Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


KEMENKEU TANGGAP COVID-19: Informasi Terkini

Halaman ini dibuat untuk menyajikan informasi terkini mengenai kebijakan Kementerian Keuangan dalam merespon Covid-19.
Informasi akan terus diperbaharui.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

APBN melindungi masyarakat yang penghasilannya berkurang atau hilang akibat pandemi COVID-19, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kebijakan pemerintah bersama BI dan OJK:

  1. Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp2,4 juta untuk pelaku usaha ultra mikro-mikro yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dari perbankan atau lembaga keuangan (unbankable), atau yang simpanannya di bank atau di lembaga keuangan di bawah Rp2 juta, memiliki KTP dan bukan ASN/TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD. Program ini ditargetkan bagi 12 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
  2. PPh final 0,5% (PP 23/2018) ditanggung pemerintah untuk pelaku UMKM. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.
  3. Insentif poin 1 diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga Desember 2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.
  4. Subsidi bunga/subsidi margin diberikan kepada debitur usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020.
  5. Kriteria penerima subsidi bunga/subsidi margin: (1) memiliki baki debet kredit/pembiayaan s.d. 29 Februari 2020; (2) tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional; (3) memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per tanggal 29 Februari 2020; dan (4) memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.
  6. Debitur dengan plafon kredit/pembiayaan kumulatif di atas Rp500 juta s.d. Rp10 miliar harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit/pembiayaan.
  7. Bagi debitur yang memiliki beberapa akad kredit/pembiayaan kumulatif Rp500 juta s.d. Rp10 miliar, subsidi bunga/subsidi margin diberikan untuk paling banyak 1 akad kredit/pembiayaan.
  8. Besaran subsidi bunga/subsidi margin untuk debitur dari lembaga penyalur program kredit pemerintah dengan plafon kredit/pembiayaan: (1) s.d. Rp10 juta paling tinggi 25% selama 6 bulan; (2) Rp10 juta s.d. Rp500 juta sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya; dan (3) Rp500 juta s.d. Rp10 miliar sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya.
  9. Besaran subsidi bunga/subsidi margin untuk debitur dari perbankan atau perusahaan pembiayaan dengan plafon kredit/pembiayaan: (1) s.d. Rp500 juta sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya; dan (2) lebih dari Rp 500 juta s.d. Rp 10 miliar sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya.
  10. Restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR, penambahan limit plafon KUR, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa darurat COVID-19.
  11. Relaksasi debitur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berupa: (1) penundaan kewajiban pokok bagi debitur dengan akad pembiayaan s.d. 4 Juni 2020; (2) pemberian masa tenggang pembayaran kewajiban pokok bagi debitur dengan periode akad 4 Juni 2020 s.d. 30 November 2020; (3) periode relaksasi mulai Maret s.d. Desember 2020; (4) jangka waktu relaksasi maksimal 6 bulan.
  12. Relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa darurat COVID-19.
  13. Relaksasi syarat administratif dan kecepatan pemberian kredit UMi.
  14. Kemudahan dan perluasan penyaluran kredit UMi.
  15. Penjaminan pemerintah atas kredit modal kerja pelaku UMKM melalui pembayaran imbalan jasa penjaminan, loss limit, dan penyertaan modal negara kepada PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo. Porsi penjaminan sebesar 80% dari kredit.
  16. Pelaku UMKM terjamin harus memenuhi kriteria: (1) dapat berbentuk usaha perseorangan, koperasi, atau badan usaha; (2) plafon pinjaman maksimal Rp 10 miliardan hanya diberikan oleh satu penerima jaminan; (3) tenor pinjaman maksimal 3 tahun; (4) tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan (4) memiliki kolektibikitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020.
  17. Akselerasi pemberian kredit untuk UMKM dan industri padat karya melalui penempatan uang negara pada bank umum mitra paling lama selama 6 bulan.
  18. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Penerima manfaat menerima biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp150 ribu untuk 3 kali survei.
Contact Center

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perpajakan, silakan hubungi e-mail: informasi@pajak.go.id atau Kring Pajak di nomor 1500200.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bea masuk dan cukai, silakan hubungi e-mail: info@customs.go.id atau Bravo Bea Cukai di nomor 1500225.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan terkait dampak COVID-19, silakan hubungi Layanan Kontak OJK di e-mail: konsumen@ojk.go.id atau kontak layanan di nomor 157 atau WA ke 081-157-157-157

Untuk pengaduan bagi para Pelaku Koperasi & UMKM terdampak COVID-19 silakan hubungi Call Center Kementerian Koperasi dan UKM di nomor 1500587setiap hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00-15.00 WIB, atau WA ke 08111-450-587.

Akses informasi fasilitas subsidi bunga di http://www.jendelaumkm.id

Daftar Kebijakan Terkait

undefined

undefined

APBN membantu masyarakat yang penghasilannya berkurang atau hilang dan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.

Kebijakan Kementerian Keuangan:

  1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ditambah dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga.
  2. Penyaluran PKH yang sebelumnya per 3 bulan, menjadi per bulan mulai April hingga Desember 2020. Bulan April s.d Juni, KPM menerima PKH 2 kali (triwulanan indeks lama dan bulanan indeks baru).
  3. Besaran manfaat PKH per tahun untuk: (1) Ibu hamil Rp3.750.000; (2) Anak usia 0-6 tahun Rp 3.750.000; (3) Anak SD/sederajat Rp1.125.000; (4) Anak SMP/sederajat Rp1.875.000; (5) Anak SMA/sederajat Rp2.500.000; (6) Disabilitas berat Rp3.000.000; (7) Lansia 70 tahun ke atas Rp3.000.000. Bantuan PKH diberikan maksimal kepada 4 orang dalam 1 keluarga. Bantuan tertinggi Rp10 juta/tahun, bantuan terendah Rp900 ribu/tahun.
  4. Jumlah penerima manfaat Kartu Sembako ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM.
  5. Nominal Kartu Sembako naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per KPM, diberikan selama sembilan bulan hingga Desember 2020.
  6. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp600 ribu/KPM/bulan (April-Juni 2020) dan Rp300 ribu/KPM/bulan (Juli-September 2020). BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bukan penerima bantuan PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Pendataan calon KPM mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
  7. Bansos tunai non-Jabodetabek untuk 9 juta KPM di luar Jabodetabek yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako. Nilai manfaat sebesar Rp600 ribu/KPM/bulan (April-Juni 2020) dan Rp300 ribu/KPM/bulan (Juli-Desember 2020) dalam bentuk tunai.
  8. Bansos Sembako Jabodetabek untuk 1,3 juta KPM di Jakarta dan 600 ribu KPM di Bodetabek yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako. Nilai manfaat Rp600 ribu/KPM/bulan (April-Juni 2020) dan Rp300 ribu ribu/KPM/bulan (Juli-Desember 2020) dalam bentuk sembako.
  9. Pembebasan biaya listrik pasca bayar dan prabayar selama 6 bulan (April-September 2020) untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50% untuk 7,2 juta pelanggan 900 VA.
  10. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan dengan unpaid leave, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Penerima manfaat menerima biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp150 ribu untuk 3 kali survei.
  11. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah hingga 175.000 unit.
Contact Center

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PKH, silakan hubungi Layanan Pengaduan PKH Kementerian Sosial di
e-mail: pengaduan@pkh.kemsos.go.id atau call center di nomor 1500299 (setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB).

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bansos tunai dan sembako, silakan hubungi Layanan Pengaduan Bansos Kementerian Sosial di e-mail: bansoscovid19@kemsos.go.id atau WA di nomor 0811-10-222-10

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kartu Prakerja, silakan hubungi Layanan Masyarakat Kartu Prakerja di nomor 021-25541246setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 19.00 WIB.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai BLT Desa, silakan hubungi call center di nomor 1500040 atau layanan SMS center 0877-8899-0040 atau 0812-8899-0040.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembebasan biaya listrik, silakan hubungi contact center PLN 123 e-mail: pln123@pln.co.id atau kontak layanan di nomor 157 atau di nomor 123 atau WA ke 08122-123-123

Untuk informasi lebih lanjut mengenai tambahan insentif perumahan, silakan hubungi Kementerian PUPR di e-mail: informasi@pu.go.id

undefined

undefined

  1. Informasi Serta Merta
  2. Informasi Berkala
  3. Informasi Covid-19 Inpres 4/2019 Informasi Badan Publik
    1. Kemenkeu (Anggaran)
  4. Karantina Wilayah/PSBB
    1. Keringanan Kredit
  5. Informasi Khusus Disabilitas
    1. Media Sosial PPID Kementerian Keuangan
    2. Media Sosial PPID Kementerian Keuangan
    3. Gugus Tugas Covid-19
INFORMASI SELENGKAPNYA MENGENAI PENERIMAAN BANTUAN
KUNJUNGI WEBSITE NASIONAL COVID-19 UNTUK INFORMASI SELENGKAPNYA
Pertanyaan, Saran, dan Masukan:

Gugus Tugas Eksternal Penanganan COVID-19 Kementerian Keuangan
Email: portalkemenkeu@kemenkeu.go.id