Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Agus DW Martowardojo
20/05/2010 - 18/04/2013

Lahir di Amsterdam pada tanggal 24 Januari 1956. Menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar sarjananya pada tahun 1984. Kemudian, mengikuti beberapa program pendidikan di bidang perbankan seperti State University of New York dan Stanford University di Amerika, lantas melanjutkan ke Instititute Banking & Finance di Singapura[1].

Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak diangkat menjadi Menteri Keuangan di Era Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 20 Mei 2010[2]. Kebijakan Fenomenal selama menjabat sebagai Menteri keuangan antara lain, Reformasi Pajak, mengusulkan jalan tengah ‘Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)’  secara selektif ketika pelaku industri menolak kenaikan TDL pada tahun 2011 dan mengusulkan agar pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi[3].

Selain itu, Agus D.W. Martowardoyo melan­jutkan pembenahan di lingkungan Ke­men­­terian Keuangan dengan me­mun­culkan beberapa ide antara lain mora­­torium Pegawai Negeri Sipil[4], melanjut­kan reformasi penganggaran, serta menggulirkan Sensus Pajak Nasional (SPN 2011)[5]. Di kalangan internal Kementerian Keuangan, buah pemikirannya adalah diwujudkannya Nilai-Nilai utama Kementerian Keuangan yaitu: Intergritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan[6].

Penghargaan yang pernah diraih adalah Tokoh Bisnis Paling Berpengaruh 2005 versi Warta Ekonomi, Indonesia’s Best Executive in 2009 yang dianugerahkan oleh Asiamoney dan The Indonesian Banker Leadership Achievement Award dari The Asian Banker pada 2010[7], dan Top Banker 2007 dari Majalah Investor[8].

Pada tanggal 26 Maret 2013, Agus mulai menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018. Melalui voting yang dilakukan di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI, dari total 54 anggota komisi XI, 46 orang menyatakan mendukung dan 1 orang abstain[9]. Kemudian jabatan Menteri Keuangan digantikan oleh M. Hatta Rajasa selaku Pejabat Pelaksana Tugas (plt) Menteri Keuangan sejak 22 April 2013 s.d Mei 2013[10].

 


[1] Kompas 17 Mei 2005

[2] Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010

[3] Abimanyu, Anggito. 2011. Refleksi & Gagasan Kebijakan Fiskal, Gramedia Pustaka Utama:Jakarta

[4] Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomoer 141/PMK.01/2011

[5] Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional

[6] Keputusan Menteri Keuangan No. 312 Tahun 2011

[7] The Report: Indonesia edisi Mei 2010

[8],10 Majalah the Banker edisi Januari 2012

[9] Febransyah, Ade.2009.Menikmati Ketidakpastian.Gramedia Pustaka Utama:Jakarta

[10] Keputusan Presiden Nomor 44/M Tahun 2013