Nilai Pabean : Sebuah Sistem dan Metode Penetapannya

Jakarta, 16/02/2017 Kemenkeu –  Inspektorat II menyelenggarakan workshop dalam rangka peningkatan kompetensi sebagai auditor internal. Tema yang diangkat pada workshop yang diselenggarakan tanggal 13-14 Februari 2017 ini adalah mengenai proses bisnis penetapan dan sistem nilai pabean. Selain pegawai Inspektorat II, workshop ini juga dihadiri yaitu pegawai Inspektorat I dan Inspektorat Bidang Investigasi.

 

Dikutip dari laman Inspektorat Jenderal (Itjen), workshop hari pertama dibuka dengan sambutan oleh Auditor Utama Inspektorat II Erwin Silaen di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Lantai 12 Gedung Djuanda II Kementerian Keuangan. “Inspektorat Jenderal tidak hanya bertugas sebagai watchdog, melakukan kegiatan-kegiatan assurance, namun kita juga diharapkan bisa membantu sebagai konsultan, bahkan katalis,” kata Erwin. Harapannya, sesuai dengan pesan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati pada sambutan lokakarya yang lalu, Inspektorat Jenderal dapat memberikan rekomendasi strategis untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

 

Materi pada hari pertama adalah mengenai sistem nilai pabean yang disampaikan oleh Rita Dwi Lindawati, selaku Widyaiswara Madya Pusdiklat Bea dan Cukai. Nilai pabean ini merupakan dasar untuk menghitung Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Rita mengungkapkan bahwa di Indonesia, sistem nilai pabean menggunakan nilai transaksi, yaitu harga barang yang sesungguhnya dibayar (actual paid or payable). Rita menjelaskan beberapa metode penetapan nilai pabean berdasarkan Pasal 15 UU No.10/1995 Jo. UU No.17/2006 yang terbagi menjadi enam metode, yaitu nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan pengulangan. Keenam metode tersebut harus diterapkan secara hierarki, kecuali untuk metode V atas permintaan importir, dapat digunakan mendahului metode IV.

 

Berlanjut ke hari kedua, bertempat di Aula Nusantara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, materi mengenai proses bisnis penetapan nilai pabean disampaikan oleh Deny Sudrajat, selaku Kepala Seksi Nilai Pabean IV Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Deny menjelaskan mengenai tahapan penelitian dan penetapan nilai pabean berdasarkan PMK 34 tahun 2016 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang terdiri dari lima tahap. Lebih lanjut, Deny juga memaparkan deklarasi inisiatif (voluntary declaration) dan mengenai siklus pengendalian penelitian dan penetapan nilai pabean yang terdiri dari penetapan oleh Pejabat Bea Cukai, eksaminasi, penul, dan audit kepabeanan.  (Itjen/hr/rsa)