TARGET PEMBANGUNAN

 

APBN 2016

 

 

Pengangguran (%)   5,2 - 5,5  

 

Angka Kemiskinan (%)   9,0 - 10,0  

 

Gini Rasio (Indeks)   0,39  

 

Indeks Pembangunan Manusia
(dengan perhitungan yang baru)
  70,1  
         
 
     
Penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas.
   
    Strategi yang ditempuh :
 
   
       Memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing
 
   
       Meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global
 
   
       Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang
 
   
 
 

5,2

4,0

5,5

13.500

40

820

1.150
Pertumbuhan Ekonomi
(%)
Inflasi
(%)
Surat Perbendaharaan Negara
(%)
Nilai Tukar
Rupiah
(IDR/USD)
Harga Minyak
(USD/Barel)
Lifting Minyak Mentah
(Ribu Barel/hari
Lifting Gas
(Ribu Barel/hari)
             

Uraian (Angka dalam Triliun Rupiah)
 
  A. Pendapatan Negara   1.786,2      
    I. Pendapatan Dalam Negeri   1.784,2      
      1. Penerimaan Perpajakan   1.539,2      
      2. Penerimaan Negara Bukan Pajak   245,1      
    II. Penerimaan Hibah   2,0      
           
  B. Belanja Negara   2.082,9     
    I. Belanja Pemerintah Pusat   1.306,7     
      1. Belanja Kementerian/Lembaga   767,8     
      2. Belanja Non Kementerian/Lembaga   538,9     
    II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa   776,3     
      1. Transfer Ke Daerah   729,3     
      2. Dana Desa   47,0     
           
  C. Keseimbangan Primer   (105,5)      
   
 
  D. Surplus (Defisit) Anggaran   (296,7)      
    Persentase Surplus (Defisit) terhadap PDB (%)   (2,35)      
           
  E. Pembiayaan Anggaran ( I + II )   296,7      
    I. Pembiayaan Dalam Negeri   299,3      
    II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)   2,5      
           
Penerimaan Perpajakan Rp1.539,2T
Penerimaan perpajakan turun Rp7,5T dari APBN 2016

Penurunan penerimaan PPh migas dipengaruhi rendahnya perkiraan asumsi ICP dan lifting migas

Kenaikan penerimaan pajak nonmigas dicapai dengan extra effort dan kebijakan pengampunan pajak

Penurunan penerimaan kepabeanan dan cukai diantisipasi dengan optimalisasi penerimaan cukai (extra effort dan policy measure)

 
Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP turun Rp28,8T dari APBN 2016

Penurunan pendapatan SDA Migas dipengaruhi rendahnya asumsi ICP dan lifting migas, meskipun cost recovery cenderung menurun

Penurunan pendapatan SDA Non Migas dipengaruhi rendahnya harga komoditas tambang dan penundaan kenaikan tarif royalti batubara

Peningkatan target PNBP Lainnya dipengaruhi kenaikan PNBP Kemenhub dan Kemenhan

Peningkatan pendapatan BLU dipengaruhi kenaikan target BLU pada Kemenhub, Kemristekdikti dan Polri

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.306,7T
Belanja pemerintah pusat turun Rp18,9T dari APBN 2016
Belanja K/L mengalami penurunan, dengan mengakomodir a.l.:
  • Kebijakan penghematan/ pemotongan belanja operasional;
  • Perubahan PHLN dan PNBP/BLU;
  • Tambahan anggaran mendesak.

 

 

Penurunan Belanja Non K/L, disebabkan a.l.

  • Kenaikan bunga utang Rp6,3 T-> peningkatan SBN;
  • Penurunan subsidi BBM & LPG Rp20,0 T -> a.l. dengan kebijakan subsidi tetap solar Rp500/ltr;
  • Kenaikan subsidi listrik Rp12,3 T -> dipengaruhi perubahan kebijakan & perubahan ICP;
  • Belanja hibah meningkat Rp4,6 T -> penyelesaian piutang Pemerintah pada PDAM, untuk meningkatkan pelayanan dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat .

 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp776,3T
Transfer ke daerah naik Rp6,1T dari APBN 2016

Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) naik dari Rp106,1 T menjadi Rp109,08 T dalam APBNP TA 2016, karena :

  • Penyesuaian DBH reguler dengan penerimaan negara;
  • Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH tahun sebelumnya ;
  • Optimalisasi penggunaan sisa DBH SDA Kehutanan ­Dana Reboisasi.

Anggaran Dana Transfer Khusus naik dari Rp208,9 T menjadi Rp. 211,0 T dalam APBNP TA 2016 dikarenakan Realokasi dan tambahan DAK Fisik untuk mendukung prioritas nasional dalam RKP Tahun 2016.

Peningkatan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Papua dan Papua Barat untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut.

 

 

Pembiayaan Anggaran Rp296,7T
Pembiayaan anggaran meningkat Rp23,5T dari APBN 2016

Memanfaatkan SAL Rp19,0 T --> sebagian (Rp1,0 T) berasal dari surplus BLU BPJT.

SBN (neto) meningkat Rp37,6 T --> menutup pelebaran defisit dan penambahan pengeluaran untuk investasi

PMN meningkat Rp16,8 T, a.l. :

  • PMN kepada PT PLN Rp13,5 T;
  • PMN kepada BPJS Kesehatan Rp6,8 T .

Mengalokasikan a.l. :

  • Pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara Rp16,0 T --> mendukung pengadaan tanah untuk infrastruktur ;
  • Cadangan dana antisipasi bagi masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo Rp54,3 M.
Donwload "Informasi APBN-P 2016"
Informasi lebih lanjut hubungi:
Direktorat Penyusunan APBN
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Gedung Sutikno Slamet Lantai 18
infoAPBN@kemenkeu.go.id
Fax +62 21 3505659