Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Sjafruddin Prawiranegara
02/10/1946 - 20/03/1951

· Kabinet Sjahrir III
2 Oktober 1946 s.d. 3 Juli 1947
· Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS)
20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950
· Kabinet Natsir
6 September 1950 s.d. 20 Maret 1951
 
Lahir di Banten pada tanggal 28 Februari 1911. Menempuh pendidikan S1 dan S2 di jurusan ilmu hukum di Rechtschoogeschool (sekolah tinggi hukum) di Jakarta, dan berhasil meraih gelar akademik Meester in de Rechten (Mr) pada bulan September 1939[1]. Ia lalu bekerja pada Perserikatan Perkumpulan-Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) dan redaktur Soeara Timoer (1939-1940).
Perjalanan karir di Kementerian Keuangan dirintis sejak bekerja di Kantor inpeksi Pajak Kementerian Keuangan pemerintahan Hindia Belanda di Kediri (1940-1942), serta menjadi Pegawai Kementerian Keuangan pada masa Pendudukan Jepang (1942-1945)[2]. Setelah proklamasi Kemerdekaan sekitar tahun 1946 ia pernah menolak tawaran jabatan sebagai Menteri Keuangan dari Perdana Menteri Sjahrir untuk mengganti jabatan Soenarjo Kolopaking pada Kabinet Sjahrir I. Kemudian jabatan Menteri Keuangan itu diberikan kepada Soerachman Tjokroadisoerjo.
Masa Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946)  diangkat menjadi Menteri Muda Keuangan dibawah Menteri Keuangan Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo. Tak lama setelah berakhirnya Kabinet Sjahrir II, Sjafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Menteri Keuangan dengan wakilnya Lukman Hakim (Kabinet Sjahrir III).  Langkah utama yang dilakukan dalam internal Kementerian Keuangan adalah restrukturasi organisasi menjadi serupa dengan Kementerian Keuangan pada masa Belanda[3].
Masa Kabinet RIS, Sjafruddin Prawiranegara dipercaya sebagai Menteri Keuangan yang bertugas di Jakarta dibawah perdana Menteri Mohammad Hatta. Kebijakan yang dilakukan ditujukan kearah usaha memperbaiki ekonomi rakyat. Kebijakan moneter yang ditetapkan adalah pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tetap separuh. Separuh sebagai alat pembayaran dan  bagian lainnya dapat ditukar dengan obligasi negara. Kebijakan ini dinamakan Gunting Sjafruddin[4]. Rentang waktu 20 Desember 1949 - 6 September 1950 terdapat dua Menteri Keuangan di Indonesia. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Republik Indonesia Serikat (Jakarta) dan Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia (Yogyakarta) pada Kabinet Susanto dan Kabinet Halim.
Pada masa Kabinet Natsir, ia dipercaya kembali sebagai Menteri Keuangan. Kebijakan yang dilakukan adalah perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan belanda kearah ekonomi nasional melalui gerakan konfrontasi ekonom (sistem ekonomi gerakan banteng)[5]. Selain itu dilakukan pula kebijakan di bidang industri dengan sasaran pabrik semen, pemintalan, karung, dan penanaman modal asing.
 
[1]  Tim Narasi. 2009. 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia (Ed. Revisi). Narasi : Yogyakarta
[2] Rosidi, Ajip. 2010. Mengenang hidup orang lain: Sejumlah obituari.KPG: Jakarta
[3] Tim Narasi. 2009. 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia (Ed. Revisi). Narasi : Yogyakarta
[4] Judisseno, Rimsky K. 2002. Sistem moneter dan perbankan di Indonesia.GPU:Jakarta
[5] Judisseno, Rimsky K. 2002. Sistem moneter dan perbankan di Indonesia.GPU:Jakarta