• Pemerintah berikan insentif bulanan kepada tenaga medis sebagai bentuk apresiasi terhadap garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Insentif tersebut berlaku untuk daerah yang telah menyatakan tanggap darurat.
• Anggaran untuk insentif akan ditanggung bersama oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk menggunakan DAK Nonfisik Kesehatan dari Biaya Operasional Kesehatan dan APBD.

1. Keringanan kewajiban pajak PPh22 dan PPh25 untuk 19 sektor industri manufaktur;
2. Penyederhanaan/pengurangan jumlah lartas aktivitas impor untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku;
   1. Pengurangan jumlah lartas impor, untuk perusahaan yang berstatus produsen (tahap awal akan diterapkan pada produk besi baja, baja paduan, dan produk turunannya)
   2. Simplifikasi peraturan yang diatur lebih dari satu K/L (duplikasi) berupa hortikultura, hewan dan produk hewan, serta obat, bahan obat, dan makanan
   3. Pengurangan jumlah lartas impor untuk produk pangan strategis yang digunakan dalam industri manufaktur, seperti garam industri, gula, tepung, jagung, daging, kentang, dll

   Kebijakan Kementerian Keuangan

   

   SP-Menkeu_Anggota G20, Bersatu Hadapi Pandemi Covid-19

   .

   

   SP - Kementerian Keuangan Berikan Empat Insentif Terkait Perpajakan Bagi Usaha Terdampak Corona

   .

   

   PMK No.23/MK.03/2020

   Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

   

   SP - Percepatan Pelayanan Impor untuk Penanggulanan COVID-19

   .

   

   SOP Bersama antara DJBC dan BNPB

   Tentang Percepatan Pelayanan Impor Barang Untuk Keperluan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

   

   Permendag 03/2020

   (besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya)

   

   Permendag 27/2020

   (hortikultura)

   

   Permendag 72/2019

   (hewan dan produk hewan)

   

   Perka BPOM 29/2017

   (bahan obat dan makanan)

   

   Perka BPOM 30/2017

   (obat dan makanan)

3. Penyederhanaan / pengurangan jumlah lartas aktivitas ekspor untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing:
   1. Pengurangan lartas ekspor sebanyak 749 kode HS (55,19%) dari jumlah lartas ekspor eksisting (1.357 HS) atau 6,91% dari BTKI 2017:
      • Ikan dan produk ikan (Health Certificate) 443 kode HS (4,09%) dari total BTKI 2017;
      • Produk industri kehutanan (V-Legal) 306 kode HS (2,82%) dari total BTKI 2017.
   2. Dokumen Health Certificate dan V-Legal tidak lagi menjadi dokumen persyaratan ekspor kecuali diperlukan oleh eksportir di negara tujuan. Contoh: V-Legal untuk tujuan Uni Eropa.

   Peraturan Terkait

   

   Permendag 15/2020

   sebagai pencabutan Permendag 84/2016 jo 38/2017 (Penetapan KMK sedang dalam proses)

   

   Permen KKP 50/2017 jo Permen KKP 18/2018

   (sedang dalam proses revisi)

4. Percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders (perusahaan dengan tingkat kepatuhan tinggi) untuk meningkatkan kelancaran arus barang untuk menekan biaya logistik.
   1. Lartas diproses dengan auto respond atau auto approval
   2. Penghapusan LS terhadap komoditas yang diwajibkan
   3. Bea Cukai mengirimkan laporan realisasi impor kepada K/L terkait
   4. Data reputable traders sudah disampaikan DJBC ke Kemendag (masih dalam proses penelitian)
   5. Diusulkan untuk dibuat satu peraturan yang mengatur pemberian relaksasi kepada reputable traders
5. Pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar instansi pemerintah dan swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri melalui sharing data, simplikasi proses bisnis, dan penghapusan repetisi, serta duplikasi. Hal ini bertujuan untuk peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor.

Perubahan PMK untuk mendukung implementasi NLE

PMK 23/2015

Tentang Kawasan Pabean dan TPS

PMK 88/2007

Tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor

PMK 158/2017

tentang Manifest

PDJ Bea Cukai 6/2015

Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan TPS

APBN diprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang penghasilannya berkurang atau hilang akibat turunnya aktivitas ekonomi dan pencegahan penyebaran COVID-19, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kebijakan Kementerian Keuangan:

1. Insentif bagi UMKM

APBN diprioritaskan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19.

Kebijakan Kementerian Keuangan:

1. PPh 21 ditanggung Pemerintah bagi pekerja industri manufaktur dengan penghasilan hingga 200 juta per tahun;
2. Relaksasi pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan Orang Pribadi 2019 sampai dengan 30 April 2020.

Kebijakan Kementerian Keuangan

SP - Kementerian Keuangan Berikan Empat Insentif Terkait Perpajakan Bagi Usaha Terdampak Corona

.

PMK No.23/MK.03/2020

Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

APBN diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang penghasilannya berkurang atau hilang akibat turunnya aktivitas ekonomi dan pencegahan penyebaran COVID-19 termasuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.

Kebijakan Kementerian Keuangan:

1. Mempercepat penyaluran bansos untuk masyarakat miskin (Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai, Kredit Usaha Rakyat, Kartu Indonesia Pintar);
2. Menambah penerima dan menaikkan nominal kartu sembako dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 selama enam bulan hingga Agustus 2020;
3. Memberikan subsidi bunga perumahan untuk 40% masyarakat miskin;
4. Mempercepat penyaluran kartu pra-kerja.