No

Topik

Pertanyaan

Jawaban

  1.  

Penilaian Kinerja

Mengapa Pegawai dengan IKU banyak dan pegawai dengan IKU sedikit tidak berpengaruh terhadap CKP?

Konsep Balanced Scorecard lebih menekankan penggunaan indikator kinerja yang paling mencerminkan pencapaian atas sasaran strategis organisasi, bukan untuk mengukur keberhasilan setiap pekerjaan. Sehingga perumusan IKU lebih mengedepankan kualitas IKU yang relevan dengan pencapaian sasaran dibandingkan dengan jumlah IKU. Oleh karena itu dalam Penghitungan CKP, banyak sedikitnya jumlah IKU tidak mempengaruhi CKP.

  1.  

Penilaian Kinerja

Bagaimana perlakuan IKU yang tidak tersedia data capaiannya pada saat trajectory pelaporan?

 

 

Namun ada beberapa IKU  yang ketersediaan data capaiannya berada pada pihak diluar organisasi, seperti IKU:

  1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian permohonan ijin. IKU ini hanya dapat dihitung capaiannya apabila terdapat permohonan ijin yang diajukan oleh pemohon.
  2. Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan. IKU ini hanya dapat dihitung capaiannya apabila BPK sudah mengeluarkan opini atas laporan keuangan.

 

Maka, apabila tidak tersedia data capaiannya sebagaimana  poin a dan b, capaian IKU nya menjadi abu-abu (n/a).

 

IKU tersebut dianggap tidak ada dan tidak diperhitungkan (tidak menambah maupun mengurangi) CKP pegawai ybs.

  1.  

Penilaian Kinerja

Bagaimana perhitungan capaian IKU pegawai pada IKU dengan tingkat kendali rendah namun ditargetkan maksimal yaitu 100%.

 

Misalnya persentase penyelesaian penyusunan pelaporan ditargetkan 100%.

Beberapa laporan penyelesaiannya tidak berada pada kontrol unit yang bersangkutan. Sehingga keterlambatan penyelesaian oleh unit lain mengakibatkan keterlambatan penyelesaian laporan tersebut?

Dalam merumuskan IKU harus mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab untuk merealisasikan IKU tersebut. Apabila pencapaian IKU tersebut melibatkan unit atau pegawai lain maka perlu dirumuskan IKU bersama untuk menciptakan sinergi.

  1.  

Penilaian Kinerja

Bagaimana penghitungan CKP tahunan bagi pegawai yang dimutasi/promosi pada triwulan IV setelah tanggal 18 Oktober?

Pejabat/Pegawai yang telah melewati batas waktu penetapan KK yaitu 18 Oktober tahun berjalan, wajib menjalankan/meneruskan KK pejabat/pegawai sebelumnya (tidak wajib membuat KK baru/komplemen) dan menyusun SKP.

Mengingat pegawai dimaksud tidak lagi membuat KK pada kantor yang baru, maka penghitungan CKP tahunan pegawai dimaksud didasarkan pada penghitungan CKP periode triwulan I s.d. triwulan III pada unit sebelumnya.

Sedangkan untuk penghitungan NSKP tahun berjalan didasarkan pada penghitungan NSKP pada unit sebelumnya (CKP Triwulan I s.d. 3) dan unit yang baru (CKP Triwulan IV) secara proporsional.

  1.  

KK dan Penilaian Kinerja

Seorang pelaksana telah menandatangani Kontrak Kinerja pada Januari tahun berjalan.

 

Sedangkan selama bulan Juli s.d Desember

Tahun berjalan pegawai tersebut harus mengikuti diklat persiapan tugas belajar (beasiswa) ke Luar Negeri.

 

Kemudian pegawai tersebut kembali masuk bekerja pada Januari s.d Februari tahun berikutnya. Pada 1 Maret tahun berikutnya Pegawai tersebut statusnya adalah tugas belajar.

 

Bagaimana penyusunan kontrak dan pelaporan capaian kinerja pegawai tersebut?

Pada awal tahun pegawai tersebut tetap menandatangani kontrak kinerja, dan capaiannya dihitung sampai dengan bulan Juni.

 

Untuk Bulan Juli s.d Desember pegawai tidak perlu menandatangani kontrak kinerja pre departure, dan tidak perlu dihitung capaiannya.

CKP tahun berjalan adalah capaian IKU sampai dengan bulan Juni (disetahunkan).

 

Ketika pegawai tersebut masuk pada Januari pegawai tersebut wajib menandatangani kontrak kinerja yang berisikan IKU terkait pekerjaannya dikantor, tetapi karena lama bekerjanya kurang dari 75 hari, maka capaiannya dianggap sebagai blankspot.

 

Bulan Maret, pegawai tersebut tidak perlu menandatangani kontrak kinerja tugas belajar, dan capaiannya dihitung berdasarkan indeks prestasi kumulatif dari universitas.