ilustrasi
Dukung 12 KEK, Kementerian PUPR Lakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Jakarta, 17/02/2017 Kemenkeu -  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanah Air. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ikhwan dalam Seminar Nasional "Prospek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pembangunan Ekonomi," di Jakarta, Selasa (14/2).

Hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut, Direktur Pengembangan Wilayah Industri II, Kementerian Perindustrian, Busharmaedi, Kepala Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok, ITB, Prof. Senator Nur Bahagia serta Perwakilan Kamar Dagang Indonesia, Alfonso Pardede.

Dikutip dari situs Kementerian PUPR, menurut Rido, saat ini Pemerintah Pusat telah menetapkan 12 KEK, yakni KEK Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe, KEK Sei Mangke di Kab. Simalungun, KEK Tanjung Kelayang di Kab. Belitung, KEK Tanjung Api-Api di Kab. Musi Banyuasin, KEK Tanjung Lesung di Kab. Pandeglang, KEK Mandalika di Kab. Lombok Tengah, KEK Maloy di Kota Bontang, KEK Bitung di Kota Bitung, KEK Palu di Kota Palu, KEK Morotai di Kab. Pulau Morotai, KEK Sorong di Kab.Sorong, serta KEK Merauke di Kab. Merauke.

Rido menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang dilakukan mulai dari dukungan jalan. Diantaranya, pembangunan jalan untuk 24 pelabuhan baru, pelabuhan penyeberangan, jaringan jalan perkotaan, pembangunan jalan lingkar perkotaan, kawasan industri prioritas, kawasan  pariwisata prioritas, 15 bandara baru serta intermoda jalur kereta api.

"Ada juga dukungan sumber daya air, seperti pembangunan 65 waduk, pembangunan jaringan irigasi baru untuk pengairan 1 juta hektare persawahan, rehabilitasi jaringan irigasi untuk pengairan 3 juta hektare persawahan, pembangunan sarana pengendali banjir, pembangunan pengaman pantai, serta peningkatan pengelolaan air baku," papar Rido.

Prof. Senator Nur Bahagia mengatakan KEK ditujukan untuk meningkatkan investasi, daya saing, dan menciptakan lapangan kerja melalui promosi suatu lokasi yang diprioritaskan karena berbagai keunggulannya. “Misalnya lokasinya yang strategis, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, serta komitmen dukungan dari pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Dalam pengembangan KEK, lanjutnya, investasi swasta menjadi utama. Sehingga, dalam pengembangannya pemerintah terlebih dahulu harus mencari investor yang berminat dan nyata memberikan kepastian untuk berinvestasi.

Di sisi lain, Alfonso Pardede mengatakan, saat ini berbagai negara tengah berkompetisi menarik investor agar mau berinvestasi serta melakukan bisnis di wilayahnya. “Dengan begitu, pemerintah memang perlu makin memberi kemudahan berbisnis. Selain itu, kepastian juga merupakan hal penting bagi investor, agar mereka mau berinvestasi,” terangnya. Kemudahan berbisnis, lanjutnya, seperti kemudahan perizinan dan pajak. “Untuk kepastian bisnis terkait kontrak, keamanan dan lainnya,” tegas Alfonso.(nr/rsa)