Sebagai implementasi pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan tahun 2013, beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan. Dimulai pada awal tahun, dilaksanakan persiapan kontrak kinerja pegawai untuk tahun 2013, yang merupakan hasil refinement peta strategi dan IKU tahun 2012. Sesuai arahan Menteri Keuangan dalam melaksanakan refinement tersebut, perlu terlebih dahulu dilakukan reviu terhadap visi, misi, dan strategi yang terdapat dalam Rencana Strategi Kemenkeu 2010-2014.

Menindaklanjuti arahan Menkeu tersebut, telah disusun konsep dokumen strategis hasil reviu Renstra yang selanjutnya ditetapkan Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK) Tahun 2014-2024. KSKK dimaksud menjadi acuan dalam penyusunan peta strategi dan IKU tahun 2013.

Berdasarkan hasil refinement tersebut, dilaksanakan penandatanganan Komitmen Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta Kontrak Kinerja (KK) Kemenkeu-One tahun 2013 pada tanggal 7 Maret 2013. Selanjutnya, penandatanganan kontrak kinerja sampai level pelaksana telah selesai dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2013.

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja level Kemenkeu-Wide-One, telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dalam Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja) antara Menteri Keuangan dan Pimpinan Unit Eselon I. Dalam rangka menjaga kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenkeu, maka reviu kontrak kinerja dan survei Strategy Focused Organization (SFO) kembali dilaksanakan di tahun 2013. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya setelah tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan reviu dan survei SFO dilakukan sejak bulan Mei 2013 sampai dengan Juli 2013.

Reviu dilakukan secara sampling dengan ruang lingkup Kontrak Kinerja Pegawai tahun 2013 dari suatu satuan kerja (satker) yang diambil sampel. Satker yang direviu meliputi unit yang berkedudukan di kantor pusat seluruh unit eselon I dan kantor vertikal DJP, DJBC, DJPB, dan DJKN. Jumlah unit kerja yang dipilih sebagai sampel dari seluruh unit Eselon I adalah sebanyak 42 unit kerja, meliputi dua unit eselon II di Kantor Pusat pada masing-masing Eselon I dan beberapa unit vertikal (Kanwil dan Kantor Pelayanan) DJP, DJBC, DJPB, dan DJKN baik di Jakarta maupun di daerah, dimana masing-masing kota dipilih satu kantor wilayah (Unit Eselon II) atau satu kantor pelayanan (Unit Eselon III). Selain reviu kontrak kinerja dan survei SFO, juga dilakukan penyempurnaan ketentuan pengelolaan kinerja Kemenkeu sebagaimana saat ini diatur dalam KMK nomor 454 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kemenkeu . Penyempurnaan dimaksud dilakukan berdasarkan masukan dari para pengelola kinerja Kemenkeu dan juga dalam rangka menyelaraskan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Diharapkan ke depannya dapat dilakukan audit kinerja dalam rangka akuntabiltas pengelolaan kinerja Kemenkeu. Keberhasilan implementasi manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu tidak bisa lepas dari peran pimpinan untuk terlibat langsung di dalamnya. Hal ini juga perlu didukung oleh pemahaman dan awareness yang lebih komprehensif dari segenap pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kemenkeu.