Biro Organta Menyelenggarakan Workshop Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM

Jakarta - 17/02/2017 Kemenkeu – Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (organta) menyelenggarakan workshop pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) bertempat di aula DJPK pada Kamis (16/02). Workshop tersebut mengundang 21 unit kerja di lingkungan kemenkeu yang akan diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB untuk mengikuti seleksi WBK/WBBM pada tahun 2017 ini. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali unit kerja yang akan diusulkan tersebut untuk memehani secara lebih kompehensif berbagi substansi yang harus dipersiapkan untuk mengikuti seleksi zona integritas WBK/WBBM.

Dikutip dari laman Sekretariat Jenderal (Setjen), Sekretaris Jenderal Hadiyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa sebagaimana arahan Menteri Keuangan yang mengharapkan agar jumlah kantor yang ada di lingkungan Kemenkeu semakin banyak yang mendapatkan predikat WBK/WBBM sebagai salah satu branding bagi Kemenkeu. Perlunya disusun metode penilaian self assessment dengan mengacu kepada PermenPAN dan RB yang mengatur mengenai penilaian zona integritas WBK/WBBM dengan tujuan untuk mengakselerasi jumlah kantor di lingkungan Kemenkeu yang berpredikat WBK/WBBM, dalam kegiatan tersebut diharpakan adanya peran aktif dan keterlibatan dari kanwil-kanwil yang ada di daerah.

“Kemenkeu merupakan institusi publik yang size nya sangat besar dan mengelola keuangan negara dan kekayaan negara yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu instansi-instansi vertikal yang berhubungan langsung dengan masyarakat senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan sekaligus inovasi yang bermanfaat kepada masyarkat dan seluruh stakeholdersnya,” ujar Hadiyanto.

Selain itu, instansi vertikal di lingkungan Kemenkeu diharapkan dapat mengamplify kebijakan  Kemenkeu dalam pengelolaan anggaran dan apa yang yang telah diimplementasikan dalam berbagi kebijakan untuk pembangunan Indonesia seperti pembangunan infrastruktur dan dana desa. Pada Workshop tersebut narasumber berasal dari KemenPAN dan RB, Inspektur VII Kemenkeu dan sahring session dari KPPN Amlapura yang berhasil meraih predikat WBBM pada tahun 2016 kemarin. (hr/rsa)