No

Topik

Pertanyaan

Jawaban

  1.  

Kontrak Kinerja

Bagaimana mengakomodasi pekerjaan pegawai yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja organisasi?

Tidak semua pekerjaan pegawai harus diukur IKU nya kedalam kontrak kinerja organisasi. Penetapan IKU harus mempertimbangkan prioritas dan fokus pencapaian tujuan organisasi dengan memenuhi kriteria SMART-C.

  1.  

Kontrak Kinerja

Bagaimana Pengelolaan Kinerja bagi Pegawai Lulusan Tugas Belajar yang berstatus magang di Kantor Pusat?

Pada dasarnya setiap pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan wajib membuat Kontrak Kinerja (KK). Untuk pegawai yang kembali bekerja dari tugas belajar wajib membuat KK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak mulai bekerja.

 

KK dapat memuat pekerjaan yang ditugaskan kepada para pegawai magang dengan pejabat yang mensupervisi pekerjaan tersebut berdasarkan surat tugas magang yang diterbitkan.

  1.  

Kontrak Kinerja

Bagaimana kontrak kinerja untuk seorang pengemudi?

KK hanya wajib dibuat untuk pengemudi yang berstatus CPNS/PNS. Seorang pengemudi dapat dinilai kinerjanya berdasarkan target kinerja yang ditetapkan oleh atasannya (Eselon IV), seperti tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja pengemudi, Jumlah keluhan/aduan, dsb

  1.  

Kontrak Kinerja

Mengapa pegawai tugas belajar tidak harus membuat kontrak kinerja?

Sesuai dengan PP 46/2011, pegawai tugas belajar tidak membuat kontrak kinerja namun tetap dilakukan penilaian dengan menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP pegawai TB berisi penilaian yang dihitung berdasarkan nilai prestasi akademik yang diperoleh pada tahun berjalan. Selain itu, pegawai TB tetap dinilai perilakunya oleh atasan langsungnya.

  1.  

Kontrak Kinerja

Bagaimana penyusunan kontrak kinerja Pelaksana Subbagian Umum yang merangkap sebagai Penilai/Pejabat Lelang?

Kontrak kinerja disusun pada jabatan definitif pegawai, pada kasus ini sebagai pelaksana subbagian umum. Dalam hal pegawai mendapatkan penugasan lain yaitu sebagai penilai/pejabat lelang maka perlu dipertimbangkan kembali mengenai penempatan pegawai tersebut. Khususnya apabila penugasan lain tersebut lebih dominan menyita waktu bekerja pegawai sehingga capaian IKU pada kontrak kinerja definitifnya bisa menjadi kurang baik.

 

Dalam penyusunan IKU:

  1. Apabila pekerjaan pada jabatan rangkap tersebut menjadi dominan, maka pekerjaan tersebut dapat dirumuskan IKU untuk mengukur kinerjanya;
  2. Apabila tugas tambahan bersifat insidentil, maka pekerjaan tersebut dapat dimasukkan sebagai nilai tugas tambahan, yang nantinya dapat menambah Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (NSKP). Tugas tambahan dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat pada saat pegawai mendapatkan perintah untuk menjalankan tugas tambahan.
  1.  

Kontrak Kinerja

Bagaimana kontrak kinerja bagi pegawai yang dimutasi baik pelaksana maupun pejabat

Pejabat/pegawai yang mutasi wajib membuat KK Komplemen paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pegawai tersebut mulai bekerja dan selambat-lambatnya 18 Oktober tahun berjalan.

 

Pejabat/Pegawai yang telah melewati batas waktu penetapan KK yaitu 18 Oktober tahun berjalan, wajib menjalankan/meneruskan KK pejabat/pegawai sebelumnya (tidak wajib membuat KK baru/komplemen) dan menyusun SKP.

Dalam hal pencantuman target, pegawai yang dimutasi harus memperhatikan trajectory target dan realisasi IKU dari pegawai sebelumnya. Prinsipnya realisasi IKU dari pegawai sebelumnya tidak dapat di klaim sebagai capaian pegawai yang mutasi. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 60-62 KMK 467/2014

  1.  

Kontrak Kinerja

Bagaimana kontrak kinerja bagi pejabat pengganti wajib?

1.  Pejabat/pegawai yang merangkap jabatan pada awal tahun periode kontrak wajib menandatangani KK pada jabatan yang dirangkap.

 

2.  Pejabat/pegawai yang merangkap jabatan pada tahun berjalan periode kontrak tidak perlu menandatangani KK kembali pada jabatan yang dirangkap, kecuali:

  1. pegawai tersebut tidak menduduki jabatan lain selain jabatan yang dirangkap tersebut; dan penunjukannya dalam jabatan tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat kepangkatan untuk menduduki jabatan tersebut.
  2. Tanggung jawab pencapaian target dialihkan secara langsung bersamaan dengan penetapan SK Pejabat Pengganti.
  3. Pejabat/pegawai yang merupakan bawahan pejabat/pegawai pengganti tersebut tidak perlu menandatangani KK kembali dengan Pejabat Pengganti tersebut.

 

  1.  

Kontrak Kinerja

Apa setiap unit pemilik peta strategi wajib memiliki IS?

IS (Inisiatif Strategis) disusun bagi unit organisasi yang memiliki peta strategi.

 

Unit yang memiliki IKU dengan target yang menantang perlu menetapkan IS sebagai kegiatan atau inisiatif baru untuk mendukung pencapaian target IKU tersebut.

 

Namun perlu menjadi perhatian, jika pemilik peta tidak mempunyai IS maka perlu direviu kembali IKU dan target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan/penyempurnaan kontrak kinerja tahun berikutnya.

  1.  

KK dan Penilaian Kinerja

Seorang pelaksana telah menandatangani Kontrak Kinerja pada Januari tahun berjalan.

 

Sedangkan selama bulan Juli s.d Desember Tahun berjalan pegawai tersebut harus mengikuti diklat persiapan tugas belajar (beasiswa) ke Luar Negeri.

 

Kemudian pegawai tersebut kembali masuk bekerja pada Januari s.d Februari tahun berikutnya. Pada 1 Maret tahun berikutnya Pegawai tersebut statusnya adalah tugas belajar.

 

Bagaimana penyusunan kontrak dan pelaporan capaian kinerja pegawai tersebut?

Pada awal tahun pegawai tersebut tetap menandatangani kontrak kinerja, dan capaiannya dihitung sampai dengan bulan Juni.

 

Untuk Bulan Juli s.d Desember pegawai tidak perlu menandatangani kontrak kinerja pre departure, dan tidak perlu dihitung capaiannya.

CKP tahun berjalan adalah capaian IKU sampai dengan bulan Juni (disetahunkan).

 

 

Ketika pegawai tersebut masuk pada Januari pegawai tersebut wajib menandatangani kontrak kinerja yang berisikan IKU terkait pekerjaannya dikantor, tetapi karena lama bekerjanya kurang dari 75 hari, maka capaiannya dianggap sebagai blankspot.

 

 

 

Bulan Maret, pegawai tersebut tidak perlu menandatangani kontrak kinerja tugas belajar, dan capaiannya dihitung berdasarkan indeks prestasi kumulatif dari universitas.