Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Jusuf Anwar
24/10/2004 - 07/12/2005

Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 2 Januari 1941.  Menempuh pendidikan S1 dan S3 di Universitas Padjadjaran dengan Jurusan Hukum. Dan mengambil Ilmu Ekonomi S2 di Vanderbilt University Amerika Serikat[1].
Mulai berkarir di Kementerian Keuangan sejak tahun 1972.  Dimulai sebagai Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Direktur Utama PT. Danareksa, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam) pada tahun 1998 – 2000, dan Direktur Eksekutif Asian Development Bank, di Manila Filipina (Juli 2000 – 15 Oktober 2004)[2].
Pada tanggal 20 Oktober 2004, ia secara resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan[3]. Tantangan terbesar dalam tugasnya sebagai Menkeu adalah mengatasi defisit dalam APBN. Tantangan itu bisa ditangani dengan memperbanyak sumber-sumber penerimaan negara. Kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi beban utang luar negeri dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, yaitu mengupayakan sejumlah langkah dalam pengelolaan utang luar negeri (debt management). Diantaranya dengan mulai memperbesar jumlah pertukaran utang dengan program kegiatan (Debt Swap), pengembalian utang yang belum dan tidak digunakan pemerintah selama ini, dan menuntut pengembalian commitment fee atas pinjaman yang belum dipakai[4]. Intinya, pemerintah memprioritaskan pencapaian target penerimaan dalam APBN dan berupaya mengamankan APBN 2005 melalui pembuatan exercise terhadap asumsi makro, terutama perubahan harga minyak, perubahan pada iklim investasi, pajak dan bea cukai.
Pada tanggal 7 Desember 2005, Kabinet Indonesia Bersatu mengalami reshuffle, Jusuf Anwar diberhentikan[5] dengan hormat dan diganti oleh Sri Mulyani Indrawati. Jusuf Anwar lalu menjabat sebagai Duta Besar RI di Jepang sejak tahun 2005 hingga digantikan oleh M. Luthfi.

[1] Gayo, Iwan. 2005. Almanak Negara Indonesia. Pustaka Warga Negara:Jakarta

[2] Korporasi Pegawai Perben. 2013. 67 Tahun Oeang Repoeblik Indonesia: Bertransformasi untuk melangkah ke masa depan bangsa yang gemilang.Kementerian Keuangan:Jakarta

[3] Keputusan Presiden RI no 187/M Tahun 2004

[4] Gatra, Volume 10. 2004. Era Media Informasi

[5] Keputusan Presiden RI no 20/p Tahun 2005