1. Anggaran negara diprioritaskan untuk:
   1. Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis;
   2. Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan;
   3. Perlindungan terhadap dunia usaha.
2. Pada masa tanggap darurat pandemi COVID-19, APBN difokuskan untuk:
   1. Pemeriksaan (testing) bagi korban;
   2. Peningkatan kapasitas RS;
   3. Ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan.
3. Total biaya penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp677,20 triliun, terdiri atas:
   1. Bidang kesehatan Rp87,55 triliun
   2. Pemulihan Ekonomi Nasional: Rp589,65 T:
      1. Demand Side: Rp205,2 T
      2. Supply Side: Rp384,45 T
4. Anggaran dan instrumen fiskal tetap dikelola untuk menekan dampak jangka panjang, termasuk memastikan terpenuhinya kecukupan pangan dan menggerakkan kembali perekonomian yang melambat.
5. Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan K/L mengatasi masalah ini. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan dan warga negara untuk berkontribusi dan mendukung langkah pemerintah.

Kebijakan Terkait

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2O2O

Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2O2O

Tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Lampiran Perpres No. 54 Tahun 2O2O

.

Perpres No 72/2020

Perubahan Atas Perpres No 54/2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas PP No 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Siaran Pers

SP – 24 /KLI/2020

tentang strategi pembiayaan APBN 2020

SP – 27 /KLI/2020

tentang Pemerintah Waspada Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi

Infografis

Konferensi Pers APBN Kita September 2020

.

Konferensi Pers APBN Kita Agustus 2020

.

Konferensi Pers APBN Kita Juli 2020

.

Burden Sharing BI dan Pemerintah

.

Konferensi Pers APBN KITA Juni 2020

.

Photostory PEN

.

Photostory PEN dari sisi permintaan

.

Biaya Penanganan COVID

.

Capaian Pendapatan dan Belanja Negara per 30 April 2020

.

Dukungan APBN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

.

Kinerja Belanja Terkini (8 Mei 2020)

.

Infografis Kondisi Perekonomian

.

Infografis Peran PERPPU No 1 Tahun 2020

.

Infografis Konpers APBN KITA April 2020

.

Infografis fakta APBN 2020 di Masa Covid-19

.

Video

Konferensi Pers APBN Kita Edisi April 2020 (17/04)

Media Briefing tentang strategi pembiayaan APBN 2020

Press Conference Bersama terkait Stimulus Ekonomi (01/04)

Press Brief: Hasil G20 Extraordinary Finance Ministers & Central Bank Governors Virtual Meeting

 

Pesan Menkeu tentang Realokasi dan Refocusing Anggaran

Konferensi Pers APBN KiTa edisi Maret 2020 di Jakarta (18/03)

Kebijakan Kementerian Keuangan:

1. Pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk mempercepat upaya penanganan Covid-19, dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan keuangan negara. Postur APBN 2020 diubah untuk mengakomodasi upaya pemerintah tersebut.
2. Pemerintah tetap mengelola fiskal dengan hati-hati melalui refocusing dan realokasi belanja untuk penanganan Covid-19, melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas.
3. Pemerintah merevisi postur APBN dalam Perpres 54/2020 dengan Perpres 72/2020 untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
4. Outlook defisit APBN berubah dari 5,07% dalam Perpres 54/2020 menjadi 6,34% pada Perpres 72/3030 karena pendapatan negara diproyeksikan lebih rendah Rp60,9 triliun. Di sisi lain, ada dampak perlambatan ekonomi serta pemberian insentif perpajakan dan belanja negara yang lebih tinggi Rp125,3 triliun antara lain untuk tambahan PEN.
5. Belanja negara menjadi sebesar Rp2.739,16 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.975,24 termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp358,88 triliun, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp763,92 triliun termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp5 triliun.
6. Dalam Perpres 72/2020, Menteri Keuangan (Menkeu) dapat melakukan pergeseran rincian belanja negara dan pembiayaan anggaran terkait Program PEN.
7. Menteri/Pimpinan Lembaga agar mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanganan Covid-19.
8. Kegiatan-kegiatan yang wajib direalokasi
   1. Kegiatan yang kurang prioritas, dana yang masih diblokir, sisa tender, dan kegiatan yang dibatalkan;
   2. Belanja Barang yang tidak mendesak (perjalanan dinas, biaya rapat, penyelenggaraan event, honorarium, dan belanja operasional)
   3. Belanja Modal untuk kegiatan yang bukan prioritas dan belum ada perikatan (masih diblokir, masih dalam proses tender, sisa lelang)
9. Tidak di-refocusing:
   1. Belanja Operasional/mengikat (al gaji dan tunjangan). Langganan listrik, air, internet dapat dihemat dengan tidak mengganggu pelayanan ke masyarakat.
   2. Bahan makanan tahanan/narapidana/pasien;
   3. Kegiatan proyek yang dibiayai dari PHLN/SBSN.
10. Langkah-langkah penyesuaian yang dapat dilakukan:
    1. Mengidentifikasi dan mereview ulang proyek yang dapat ditunda;
    2. Proyek single year diubah menjadi multi years, dan proyek multi years dapat diperpanjang.
11. Proses Revisi DIPA 2020 untuk refocussing/realokasi anggaran dalam rangka Percepatan Penanggulangan Covid-19
    1. Usulan revisi diajukan ke DJA atau DJPB sesuai substansi yang akan direvisi.
    2. Usulan revisi DIPA dilakukan secara online melalui Aplikasi SAKTI Web – Modul Penganggaran:
       1. Data ADK RKAKL disampaikan secara online,
       2. Dokumen pendukung wajib ditatakelola oleh Satker untuk antisipasi pemeriksaan di kemudian hari,
       3. Penelaahan dilakukan bila diperlukan untuk klarifikasi dan dilakukan secara online,
       4. Pengesahan revisi disampaikan ke K/L/Satker secara online.
    3. Usulan revisi selain dalam rangka penanggulangan Covid-19 dibatasi hanya untuk revisi terkait belanja operasional yang bersifat mengikat dan sangat mendesak.
12. Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19:
    1. PPN ditanggung pemerintah bagi badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19 atas impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
    2. Pembebasan PPh 22 Impor dan/atau PPh 22 atas impor dan/atau pembelian barang untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
    3. Pembebasan PPh 22 atas penjualan barang untuk penanganan COVID-19 kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
    4. Pembebasan PPh 21 kepada WP orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan COVID-19.
    5. Pembebasan PPh 23 kepada WP badan dalam negeri dan bentuk usaha yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, konsultan, atau jasa lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
13. Pemerintah menerbitkan aturan turunan Perpu Nomor 1/2020 yaitu PMK tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan Covid-19. Penetapan aturan tersebut guna mendorong percepatan disburse berbagai belanja untuk penanganan Covid-19 dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen, khususnya untuk belanja terkait penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan perlindungan usaha, khususnya UMKM.
14. Pemerintah mengalokasikan Rp2,6 triliun untuk Program PEN Pesantren, terdiri atas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Lembaga Pesantren/MDT/ LPA sebesar Rp2,38 triliun, serta bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama 3 bulan sebesar Rp211,7 miliar. Beberapa alokasi dan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp991,8 miliar tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L selain Kementerian Agama), dengan penerima manfaat adalah dari kalangan pesantren.
15. Pemerintah dan Bank Indonesia bersinergi untuk berbagi beban (burden sharing) dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Skema burden sharing didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan untuk public goods/benefit dan non-public goods/benefit.

Daftar Kebijakan Terkait

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas PP No 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Keppres 12/2020

Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional

PMK 34/2020

Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19

PMK 38/2020

Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19

PMK 39/2020

Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

PMK 43/2020

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

PMK 46/2020

Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Dan Dampak Akibat Pandemi COVID-19

PMK 53/2020

Tentang Tata Cara Investasi Pemerintah

PMK 75/2020

Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

PMK 98/2020

Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

PMK 103/2020

Tentang ata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan PEN

PMK 117 Tahun 2020

Tentang Perubahan atas PMK Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

PMK 118 Tahun 2020

Tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Perppu 1/2020

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2O2O

Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Lampiran Perpres No. 54 Tahun 2O2O

.

Perpres No 72/2020

Perubahan Atas Perpres No 54/2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2O2O

Tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Keppres No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

SP - PERPPU

Tentang Pemerintah Terbitkan PERPPU untuk Tangani Dampak Ekonomi Akibat Covid-19

SP 15 - Fasilitas Pajak untuk COVID-19

Tentang Fasilitas Pajak Untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Covid-19

SP – 27 /KLI/2020

tentang Pemerintah Waspada Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi

SP 26 - Percepatan Penyaluran Bansos

Tentang Fasilitas Pajak Untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Covid-19

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2O2O

Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor PER-2/AG/2020

Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2020

SOP Bersama antara DJBC dan BNPB

Tentang Percepatan Pelayanan Impor Barang Untuk Keperluan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

SE 6/MK.02/2020

Tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Untuk K/L dari DJPb

Tentang Pengaturan Penyampaian Usul Revisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2020

Infografis

Green Climate Fund

.

Progres Program PEN (11 Agustus 2020)

.

Program PEN untuk Pesantren

.

Proses Bisnis Penjaminan dan Dukungan Loss Limit

.

Burden Sharing BI dan Pemerintah

.

Penjaminan Kredit Modal Kerja PEN UMKM

.

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

.

Photostory PEN

.

Photostory PEN dari sisi permintaan

.

Biaya Penanganan COVID

.

Investasi Pemerintah 2020

.

Dukungan APBN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

.

Kinerja Belanja Terkini (8 Mei 2020)

.

Infografis tentang PMK 43/2020

.

Kemudahan Impor Alat Kesehatan COVID-19

.

Program Padat Karya Tunai

.

SP 15 Pajak - Fasilitas Pajak

.

SP 15 Pajak - Barang/Jasa Apa Saja

.

Penyesuaian Postur APBN 2020

.

4 Langkah Bersama Negara G20

Infografis tentang Langkah Negara G20 Hadapi Pandemi

Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Anggaran

Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran

Kebijakan di Sektor Keuangan Hadapi COVID-19

.

Refocussing dan Realokasi Anggaran

dalam Rangka Penanganan Penyebaran COVID-19

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020

.

Kebijakan Kementerian Keuangan untuk Pemda:

1. Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat jadi prioritas;
2. Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19;
3. Pemda akan mendapatkan Dana Transfer untuk penanganan Covid-19 setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan.
4. Pemerintah merevisi postur APBN dalam Perpres 54/2020 dengan Perpres 72/2020 untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
5. Belanja negara menjadi sebesar Rp2.739,16 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.975,24 termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp358,88 triliun, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp763,92 triliun termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp5 triliun.
6. Dalam Perpres 72/2020, Menteri Keuangan (Menkeu) dapat melakukan pergeseran rincian belanja negara dan pembiayaan anggaran terkait Program PEN.
7. Untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, pemerintah mendorong percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat kaya. Melalui TKDD, pemerintah mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa, untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa.
8. Pemerintah memberikan BLT Dana Desa kepada masyarakat miskin dan tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, selama 6 bulan dengan jumlah dana yang diterima sebesar Rp 600.000 (3 bulan pertama) dan Rp300.000 (3 bulan berikutnya) paling cepat dimulai dari bulan April. Total BLT Dana Desa yang diterima per Keluarga Penerima Manfaat adalah Rp 2.700.000. Tidak ada batas maksimal pagu dana desa yang dapat digunakan untuk BLT Desa. Total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21.192,9 M menjadi Rp 31.789,4 M.
9. Pemerintah menerbitkan aturan turunan Perpu Nomor 1/2020 yaitu PMK tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan Covid-19. Penetapan aturan tersebut guna mendorong percepatan disburse berbagai belanja untuk penanganan Covid-19 dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen.
10. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah. Melalui APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan total dana sebesar Rp695,2 Triliun, dan khusus dukungan untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp23,7 Triliun yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp5 Triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 Triliun. Adapun penyediaan fasilitas PEN bagi Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp10 triliun.
11. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Bersama untuk mempercepat penyaluran TKDD dan realisasi APBD 2020 (SEB Nomor SE-35/MK.07/2020 dan Nomor 4404918/SJ). Gubernur/Bupati/Wali Kota diminta agar segera melakukan percepatan realisasi belanja APBD, melaksanakan pengadaan barang dan jasa belanja APBD dengan mengutamakan produk dalam negeri/produk daerah/UMKM, melaksanakan percepatan belanja infrastruktur daerah dengan mengutamakan padat karya, dan melakukan percepatan pelaksanaan jaring pengaman sosial yang didanai APBD.
12. Pemerintah mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) tambahan periode kedua bulan September 2020 sebesar Rp2.082 miliar yang disalurkan sekaligus paling lambat bulan Oktober 2020. Penggunaan DID tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan COVID-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial. DID tambahan tidak boleh digunakan untuk honorarium dan perjalanan dinas.
13. Per 1 Oktober 2020, untuk mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam Rangka Otonomi Khusus, penyaluran atas penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus dan DTI dilakukan mulai penyaluran tahap I setelah Dirjen Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar. Dana Otonomi Khusus dan DTI yang tidak disalurkan hingga akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran Dana Otonomi Khusus dan DTI tahun anggaran berikutnya. Dalam hal Dana Otonomi Khusus dan DTI telah disalurkan dengan memperhitungkan sisa Dana Otonomi Khusus dan DTI di RKUD pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Dana Otonomi Khusus dan DTI disalurkan kembali sebesar sisa Dana Otonomi Khusus dan DTI di RKUD yang telah diperhitungkan dalam penyaluran.

Daftar Kebijakan Terkait

Keppres 12/2020

Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas PP No 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

SEB Menkeu dan Mendagri Nomor SE-35/MK.07/2020, 440/4918/SJ

Tentang Percepatan Penyaluran TKDD Dan Realisasi APBD Tahun 2020 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

PMK 34/2020

Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19

PMK 35/2020

Tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

PMK 38/2020

Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19

PMK 40/2020

Perubahan Atas PMK No 205/ PMK.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

PMK 43/2020

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

PMK 46/2020

Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Dan Dampak Akibat Pandemi COVID-19

PMK 50/2020

Perubahan Atas PMK No 205/ PMK.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

PMK 75/2020

Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

PMK 101/2020

Tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN

PMK 105/2020

Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah

PMK 114 Tahun 2020

Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020

PMK 145 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas PMK No 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Keputusan Menkes No. HK.01.07/Menkes/238/2020

Tentang Juknis Penggantian Biaya Pasien

Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu No 177/KMK.07/2020

Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020

PermendesPDTT Nomor 6 tahun 2020

Tentang Perubahan atas PermendesPDTT Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020

Surat Ederan MendesPDTT Nomor 8 Tahun 2020

Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 12/PRI.00/IV/2020

Tentang Penegasan BLT Dana Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2O2O

Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Lampiran Perpres No. 54 Tahun 2O2O

.

Perpres No 72/2020

Perubahan Atas Perpres No 54/2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2O2O

Tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020

Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Perppu 1/2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2O2O

Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

KMK 6/KM.7/2020

Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

PMK 19/PMK.07/2020

Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19

SP 15 - Fasilitas Pajak untuk COVID-19

Tentang Fasilitas Pajak Untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Covid-19

SP – 27 /KLI/2020

tentang Pemerintah Waspada Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi

SP-30-/KLI/2020

Tentang Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan Refocusing APBD untuk Penanganan COVID-19 di Daerah

Siaran Pers TKDD

Pemerintah Pusat Koordinasikan Realokasi dan Anggaran Daerah untuk Dukung Penanganan Covid-19

SP Penyederhanaan Mekanisme Penyaluran Dana Desa untuk Percepatan BLT Desa

.

Infografis

PEN TKDD Realisasi APBD Tahun 2020

.

Progres Program PEN (11 Agustus 2020)

.

Mekanisme Pencairan Insentif

.

Kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk PEN

.

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

.

Photostory PEN

.

Photostory PEN dari sisi permintaan

.

Biaya Penanganan COVID

.

BLT Desa sesuai PMK 50/2020

.

Dukungan APBN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

.

Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan (hingga 14 Mei 2020)

.

Kinerja Belanja Terkini (8 Mei 2020)

.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional

.

Penundaan DAU

.

Bantuan Langsung Tunai Desa

.

Alokasi DBH April 2020

.

Insentif Tenaga Kesehatan Daerah

.

Program Padat Karya Tunai

.

Kemudahan Impor Alat Kesehatan COVID-19

.

SP 15 Pajak - Fasilitas Pajak

.

SP 15 Pajak - Barang/Jasa Apa Saja

.

Infografis Dana Desa untuk Bantuan Sosial

.

Siklus Pengalokasian dan Penyaluran DBH

.

DAK dan DTU untuk pencegahan dan penanganan COVID-19

Infografis tentang DAK dan DTU

Infografis Dana Insentif

.

Infografis KMK Perihal COVID-19

.

4 Langkah Bersama Negara G20

Infografis tentang Langkah Negara G20 Hadapi Pandemi

Refocussing dan Realokasi Anggaran

dalam Rangka Penanganan Penyebaran COVID-19

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020

.

Video

Video Bantuan sosial

Kebijakan Kementerian Keuangan:

1. PPN ditanggung pemerintah (DTP) kepada industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19, berlaku hingga Desember 2020.
2. PPN DTP kepada wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat, berlaku hingga Desember 2020.
3. Pembebasan PPh 22 Impor dan/atau PPh 22 atas impor atau pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat, berlaku hingga Desember 2020.
4. Fasilitas pembebasan bea masuk, cukai, PPn/PPnBM, dan PPh 22 atas impor barang untuk keperluan penanganan COVID-19 yang tercakup pada lampiran PMK 34/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 83/2020 yang telah diubah dengan PMK 149/2020.
5. Rp87,55 triliun untuk belanja penanganan kesehatan:
   1. Alat kesehatan (APD, test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dll);
   2. Sarana dan prasarana kesehatan, antara lain upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet;
   3. Dukungan SDM.
   4. Insentif tenaga media pusat dan daerah (total Rp5,6 triliun, terdiri atas insentif tenaga medis di wilayah pusat sebesar Rp1,9 triliun dan insentif tenaga medis di daerah sebesar Rp3,7 triliun);
   5. Santunan kematian bagi tenaga kesehatan;
   6. Subsidi iuran untuk penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja sesuai Perpres 75 tahun 2019.
6. Insentif tenaga kesehatan di daerah sebesar Rp3,7 triliun dimaksud berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Belanja Kesehatan (BOK Tambahan).
7. Pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien Covid-19 yang disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan. Seluruh biaya perawatan tersebut ditanggung pemerintah sesuai standar biaya penanganan. Standar biaya perawatan sudah meliputi paket lengkap, mulai dari biaya dokter hingga biaya pemulangan jenazah jika pasien meninggal dunia. Pendanaan pasien Covid-19 diambil dari APBN 2020 dan APBD.
8. Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19:
   1. PPN ditanggung pemerintah bagi badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19 atas impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
   2. Pembebasan PPh 22 Impor dan/atau PPh 22 atas impor dan/atau pembelian barang untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
   3. Pembebasan PPh 22 atas penjualan barang untuk penanganan COVID-19 kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
   4. Pembebasan PPh 21 kepada WP orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
   5. Pembebasan PPh 23 kepada WP badan dalam negeri dan bentuk usaha yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, konsultan, atau jasa lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19, berlaku April s.d. Desember 2020.
9. Relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau Special Access Scheme (SAS).
10. Fasilitas PPh sebagaimana diatur dalam PP 29/2020 yang diperpanjang hingga 31 Desember 2020 yaitu: (1) tambahan pengurangan penghasilan neto bagi WP dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga; (2) sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto; (3) pengenaan tarif PPh 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan; dan (4) pengenaan tarif PPh 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.
11. Rp87,55 triliun untuk belanja penanganan kesehatan:
    1. Tambahan pengurangan penghasilan neto untuk Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang memproduksi alat kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) untuk COVID-19, diberikan tamgahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya langsung produksi Alkes dan PKRT. Alkes berupa masker bedah, respirator N95, pakaian pelindung, sarung tangan bedah dan pemeriksaan, ventilator dan reagan test serta PKRT berupa antiseptic hand sanitizer dan disinfektan.
    2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) memberi sumbangan untuk COVID-19 maka sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sebesar nilai yang sesungguhnya dikeluarkan. Sumbangan tersebut perlu didukung oleh bukti penerimaan dan diterima penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki NPWP.
    3. Tarif 0% pada PPh 21 bersifat final untuk tambahan penghasilan dari pemerintah berupa honorarium atau imbalan yang diterima orang WP Pribadi untuk tenaga kesehatan yang mendapat penugasan menangani COVID-19.
    4. Penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta. Penghasilan WP dari pemerintah yang dikenakan PPh Final 0% atas kompensasi atau penggantian dari persewaan harta berupa tanah, dan atau bangunan sesuai PP 34/2017 dan sewa serta penghasilan lain sehubungan harta selain tanah/bangunan.

Daftar Kebijakan Terkait

PP No 29 Tahun 2020

Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan COVID-19

PMK 34/2020

Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19

PMK 35/2020

Tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

PMK 38/2020

Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Keputusan Menkes No. HK.01.07/Menkes/238/2020

Tentang Juknis Penggantian Biaya Pasien

Keputusan Menkes No. HK.01.07/Menkes/278/2020

Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian NAKES Yang Menangani COVID-19

PMK 31/2020

Tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat

PMK 107/2020

Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Perppu 1/2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2O2O

Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PMK No. 19/PMK.07/2020

Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

PMK 107/2020

Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19

SP 15 - Fasilitas Pajak untuk COVID-19

Tentang Fasilitas Pajak Untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Covid-19

SP 15/BC.05/2020

Tentang Insentif Tambahan KB dan KITE

SP – 27 /KLI/2020

tentang Pemerintah Waspada Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi

Infografis

Progres Program PEN (11 Agustus 2020)

.

Mekanisme Pencairan Insentif

.

Infografis PP no 29 Tahun 2020

.

Realisasi InsentifTenaga Kesehatan (Juni 2020)

.

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

.

Photostory PEN

.

Photostory PEN dari sisi permintaan

.

Biaya Penanganan COVID

.

Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan (hingga 14 Mei 2020)

.

Kinerja Belanja Terkini (8 Mei 2020)

.

Stimulus Fiskal Fasilitas KB KITE

.

Insentif Tenaga Kesehatan Daerah

.

Kemudahan Impor Alat Kesehatan COVID-19

.

SP 15 Pajak - Fasilitas Pajak

.

SP 15 Pajak - Barang/Jasa Apa Saja

.

DAK dan DTU untuk pencegahan dan penanganan COVID-19

Infografis tentang DAK dan DTU

Infografis Stimulus Ekonomi Negara

.

Infografis KMK Perihal COVID-19

.

4 Langkah Bersama Negara G20

Infografis tentang Langkah Negara G20 Hadapi Pandemi

Refocussing dan Realokasi Anggaran

dalam Rangka Penanganan Penyebaran COVID-19

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020

.

Insentif Tenaga Kesehatan

yang Bekerja di RS yang Menangani COVID-19

1. PPN ditanggung pemerintah (DTP) kepada industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19, berlaku hingga Desember 2020.
2. PPN DTP kepada wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat, berlaku hingga Desember 2020.
3. Pembebasan PPh 22 Impor dan/atau PPh 22 atas impor atau pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat, berlaku hingga Desember 2020.
4. Fasilitas pembebasan bea masuk, cukai, PPn/PPnBM, dan PPh 22 atas impor barang untuk keperluan penanganan COVID-19 yang tercakup pada lampiran PMK 34/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 83/2020 yang telah diubah dengan PMK 149/2020.
5. Insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) atas bahan baku yang diimpor oleh 33 sektor industri yang terdampak pandemi Covid-19 dengan pagu BM DTP bervariasi. Berlaku per 22 September 2020 s.d. 31 desember 2020. Rincian dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.010/2020.
6. Menggratiskan jasa penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk seluruh eksportir. Berlaku per 10 Oktober 2020 s.d. 31 Desember 2020.
7. Penjaminan pemerintah atas kredit modal kerja korporasi padat karya sebesar Rp10 miliar hingga Rp1 triliun dengan kategori korporasi: (1) berorientasi ekspor dan/atau padat karya dengan minimal 300 karyawan; (2) tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM; (3) tidak dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan; dan (4) memiliki performing loan lancar sebelum pandemi COVID-19. Porsi penjaminan sebesar 60% dari kredit, dan untuk sektor prioritas penjaminan 80% dari kredit.
8. Dukungan pemerintah dalam skema penjaminan korporasi padat karya terdiri dari: (1) subsidi imbal jasa penjaminan; (2) penyertaan modal negara untuk LPEI dan PT. PII; dan (3) imbal jasa penjaminan stop loss ditanggung pemerintah.
9. Dukungan penyaluran kredit modal kerja korporasi padat karya dilakukan melalui penempatan dana pada bank umum mitra antara lain bank Himbara, Bank pembangunan Daerah, dan bank umum lainnya yang memenuhi kriteria.
10. PPh 21 ditanggung pemerintah untuk 1.189 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat.
11. Pembebasan PPh 22 impor untuk 721 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat.
12. Pengurangan angsuran PPh 25 dari sebelumnya 30% menjadi sebesar 50% untuk 1.013 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat.
13. Restitusi PPN dipercepat untuk 716 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak Rp5 miliar.
14. PPh final 0,5% (PP 23/2018) ditanggung pemerintah untuk pelaku UMKM.
15. PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah bagi wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI).
16. Seluruh insentif poin 10 s.d 15 diberikan hingga masa pajak Desember 2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.
17. Rincian industri yang berhak mendapat insentif dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020.
18. Penurunan tarif umum PPh Badan dari 25% menjadi 22% tahun 2020 dan 2021, serta 20% tahun 2022.
19. Penurunan tarif PPh 3% lebih rendah dari tarif umum untuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada BEI paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP 30/2020.
20. Pengenaan PPN dan PPh atas transaksi elektronik.
21. Perpanjangan jangka waktu permohonan/penyelesaian administrasi perpajakan.
22. PPN ditanggung pemerintah bagi badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19 atas impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19, berlaku hingga Desember 2020.
23. Pembebasan PPh 22 Impor dan/atau PPh 22 atas impor dan/atau pembelian barang untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, diperpanjang hingga Desember 2020.
24. Pembebasan PPh 22 atas penjualan barang untuk penanganan COVID-19 kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19, diperpanjang hingga Desember 2020.
25. Pembebasan PPh 21 kepada WP orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa penanganan COVID-19.
26. Pembebasan PPh 23 kepada WP badan dalam negeri dan bentuk usaha yang menerima imbalan dari badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, konsultan, atau jasa lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19, diperpanjang hingga Desember 2020.
27. Fasilitas PPh sebagaimana diatur dalam PP 29/2020 yang diperpanjang hingga 31 Desember 2020 yaitu: (1) tambahan pengurangan penghasilan neto bagi WP dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga; (2) sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto; (3) pengenaan tarif PPh 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan; dan (4) pengenaan tarif PPh 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.
28. Pemberian insentif tambahan bagi Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berupa perluasan dalam proses bisnis untuk perusahaan KB dan KITE, insentif atas penyerahan hasil produksi KB dan KITE yang digunakan untuk penanggulangan dampak penyakit COVID-19, insentif mendapatkan alat kesehatan untuk karyawan, dan insentif perpajakan atas penyerahanbarang baku dari lokal.
29. Pemberian fasilitas penundaaan pembayaran cukai. Pemesanan pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pabrik pada 9 April-9 Juli 2020 diberikn penundaan pembayaran selama 90 hari atau kurang lebih 3 bulan.
30. Pembebasan cukai etil alkohol untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan pemesanan dari instansi pemerintah dan organisasi nonpemerintah.
31. Relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau Special Access Scheme (SAS)

    Daftar Kebijakan Terkait

    

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2O2O

    Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

    

    SP-Menkeu_Anggota G20, Bersatu Hadapi Pandemi Covid-19

    .

    

    SP - Kementerian Keuangan Berikan Empat Insentif Terkait Perpajakan Bagi Usaha Terdampak Corona

    .

32. Penyederhanaan/pengurangan jumlah lartas aktivitas impor untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku.
    1. Pengurangan jumlah lartas impor, untuk perusahaan yang berstatus produsen (tahap awal akan diterapkan pada produk besi baja, baja paduan, dan produk turunannya).
    2. Simplifikasi peraturan yang diatur lebih dari satu K/L (duplikasi) berupa hortikultura, hewan dan produk hewan, serta obat, bahan obat, dan makanan.
    3. Pengurangan jumlah lartas impor untuk produk pangan strategis yang digunakan dalam industri manufaktur, seperti garam industri, gula, tepung, jagung, daging, kentang, dll.
33. Penyederhanaan / pengurangan jumlah lartas aktivitas ekspor untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing:
    1. Pengurangan lartas ekspor sebanyak 749 kode HS (55,19%) dari jumlah lartas ekspor eksisting (1.357 HS) atau 6,91% dari BTKI 2017:
       • Ikan dan produk ikan (Health Certificate) 443 kode HS (4,09%) dari total BTKI 2017;
       • Produk industri kehutanan (V-Legal) 306 kode HS (2,82%) dari total BTKI 2017.
    2. Dokumen Health Certificate dan V-Legal tidak lagi menjadi dokumen persyaratan ekspor kecuali diperlukan oleh eksportir di negara tujuan. Contoh: V-Legal untuk tujuan Uni Eropa.
34. Percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders (perusahaan dengan tingkat kepatuhan tinggi) untuk meningkatkan kelancaran arus barang untuk menekan biaya logistik.
    1. Lartas diproses dengan auto respond atau auto approval
    2. Penghapusan LS terhadap komoditas yang diwajibkan
    3. Bea Cukai mengirimkan laporan realisasi impor kepada K/L terkait
    4. Data reputable traders sudah disampaikan DJBC ke Kemendag (masih dalam proses penelitian)
    5. Diusulkan untuk dibuat satu peraturan yang mengatur pemberian relaksasi kepada reputable traders
35. Pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar instansi pemerintah dan swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri melalui sharing data, simplikasi proses bisnis, dan penghapusan repetisi, serta duplikasi. Hal ini bertujuan untuk peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor.

Daftar Kebijakan Terkait

PP No 29 Tahun 2020

Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan COVID-19

PP No 30 Tahun 2020

Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi WP Badan Dalam Negeri yang Berbentuk PT

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Perppu 1/2020

PMK 29/2020

Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019

PMK 30/2020

Tentang Perubahan Atas PMK No 57 /PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai

PMK 31/2020

Tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat

PMK 34/2020

Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19

PMK 38/2020

Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19

PMK 48/2020

Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

PMK 45/2020

Tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal Atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Covid-19

PMK 83/2020

Perubahan Atas PMK No 34/Pmk.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/ Atau CukaI Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi COVID-19

PMK 86/2020

Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19

PMK 98/2020

Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN

PMK 104/2020

Tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN

PMK 107/2020

Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19

PMK 110 Tahun 2020

Tentang Perubahan atas PMK 86/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19

PMK 118 Tahun 2020

Tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

PMK 134 Tahun 2020

Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi COVID-19

PMK 137 Tahun 2020

Tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan Karena Pandemi COVID-19

PMK 143 Tahun 2020

Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan PP No 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan COVID-19

PMK 149 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kedua Atas PMK 34/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi COVID-19

Permenkes No. 7/2020

Tentang Perubahan atas Permenkes 51/2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus

Keputusan Menkes No. HK.01.07/Menkes/238/2020

Tentang Juknis Penggantian Biaya Pasien

PMK 23/2015

Tentang Kawasan Pabean dan TPS

PMK 88/2007

Tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor

PMK 158/2017

tentang Manifest

Permendag 03/2020

(besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya)

Permendag 27/2020

(hortikultura)

Permendag 72/2019

(hewan dan produk hewan)

Permendag 15/2020

sebagai pencabutan Permendag 84/2016 jo 38/2017 (Penetapan KMK sedang dalam proses)

Permen KKP 50/2017 jo Permen KKP 18/2018

(sedang dalam proses revisi)

Perka BPOM 29/2017

(bahan obat dan makanan)

Perka BPOM 30/2017

(obat dan makanan)

PDJ Bea Cukai 6/2015

Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan TPS

SP 15 - Fasilitas Pajak untuk COVID-19

Tentang Fasilitas Pajak Untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Covid-19

SP 15/BC.05/2020

Tentang Insentif Tambahan KB dan KITE

SP 16/BC.05/2020

Tentang Fasilitas Penundaan Cukai

SP – 27 /KLI/2020

tentang Pemerintah Waspada Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi

SP – 19/2020 DJP

tentang Perluasan Insentif Pajak

SP – 20/2020 DJP

tentang Persyaratan Perluasan Sektor Insentif Pajak Hadapi Corona

SP-30 Perluasan stimulus pajak

.

SP-42/2020 DJP

Tentang Perpanjangan Fasilitas Pajak

SP-37/2020 DJP

Tentang Perubahan PMK 86/2020

SP - Percepatan Pelayanan Impor untuk Penanggulanan COVID-19

.

SOP Bersama antara DJBC dan BNPB

Tentang Percepatan Pelayanan Impor Barang Untuk Keperluan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Infografis

Green Climate Fund

.

Progres Program PEN (11 Agustus 2020)

.

PEN untuk Korporasi

.

Penjaminan Kredit Modal Kerja PEN UMKM

.

Infografis PP no 29 Tahun 2020

.

Penempatan Dana pada Bank Umum Pemerintah untuk PEN

.

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

.

Photostory PEN

.

Photostory PEN dari sisi permintaan

.

Biaya Penanganan COVID

.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sesuai PMK No 48/2020

.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional

.

Infografis Insentif Pajak Jilid II terkait COVID-19

.

Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM Ditengah Pandemi Covid-19

.

Stimulus Fiskal Fasilitas KB KITE

.

Stimulus Ekonomi April 2020

.

Kemudahan Impor Alat Kesehatan COVID-19

.

SP 15 Pajak - Fasilitas Pajak

.

SP 15 Pajak - Barang/Jasa Apa Saja

.

Infografis Stimulus Ekonomi Negara

.

Infografis Dana Insentif

.

Infografis Insentif Fiskal

.

4 Langkah Bersama Negara G20

Infografis tentang Langkah Negara G20 Hadapi Pandemi

Infografis Stimulus Ekonomi

.

Kebijakan di Sektor Keuangan Hadapi COVID-19

.

Kartu Pra Kerja

.

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020

.

Insentif PPh Pasal 22

.

Insentif PPh Pasal 25

.

Insentif PPN

.

APBN melindungi masyarakat yang penghasilannya berkurang atau hilang akibat pandemi COVID-19, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kebijakan pemerintah bersama BI dan OJK:

1. Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp2,4 juta untuk pelaku usaha ultra mikro-mikro yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dari perbankan atau lembaga keuangan (unbankable), atau yang simpanannya di bank atau di lembaga keuangan di bawah Rp2 juta, memiliki KTP dan bukan ASN/TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD. Program ini ditargetkan bagi 12 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
2. PPh final 0,5% (PP 23/2018) ditanggung pemerintah untuk pelaku UMKM. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.
3. Insentif poin 1 diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga Desember 2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.
4. Subsidi bunga/subsidi margin diberikan kepada debitur usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020.
5. Kriteria penerima subsidi bunga/subsidi margin: (1) memiliki baki debet kredit/pembiayaan s.d. 29 Februari 2020; (2) tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional; (3) memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per tanggal 29 Februari 2020; dan (4) memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.
6. Debitur dengan plafon kredit/pembiayaan kumulatif di atas Rp500 juta s.d. Rp10 miliar harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit/pembiayaan.
7. Bagi debitur yang memiliki beberapa akad kredit/pembiayaan kumulatif Rp500 juta s.d. Rp10 miliar, subsidi bunga/subsidi margin diberikan untuk paling banyak 1 akad kredit/pembiayaan.
8. Besaran subsidi bunga/subsidi margin untuk debitur dari lembaga penyalur program kredit pemerintah dengan plafon kredit/pembiayaan: (1) s.d. Rp10 juta paling tinggi 25% selama 6 bulan; (2) Rp10 juta s.d. Rp500 juta sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya; dan (3) Rp500 juta s.d. Rp10 miliar sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya.
9. Besaran subsidi bunga/subsidi margin untuk debitur dari perbankan atau perusahaan pembiayaan dengan plafon kredit/pembiayaan: (1) s.d. Rp500 juta sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya; dan (2) lebih dari Rp 500 juta s.d. Rp 10 miliar sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya.
10. Restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR, penambahan limit plafon KUR, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa darurat COVID-19.
11. Relaksasi debitur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berupa: (1) penundaan kewajiban pokok bagi debitur dengan akad pembiayaan s.d. 4 Juni 2020; (2) pemberian masa tenggang pembayaran kewajiban pokok bagi debitur dengan periode akad 4 Juni 2020 s.d. 30 November 2020; (3) periode relaksasi mulai Maret s.d. Desember 2020; (4) jangka waktu relaksasi maksimal 6 bulan.
12. Relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa darurat COVID-19.
13. Relaksasi syarat administratif dan kecepatan pemberian kredit UMi.
14. Kemudahan dan perluasan penyaluran kredit UMi.
15. Penjaminan pemerintah atas kredit modal kerja pelaku UMKM melalui pembayaran imbalan jasa penjaminan, loss limit, dan penyertaan modal negara kepada PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo. Porsi penjaminan sebesar 80% dari kredit.
16. Pelaku UMKM terjamin harus memenuhi kriteria: (1) dapat berbentuk usaha perseorangan, koperasi, atau badan usaha; (2) plafon pinjaman maksimal Rp 10 miliardan hanya diberikan oleh satu penerima jaminan; (3) tenor pinjaman maksimal 3 tahun; (4) tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan (4) memiliki kolektibikitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020.
17. Akselerasi pemberian kredit untuk UMKM dan industri padat karya melalui penempatan uang negara pada bank umum mitra paling lama selama 6 bulan.
18. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Penerima manfaat menerima biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp150 ribu untuk 3 kali survei.

Daftar Kebijakan Terkait

PMK 29/2020

Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019

PMK 34/2020

Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19

PMK 38/2020

Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19

PMK 45/2020

Tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal Atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Covid-19

PMK 65/2020

Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

PMK 85/2020

Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan UMKM Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program PEN

PMK 86/2020

Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19

PMK 104/2020

Tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN

Permenko Perekonomian 6/2020

Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Covid-19

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Perppu 1/2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2O2O

Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

SEB Menkeu dan Mendagri Nomor SE-35/MK.07/2020, 440/4918/SJ

Tentang Percepatan Penyaluran TKDD Dan Realisasi APBD Tahun 2020 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

PMK No. 25/PMK.05/2O2O

Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja

PMK 110 Tahun 2020

Tentang Perubahan atas PMK 86/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19

SP 26 - Percepatan Penyaluran Bansos

Tentang Fasilitas Pajak Untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Covid-19

SP – 27 /KLI/2020

tentang Pemerintah Waspada Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi

SP 15 - Fasilitas Pajak untuk COVID-19

Tentang Fasilitas Pajak Untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Covid-19

SP – 25 /KLI/2020

tentang Bantuan Sosial Covid-19

SP – 19/2020 DJP

tentang Perluasan Insentif Pajak

SP – 20/2020 DJP

tentang Persyaratan Perluasan Sektor Insentif Pajak Hadapi Corona

SP-30 Perluasan stimulus pajak

.

SP-37/2020

Tentang Perubahan PMK 86/2020

Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020

Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease

Infografis

PEN TKDD Realisasi APBD Tahun 2020

.

BANPRES Usaha Mikro

.

Progres Program PEN (11 Agustus 2020)

.

Proses Bisnis Penjaminan dan Dukungan Loss Limit

.

Penjaminan Kredit Modal Kerja PEN UMKM

.

Registrasi Penyaluran Subsidi Bunga UMKM

.

Penempatan Dana pada Bank Umum Pemerintah untuk PEN

.

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

.

Program PEN Subsidi Bunga Kredit UMKM

.

PPH UMKM sesuai PMK 44/2020

.

Photostory PEN

.

Photostory PEN dari sisi permintaan

.

Biaya Penanganan COVID

.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional

.

Infografis Insentif Pajak Jilid II terkait COVID-19

.

Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM Ditengah Pandemi Covid-19

.

Program Subsidi Bunga Kredit Bagi UMI dan UMKM

.

Stimulus Ekonomi April 2020

.

SP 15 Pajak - Fasilitas Pajak

.

SP 15 Pajak - Barang/Jasa Apa Saja

.

Infografis Stimulus Ekonomi Negara

.

Infografis Dana Insentif

.

Infografis Insentif Fiskal

.

4 Langkah Bersama Negara G20

Infografis tentang Langkah Negara G20 Hadapi Pandemi

Infografis Stimulus Ekonomi

.

Kartu Pra Kerja

.

Diskon Tarif Listrik

untuk Penanganan dampak COVID-19

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020

.

APBN tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Kebijakan Kementerian Keuangan:

1. Subsidi gaji sebesar Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan, bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan kepesertaan s.d. Juni 2020 dan upah di bawah Rp5 juta/bulan.
2. PPh 21 ditanggung pemerintah untuk karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp200 juta setahun, yang merupakan karyawan dari 1.189 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat. Dengan demikian, karyawan sesuai ketentuan akan mendapat penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada karyawan.
3. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan dengan unpaid leave, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Penerima manfaat menerima biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp150 ribu untuk 3 kali survei.
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp600 ribu/KPM/bulan (April-Juni 2020) dan Rp300 ribu/KPM/bulan (Juli-September 2020). BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bukan penerima bantuan PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Pendataan calon KPM mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
5. Bansos tunai non-Jabodetabek untuk 9 juta KPM di luar Jabodetabek yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako. Nilai manfaat sebesar Rp600 ribu/KPM/bulan (April-Juni 2020) dan Rp300 ribu/KPM/bulan (Juli-Desember 2020) dalam bentuk tunai.
6. Bansos Sembako Jabodetabek untuk 1,3 juta KPM di Jakarta dan 600 ribu KPM di Bodetabek yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako. Nilai manfaat Rp600 ribu/KPM/bulan (April-Juni 2020) dan Rp300 ribu ribu/KPM/bulan (Juli-Desember 2020) dalam bentuk sembako.
7. Pembebasan biaya listrik pasca bayar dan prabayar selama 6 bulan (April-September 2020) untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50% untuk 7,2 juta pelanggan 900 VA.

Daftar Kebijakan Terkait

PMK 86/2020

Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Perppu 1/2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2O2O

Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Permennaker No 14 Tahun 2020

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Covid-19

SP 26 - Percepatan Penyaluran Bansos

Tentang Fasilitas Pajak Untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Covid-19

SP - Kementerian Keuangan Berikan Empat Insentif Terkait Perpajakan Bagi Usaha Terdampak Corona

.

SP – 27 /KLI/2020

tentang Pemerintah Waspada Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi

SP – 19/2020 DJP

tentang Perluasan Insentif Pajak

PMK No. 25/PMK.05/2O2O

Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja

Infografis

Bantuan Pemerintah Subsidi Gaji

.

Progres Program PEN (11 Agustus 2020)

.

Penempatan Dana pada Bank Umum Pemerintah untuk PEN

.

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

.

Photostory PEN

.

Photostory PEN dari sisi permintaan

.

Biaya Penanganan COVID

.

Kinerja Belanja Terkini (8 Mei 2020)

.

Infografis Insentif Pajak Jilid II terkait COVID-19

.

Infografis Stimulus Ekonomi Negara

.

Infografis Dana Insentif

.

4 Langkah Bersama Negara G20

Infografis tentang Langkah Negara G20 Hadapi Pandemi

Infografis Stimulus Ekonomi

.

Kartu Pra Kerja

.

Kebijakan di Sektor Keuangan Hadapi COVID-19

.

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020

.

Insentif PPh Pasal 21

.

APBN membantu masyarakat yang penghasilannya berkurang atau hilang dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.

Kebijakan Kementerian Keuangan:

1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ditambah dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga.
2. Penyaluran PKH yang sebelumnya per 3 bulan, menjadi per bulan mulai April hingga Desember 2020. Bulan April s.d Juni, KPM menerima PKH 2 kali (triwulanan indeks lama dan bulanan indeks baru).
3. Besaran manfaat PKH per tahun untuk: (1) Ibu hamil Rp3.750.000; (2) Anak usia 0-6 tahun Rp 3.750.000; (3) Anak SD/sederajat Rp1.125.000; (4) Anak SMP/sederajat Rp1.875.000; (5) Anak SMA/sederajat Rp2.500.000; (6) Disabilitas berat Rp3.000.000; (7) Lansia 70 tahun ke atas Rp3.000.000. Bantuan PKH diberikan maksimal kepada 4 orang dalam 1 keluarga. Bantuan tertinggi Rp10 juta/tahun, bantuan terendah Rp900 ribu/tahun.
4. Jumlah penerima manfaat Kartu Sembako ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM.
5. Nominal Kartu Sembako naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per KPM, diberikan selama sembilan bulan hingga Desember 2020.
6. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp600 ribu/KPM/bulan (April-Juni 2020) dan Rp300 ribu/KPM/bulan (Juli-September 2020). BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bukan penerima bantuan PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Pendataan calon KPM mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
7. Bansos tunai non-Jabodetabek untuk 9 juta KPM di luar Jabodetabek yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako. Nilai manfaat sebesar Rp600 ribu/KPM/bulan (April-Juni 2020) dan Rp300 ribu/KPM/bulan (Juli-Desember 2020) dalam bentuk tunai.
8. Bansos Sembako Jabodetabek untuk 1,3 juta KPM di Jakarta dan 600 ribu KPM di Bodetabek yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako. Nilai manfaat Rp600 ribu/KPM/bulan (April-Juni 2020) dan Rp300 ribu ribu/KPM/bulan (Juli-Desember 2020) dalam bentuk sembako.
9. Pembebasan biaya listrik pasca bayar dan prabayar selama 6 bulan (April-September 2020) untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50% untuk 7,2 juta pelanggan 900 VA.
10. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan dengan unpaid leave, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Penerima manfaat menerima biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp150 ribu untuk 3 kali survei.
11. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah hingga 175.000 unit.

Realisasi

Realisasi Anggaran Bansos Kemensos 2020

Update per tanggal 16 April 2020

Daftar Kebijakan Terkait

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Perppu 1/2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2O2O

Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

SEB Menkeu dan Mendagri Nomor SE-35/MK.07/2020, 440/4918/SJ

Tentang Percepatan Penyaluran TKDD Dan Realisasi APBD Tahun 2020 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

PMK No. 25/PMK.05/2O2O

Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja

PMK 35/2020

Tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19

PMK 38/2020

Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19

PMK 40/2020

Perubahan Atas PMK No 205/ PMK.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

PMK 50/2020

Perubahan Kedua Atas PMK No 205/ PMK.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

SP 26 - Percepatan Penyaluran Bansos

Tentang Fasilitas Pajak Untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Covid-19

SP – 27 /KLI/2020

tentang Pemerintah Waspada Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi

SP – 25 /KLI/2020

tentang Bantuan Sosial Covid-19

Infografis

PEN TKDD Realisasi APBD Tahun 2020

.

Bantuan Pemerintah Subsidi Gaji

.

Progres Program PEN (11 Agustus 2020)

.

Program PEN untuk Pesantren

.

Penempatan Dana pada Bank Umum Pemerintah untuk PEN

.

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

.

Photostory PEN

.

Photostory PEN dari sisi permintaan

.

Biaya Penanganan COVID

.

BLT Desa sesuai PMK 50/2020

.

Kinerja Belanja Terkini (8 Mei 2020)

.

Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM Ditengah Pandemi Covid-19

.

Bantuan Langsung Tunai Desa

.

Realisasi PKH & Kartu Sembako

.

Program Padat Karya Tunai

.

Realisasi Pencairan PKH

.

Infografis Program Keluarga Harapan

.

Infografis Dana Desa untuk Bantuan Sosial

.

Infografis Kartu Sembako

.

Infografis Stimulus Ekonomi Negara

.

Infografis Dana Insentif

.

4 Langkah Bersama Negara G20

Infografis tentang Langkah Negara G20 Hadapi Pandemi

Kartu Pra Kerja

.

Diskon Tarif Listrik

untuk Penanganan dampak COVID-19

Tambahan Belanja dan Pembiayaan APBN 2020

.

Video

Video Bantuan sosial

Video Animasi PKH Sembako

Video Animasi tentang BLT dan Bantuan Sembako

Dialogue Kita tentang Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19

1. Informasi Serta Merta
   • Peta Penyakit
     1. Jumlah Pasien terdampak
        1. Kemenkes
        2. Gugus Tugas Covid-19
     2. Peta/Gambaran lain mengenai COVID-19
        1. Gugus Tugas Covid-19
   • Peta Ancaman/Bahaya Penyebaran
     1. Kawasan Merah (Red Zone)
        1. Situs web DKI Jakarta
        2. Situs web Jatim
        3. Situs web Jabar
        4. Kemenkes
     2. Kawasan Hijau (Green Zone)
        1. Situs web DKI Jakarta
        2. Situs web Jatim
        3. Situs web Jabar
        4. Kemenkes
   • Lokasi Bantuan
     1. Kesehatan
        1. BNPB
        2. BNPB
     2. Keamanan
        1. POLRI
   • Peta Pelayanan
     1. Kesehatan
        1. Kemenkeu
        2. BNPB
        3. BNPB
     2. Keamanan
        1. Kemenkeu
     3. Logistik
        1. Kemenkeu
        2. BNPB
     4. Perbankan
        1. Bank Mandiri
        2. BNI
        3. BRI
        4. BCA
        5. BTN
        6. BTPN
   • Lokasi Pengungsian/Karantina
     1. Posko Darurat/ Isolasi
        1. Kemenkeu
        2. Kemensos
        3. Kemenkes
   • Upaya BP terkait Covid-19
     1. Pencegahan
        1. Gugus Tugas Covid-19
     2. Mitigasi
        1. Gugus Tugas Covid-19
     3. Evakuasi
        1. BMKG
     4. Karantina/Pembatasan
        1. Gugus Tugas Covid-19 - Mekanisme Pengajuan PSBB Lintas Wilayah
        2. Gugus Tugas Covid-19 - Permenkes Nomor 9 Tahun 2020
   • Standar Pengumuman Covid-19 BP
     1. Pemenuhan Kewajiban Badan Publik
        1. Surat Edaran Nomor SE-12/MK.1/2020
     2. Prosedur Pengumuman
        1. Surat Edaran Nomor SE-12/MK.1/2020
   • Pihak Terkait
     1. Penerima izin
        1. Kemenkeu - Daftar Layanan Kemenkeu
2. Informasi Berkala
   • Kebijakan
     1. Kemenkeu
   • Program
     1. Kemenkeu
   • Anggaran
     1. Kemenkeu - Megenai penjualan SUN
   • Pengadaan Barang dan Jasa
     1. Kemenkeu - DJPK
     2. Kemenkeu - DJPK
     3. LKPP
   • Keterangan Pejabat Publik
     1. Kemenkeu
     2. Kemenkeu
   • Edukasi dan Sosialisasi
     1. Kemenkeu
   • 5 Protokol Dasar KSP
     1. Protokol Pendidikan
        Protokol Area Publik dan Transportasi
        Protokol Kesehatan
        Protokol Pengawasan Perbatasan
        Protokol Komunikasi Publik
     2. Protokol Pencegahan Gugus Tugas Covid-19
3. Informasi Covid-19 Inpres 4/2019 Informasi Badan Publik
   1. Kemenkeu (Anggaran)
4. Karantina Wilayah/PSBB
   1. Keringanan Kredit
5. Informasi Khusus Disabilitas
   1. Media Sosial PPID Kementerian Keuangan
   2. Media Sosial PPID Kementerian Keuangan
   3. Gugus Tugas Covid-19