PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.07/2009





MENTERI KEUANGAN


MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK
INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 168/PMK.07/2009



TENTANG



PEDOMAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH

UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



MENTERI KEUANGAN,


Menimbang 

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Menteri
Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara perlu mengatur
penyediaan dan tata cara pengelolaan dana program Nasional penanggulangan
kemiskinan;

 

 

b.

bahwa dalam rangka melaksanakan program Nasional
penanggulangan kemiskinan diperlukan pendanaan bersama antara Pemerintah
Pusat dan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, Menteri Keuangan mempunyai wewenang untuk
melakukan perubahan terhadap tata cara pengisian formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah
untuk Penanggulangan Kemiskinan;


Mengingat 

:

1.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

2.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

3.



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 

 

4.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

 

 

5.



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

 

 

6.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

 

 

7.



Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

 

 

8.



Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4406);

 

 

9.



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

 

 

10.



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

 

 

11.



Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

 

 

12.



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 

 

13.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

 

 

14.



Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4418);

 

 

15.



Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008
;

 

 

16.



Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
;

 

 

17.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman
Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

 

 

18.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007
tentang Bagan Akun
Standar;

 

 

19.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;


Memperhatikan  

:

Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tanggal 2 Juni 2009 yang tertuang dalam
Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua TKPK
kepada Menteri Keuangan Nomor: B.122/MENKO/KESRA/VI/2009 tanggal 12 Juni
2009 perihal Hasil Rapat Koordinasi Anggota TKPK Nasional Tindak Lanjut
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan;

 

 

MEMUTUSKAN:


Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

 

 

BAB I

 

 

KETENTUAN UMUM

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang
dimaksud dengan:

 

 

1.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

 

2.

Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut
Kementerian, adalah lembaga Pemerintah pelaksana kekuasaan pemerintahan yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

 

 

3.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

 

 

4.

Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara
dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

 

 

5.

Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan
pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya
Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

 

 

6.

Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang
bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan
bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.

 

 

7.

Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DUB,
adalah dana yang bersumber dari APBN. Sedangkan Dana Daerah untuk Urusan
Bersama yang selanjutnya disebut DDUB, adalah dana yang bersumber dari APBD.

 

 

8.

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan
program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis,
terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi
jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan
rakyat.

 

 

9.

Program Penanggulangan Kemiskinan adalah
penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian
Negara/Lembaga dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

 

 

10.

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan adalah bagian
dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang
atau jasa dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

 

 

11.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional,
yang selanjutnya disebut TKPK Nasional, adalah wadah koordinasi lintas
sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di
tingkat nasional.

 

 

12.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan bersama Pusat dan daerah di
bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

 

 

13.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan
undang-undang.

 

 

14.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

 

 

15.

Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut
RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

 

 

16.

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang
selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga
untuk periode 1 (satu) tahun.

 

 

17.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

 

 

18.

Satuan Anggaran Per Satuan Kerja, yang selanjutnya
disingkat SAPSK, adalah pagu alokasi dana untuk satuan kerja dari bagian
anggaran Kementerian/Lembaga yang disusun berdasarkan penelaahan atas
rencana kerja anggaran.

 

 

19.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang
selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA,
adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen
pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi
Pemerintah.

 

 

BAB II

 

 

RUANG LINGKUP PENDANAAN

 

 

Pasal 2

 

 

Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk
Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk DUB dan DDUB yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan ini hanya berlaku untuk Program PNPM Mandiri
Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang disalurkan berupa Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM).

 

 

BAB III

 

 

PRINSIP PENDANAAN

 

 

Pasal 3

 

 

(1)

Pendanaan Urusan Bersama untuk Penanggulangan
Kemiskinan dapat didanai dari APBN, APBD, dan/atau didanai bersama APBN dan
APBD.

 

 

(2)

Dalam hal Program Penanggulangan Kemiskinan
didanai bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang bersumber
dari APBN dialokasikan melalui bagian anggaran Kementerian/Lembaga dalam
bentuk DUB dan pendanaan yang bersumber dari APBD dialokasikan melalui SKPD
dalam bentuk DDUB.

 

 

(3)

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam
naskah perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

 

 

(4)

Pengelolaan DUB dan DDUB dilakukan dengan prinsip
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

 

 

Pasal 4

 

 

(1)

Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk
Penanggulangan Kemiskinan ditujukan untuk kelompok Program Penanggulangan
Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas
program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat
kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang
didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

 

 

(2)

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam bentuk kegiatan yang
komponen bantuan langsung masyarakatnya adalah belanja bantuan sosial.

 

 

BAB IV

 

 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

 

 

Bagian Kesatu

 

 

Perencanaan Program/Kegiatan

 

 

Pasal 5

 

 

(1)

Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

 

 

(2)

Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
dikoordinasikan oleh TKPK Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.

 

 

(3)

Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang
akan didanai dari APBN wajib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja-KL.

 

 

(4)

Kementerian/Lembaga memberitahukan indikasi
Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang akan diselenggarakan bersama
antara Pusat dan Daerah kepada Kepala Daerah paling lambat pertengahan bulan
Juni atau setelah ditetapkannya pagu sementara dengan tembusan kepada
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua TKPK Nasional.

 

 

(5)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disertai dengan informasi mengenai ketentuan/persyaratan penyelenggaraan
urusan bersama yang akan dituangkan dalam naskah perjanjian.

 

 

(6)

Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah
menandatangani naskah perjanjian penyelenggaraan urusan bersama Pusat dan
Daerah untuk Program Penanggulangan Kemiskinan paling lambat minggu pertama
bulan Desember atau setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

 

 

(7)

Naskah perjanjian penyelenggaraan urusan bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:

 

 

 

a.

subyek kerja sama;

 

 

 

b.

rincian alokasi dan lokasi dana program/kegiatan
yang diselenggarakan bersama;

 

 

 

c.

sumber dan besaran pendanaan;

 

 

 

d.

penetapan penanggungjawab dalam pengelolaan DUB;

 

 

 

e.

klausul komitmen daerah untuk tertib pelaporan
keuangan DUB oleh daerah kepada kementerian/lembaga; dan

 

 

 

f.

jangka waktu kerja sama.

 

 

Pasal 6

 

 

(1)

Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang
akan didanai dari APBD wajib mengacu pada RKPD dan dituangkan dalam
Renja-SKPD.

 

 

(2)

Dalam hal pemberitahuan indikasi program/kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah, Kepala Daerah meneruskan indikasi program/kegiatan
dimaksud kepada SKPD sebagai bahan penyusunan Renja-SKPD dan rencana
penyediaan DDUB, serta pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).

 

 

(3)

Kepala Daerah menyampaikan usulan nama SKPD yang
akan melaksanakan program/kegiatan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada
Kementerian/Lembaga.

 

 

(4)

Dalam hal pemberitahuan indikasi program/kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah, kepala daerah dapat menotak pelaksanaan program/kegiatan
dimaksud.

 

 

Bagian Kedua

 

 

Alokasi Pendanaan

 

 

Pasal 7

 

 

(1)

Rencana daerah penyelenggara Urusan Bersama Pusat
Dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan dan alokasi anggaran DUB disusun
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, indeks fiskal dan
kemiskinan daerah, serta indikator teknis.

 

 

(2)

Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa
pengalokasian DUB untuk Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
disesuaikan dengan kemampuan APBN melalui bagian anggaran
Kementerian/Lembaga.

 

 

(3)

Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dimaksudkan
agar pengalokasian DUB untuk Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
dilakukan secara proporsional, tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu,
serta transparan dan akuntabel.

 

 

(4)

Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dicerminkan
dari kaitan antara ruang fiskal (fiscal space) daerah yang diukur
dari kemampuan keuangan daerah dan dana transfer ke daerah dikurangi belanja
pegawai terhadap persentase penduduk miskin di daerah.

 

 

(5)

Berdasarkan formulasi indeks fiskal dan kemiskinan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), daerah sasaran dikelompokkan
dalam 4 (empat) kelompok sebagai berikut:

 

 

 

a.

Kelompok 1 adalah daerah yang indeks ruang fiskal
dan indeks persentase penduduk miskinnya di atas rata-rata nasional;

 

 

 

b.

Kelompok 2 adalah daerah yang indeks ruang
fiskalnya di bawah rata-rata nasional, namun indeks persentase penduduk
miskinnya di atas rata-rata nasional;

 

 

 

c.

Kelompok 3 adalah daerah yang indeks ruang fiskal
dan indeks persentase penduduk miskinnya di bawah rata-rata nasional; dan

 

 

 

d.

Kelompok 4 adalah daerah yang indeks ruang
fiskalnya di atas rata-rata nasional, namun indeks persentase penduduk
miskinnya di bawah rata-rata nasional.

 

 

(6)

Indeks fiskal dan kemiskinan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta
disampaikan kepada Bappenas dan kementerian/lembaga penyelenggara urusan
bersama untuk penanggulangan kemiskinan dengan tembusan kepada TKPK Nasional
paling lambat Bulan Maret sebelum penyusunan Renja-KL.

 

 

(7)

Indikator teknis, adalah indikator yang digunakan
untuk penetapan sasaran lokasi dan alokasi program (targeting), yang
dimaksudkan agar pengalokasian DUB untuk Program/Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan sesuai dengan karakteristik sektoral, kebutuhan, dan potensi
daerah.

 

 

(8)

Indikator teknis disusun dan ditetapkan oleh
masing-masing Kementerian/Lembaga serta disampaikan kepada TKPK Nasional,
Bappenas dan Menteri Keuangan.

 

 

Pasal 8

 

 

(1)

DDUB yang harus disediakan oleh daerah disesuaikan
dengan indeks fiskal dan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (4), dengan rincian tingkatan sebagai berikut:

 

 

 

a. 

Daerah yang termasuk dalam Kelompok 1 menyediakan
DDUB sangat tinggi;

 

 

 

b.

Daerah yang termasuk dalam Kelompok 2 menyediakan
DDUB rendah;

 

 

 

c.

Daerah yang termasuk dalam Kelompok 3 menyediakan
DDUB sedang; dan

 

 

 

d.

Daerah yang termasuk dalam Kelompok 4 menyediakan
DDUB tinggi.

 

 

(2)

Persentase untuk menentukan besaran penyediaan
DDUB untuk masing-masing tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Ketua TKPK Nasional.

 

 

Pasal 9

 

 

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kementerian/Lembaga harus
memperhitungkan kebutuhan anggaran di dalam RKA-KL/DIPA guna memenuhi:

 

 

a.

biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD;

 

 

b.

honorarium pejabat pengelola keuangan DUB; dan

 

 

c.

biaya lainnya dalam rangka pencapaian target
pelaksanaan kegiatan.

 

 

Bagian Ketiga

 

 

Mekanisme Penganggaran

 

 

Pasal 10

 

 

(1)

Mekanisme penganggaran DUB mengikuti ketentuan
yang mengatur mengenai penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan DIPA.

 

 

(2)

Program/kegiatan yang merupakan Urusan Bersama
Pusat Dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan dituangkan dalam RKA-KL
dengan kode kewenangan pelaksanaan kegiatan: UB (Urusan Bersama).

 

 

(3)

Pengisian kode tingkat kewenangan pelaksanaan
kegiatan dana UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari
penambahan kode tingkat kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran III
Romawi II Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

 

 

(4)

RKA-KL yang telah disetujui Menteri Keuangan dan
ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan oleh Kementerian/Lembaga kepada kepala
daerah bersamaan dengan penetapan Naskah Perjanjian Penyelenggaraan Urusan
Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

 

 

Pasal 11

 

 

(1)

Mekanisme penganggaran DDUB mengikuti ketentuan
yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

 

 

(2)

Kepala Daerah memberitahukan RKA-KL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai dasar penetapan penyediaan anggaran DDUB dari APBD.

 

 

(3)

Setelah menerima RKA-KL dari Kementerian/Lembaga,
Kepala Daerah mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran DUB kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga.

 

 

(4)

Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan Kuasa Pengguna
Anggaran DUB paling lambat pada pertengahan bulan Nopember.

 

 

(5)

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) membentuk dan menetapkan pejabat pengelola keuangan DUB.

 

 

(6)

Pejabat pengelola keuangan DUB meliputi Pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah
Membayar, dan Bendahara Pengeluaran.

 

 

(7)

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan pejabat
pengelola keuangan DUB kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling
lambat pada minggu pertama bulan Desember.

 

 

BAB V

 

 

PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

 

 

Pasal 12

 

 

(1)

DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala
Daerah untuk diteruskan kepada SKPD penerima DUB sebagai dasar dalam
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

 

 

(2)

Penerbitan SPM oleh SKPD selaku Kuasa Pengguna
Anggaran didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA-DUB.

 

 

(3)

Kuasa Pengguna Anggaran yang menerima DUB
menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

 

 

(4)

Setelah menerima SPM dari SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

 

 

Pasal 13

 

 

(1)

DUB disalurkan secara langsung kepada masyarakat,
kelompok masyarakat dan/atau lembaga partisipatif masyarakat dalam bentuk
uang.

 

 

(2)

DUB yang telah ditransfer ke rekening masyarakat,
kelompok masyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat harus telah
dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran bersangkutan berakhir.

 

 

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut
pada ayat (2) dana tersebut belum dimanfaatkan maka dana tersebut harus
disetorkan ke rekening kas umum negara.

 

 

Pasal 14

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan DUB
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

 

 

Pasal 15

 

 

Mekanisme pencairan dan penyaluran DDUB berpedoman
pada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

 

 

BAB VI

 

 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DUB DAN DDUB

 

 

Bagian Kesatu

 

 

Jenis dan Tata Cara Penyusunan Laporan

 

 

Pasal 16

 

 

(1)

SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan
penanggulangan kemiskinan (DUB dan DDUB) wajib menyusun Laporan
Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

 

 

(2)

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

 

 

 

a.

Neraca;

 

 

 

b.

Laporan Realisasi Anggaran; dan

 

 

 

c.

Catatan atas Laporan Keuangan.

 

 

(3)

Penyusunan Laporan Keuangan DUB dilakukan secara
terpisah dari Laporan Keuangan Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan.

 

 

(4)

Tata cara penyusunan laporan keuangan DUB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

 

 

(5)

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan
keuangan DDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan mengenai
pengelolaan keuangan daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

 

 

Bagian Kedua

 

 

Laporan Keuangan Pelaksana Kegiatan Urusan Bersama
DUB Tingkat

Kementerian Negara/Lembaga

 

 

Pasal 17

 

 

(1)

Unit Eselon I K/L, yang mengalokasikan DUB,
sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) wajib
menyusun Laporan Keuangan Gabungan DUB yang berada di bawah Unit eselon I
yang bersangkutan dan selanjutnya menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga.

 

 

(2)

Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan Laporan
Keuangan DUB secara Nasional kepada Presiden.

 

 

Bagian Ketiga

 

 

Laporan Keuangan Tahunan Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan DUB

sebagai Lampiran Laporan Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

 

 

Pasal 18

 

 

(1)

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan Dana Urusan Bersama (DUB dan DDUB) di wilayahnya, kepada
daerah melampirkan laporan keuangan tahunan atas pelaksanaan DUB dalam
Laporan Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).

 

 

(2)

Lampiran laporan keuangan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan satu kesatuan dari laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

 

 

(3)

Lampiran laporan keuangan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) secara bersama-sama atau terpisah dengan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

 

 

BAB VII

 

 

PENGELOLAAN INFORMASI

 

 

Pasal 19

 

 

(1)

Pengelolaan Informasi pendanaan urusan bersama
yang terpadu diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan pendanaan urusan
bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan di tahun mendatang.

 

 


(2) 

Pengelolaan informasi DUB meliputi penyediaan
data, pengolahan data, dan penyajian informasi.

 

 

(3)

Pengelolaan informasi DUB dimaksud dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

 

 

(4)

Pengelolaan informasi DDUB dilaksanakan oleh
kepala daerah.

 

 

(5)

Koordinasi pengelolaan informasi DUB dan DDUB
dilaksanakan oleh TKPK Nasional.

 

 

Pasal 20

 

 

(1)

Unit kerja penyedia data dalam pengelolaan
informasi DUB adalah TKPK Nasional, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

 

 

(2)

Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan data
elektronik RKA-KL, Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dan SAPSK
kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja setelah diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Rincian
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

 

 

(3)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan
data elektronik kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang
berkaitan dengan:

 

 

 

a.

DIPA untuk DUB paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja setelah DIPA disahkan;

 

 

 

b.

Revisi DIPA untuk DUB paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja setelah revisi DIPA disahkan; dan

 

 

 

c.

Realisasi DIPA untuk DUB setiap bulan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan bersangkutan.

 

 

(4)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menyediakan data elektronik yang terkait dengan ruang fiskal daerah.

 

 

(5)

TKPK Nasional menyediakan data elektronik besaran
alokasi DUB dan DDUB berupa daftar lokasi dan alokasi selambat-lambatnya
minggu pertama bulan Desember atau setelah ditetapkannya Peraturan Presiden
tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.

 

 

Pasal 21

 

 

(1)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengolah
semua data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

 

 

(2)

Berdasarkan basil pengolahan data elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menyediakan informasi terkait dengan pendanaan urusan bersama untuk
penanggulangan kemiskinan dalam rangka pelaksanaan hubungan keuangan pusat
dan daerah dan menyampaikan kepada TKPK Nasional, Bappenas,
Kementerian/Lembaga penyelenggara urusan bersama untuk Penanggulangan
Kemiskinan, serta Direktorat Jenderal Anggaran.

 

 

BAB VIII

 

 


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

 


Bagian Kesatu

 

 


Pembinaan

 

 


Pasal 22

 

 

(1)

TKPK Nasional melakukan koordinasi pembinaan
terhadap efektivitas pelaksanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk
Penanggulangan Kemiskinan paling kurang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

 

 

(2)

Bappenas melakukan pembinaan terhadap efektivitas
perencanaan dan pelaksanaan program.

 

 

(3)

Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah
melakukan pembinaan terhadap efektivitas pengelolaan kegiatan urusan bersama
untuk Penanggulangan Kemiskinan.

 

 

(4)

Menteri Keuangan melakukan pembinaan terhadap
pengelolaan DUB dalam hal:

 

 

 

a.

efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran;

 

 

 

b.

pelaksanaan anggaran; dan

 

 

 

c.

penyusunan rekomendasi dan pengelolaan informasi.

 

 

(5)

Kepala daerah melakukan pembinaan terhadap
efisiensi dan efektivitas pengelolaan DDUB.

 

 

(6)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) meliputi pemberian pedoman,
fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

 

 

(7)

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kementerian/Lembaga wajib menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan.

 

 

Bagian Kedua

 

 

Pengawasan dan Pengendalian

 

 

Pasal 23

 

 

(1)

TKPK Nasional melakukan koordinasi pengawasan dan
pengendalian terhadap efektivitas pelaksanaan urusan bersama untuk
Penanggulangan Kemiskinan paling kurang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

 

 

(2)

Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah
melakukan pengawasan dan pengendalian atas efektivitas pengelolaan kegiatan
urusan bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan.

 

 

(3)

Menteri Keuangan melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaporan keuangan DUB.

 

 

(4)

Kepala daerah melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaporan keuangan DDUB.

 

 

(5)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka peningkatan
efisiensi dan efektivitas pengelolaan DUB dan DDUB.

 

 

BAB IX

 

 

KETENTUAN PENUTUP

 

 

Pasal 24

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 4 November 2009

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI

 

 

Diundangkan di Jakarta

 

 

 

pada tanggal 4 November 2009

 

 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

 

 

 

 

 

PATRIALIS AKBAR

 

 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR
418


1

shadow