Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan

A. Landasan Hukum

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 
2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 
3.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 
4.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA 

B. Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender
  1. Konsep Gender
    Merupakan Peran dan Status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan konstruksi social budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, bukan berdasarkan perbedaan biologis 
  2. Pengarusutamaan Gender
    Merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan   dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan
  3. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
    Merupakan upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanan dan penganggaran dengan cara penelaahan dampak dari suatu belanja kegiatan serta efeknya terhadap keadilan dan kesetaraan gender.
C. 4 Aspek Diskriminasi/ Kesenjangan dalam isu Gender
  1. Akses
    Kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperolah manfaat pembangunan
  2. Partisipasi
    Keikutsertaan Laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan/program
  3. Kontrol
    Peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas sumber daya dan pengambilan keputusan
  4. Manfaat
    peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan/ program/ kegiatan
D. Implementasi PUG di Kementerian Keuangan

PUG di Kementerian Keuangan berdasarkan KMK 807 Tahun 2018 dengan memenuhi seperangkat komponen kunci yang selanjutnya disebut 7(tujuh) prasyarat Pengarusutamaan Gender.

  1. Komitmen

    Komitmen Politik dan kepemimpinan lembaga dapat dituangkan dalam:

     

    a. Rencana strategis/rencana kerja bentuk komitmen lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk tingkat Kementerian dan Keputusan PImpinan Unit Eselon I untuk tingkat unit Eselon I; atau
    b. Rencana strategis/rencana kerja yang ditetapkan dengan Keputusan unit Eselon I dan ditandatangani oleh: 1) Pimpinan unit Eselon II untuk dan atas nama piminan Unit Eselon I yang bersangkutan; atau 2)Pimpinan unit Satuan Kerja untuk dan atas nama pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan

     

  2. Kebijakan

    Merupakan wujud komitmen Kementerian Keuangan yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian keuangan. Kebijakan dituangkan dalam bentuk Peraturan, Strategi, Program, Panduan, Juklak/Juknis, dan lain sebagainya

  3. Kelembagaan

    Adanya struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender, dapat berbentuk Kelompok Kerja/Tim Pengarusutamaan Gender, Focal Point, secretariat Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan/atau lainnya.

  4. Sumber daya

    Sumber daya dalam implementasi pengarusutamaan gender merupakan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender,s erta sumber daya anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender.

  5. Data Terpilah

    Data terpilah merupakan data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi laki-laki dan perempuan, wilayah, dan kategori lain yang mendukung di seluruh bidang pembangunan

  6. Alat Analisis

    Adanya alat analisis untuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi dalam implementasi pengarusutamaan gender

  7. Partisipasi Masyarakat

    Adanya dorongan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pengarusutamaan gender. Peran Serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi dengan para pakar gender atau organisasi yang terkait dalam implementasi Pengarusutamaan Gender dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan/atau masyarakat yang menjadi Stakeholder

E. Kebijakan Kementerian Keuangan Responsif Gender

Beberapa Kebijakan Kementerian Keuangan yang Responsif gender antara lain:

  1. Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-4 atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana perempuan yang telah menikah dapat memilih untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri.
  2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5 % dari omzet, untuk meningkatkan kemampuan Ekonomi UMKM.
  3. PMK No. 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang/ Bahan/Mesin yang dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, merupakan insentif fiscal untuk mendorong daya saing IKM dalam skala internasional.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Akses permodalan skala kecil di bawah sepuluh juta rupiah ini, banyak dirasakan manfaatnya terutama bagi kalangan perempuan sebagai pelaku usaha rumahan, sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung Kegiatan Intervensi Stunting Terintegrasi.
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet yang mempermudah akses dan memperluas partisipasi terutama bagi para peserta lelang perempuan
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 222/PMK.07/2020, dimana sasaran penerima BLT Dana Desa adalah termasuk dalam kategori Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Selain kebijakan tersebut di atas, juga telah dihasilkan beberapa kebijakan responsif gender lainnya dalam upaya memenuhi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, antara lain :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/ tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya dengan TKPKN di Lingkungan Kementerian Keuangan. Fasilitasi kesejahteraan (wellbeing) pegawai khususnya dalam kejadian-kejadian penting seperti melahirkan, dimana tidak hanya mengakomodasi kebutuhan cuti pegawai perempuan tetapi juga kebutuhan pegawai laki-laki dalam hal mendampingi istri melahirkan maksimal 10 hari (paternal leave), gugur kandungan, ibadah haji, dan sebagainya (cuti dan pemotongan tukin 0%).
  2. Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-22/MK.1/2020 tentang Sistem Kerja Kementerian Keuangan Pada Masa Transisi dan Tatanan Normal Baru. Pengaturan pejabat/pegawai yang dapat menjalankan tugas kedinasan secara Work From Home (WFH) dan/atau Work From Office (WFO) dengan salah satunya mempertimbangkan kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai seperti potensi pada usia yang lebih tua, adanya penyakit penyerta, adanya kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, ibu hamil, dan ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui.
  3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-36/MK.01/2021 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja dalam Rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan.

F. Sarana dan Prasarana Responsif Gender

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3/MK.1/2018 tentang Penyediaan Sarana Kerja Responsif Gender dan Peduli Anak, beberapa kategori sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

  1. Untuk Ibu Hamil dan Menyusui
    a. Ruang Laktasi
    b. Ruang Tunggu Prioritas
    c. Parkir dan Akses Masuk Prioritas
    d. Layanan Prioritas
  2. Untuk Anak
    a. Tempat Bermain Anak
    b. Tempat Penitipan Anak
  3. Untuk Disabilitas/Lansia
    a. Toilet Difabel
    b. Ruang Tunggu Prioritas
    c. Layanan Prioritas
    d. Parkir dan Akses Masuk
  4. Untuk Pegawai/Stakeholder
    a. Ruang Transit
    b. Layanan Kesehatan
    c. Kacamata Baca
G. Capaian PUG Kementerian Keuangan

Penghargaan atas komitmen yang tinggi Kementerian Keuangan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan Kementerian Keuangan:

  1. Anugerah Parahita Ekapraya kategori Pratama pada Tahun 2009;
  2. Anugerah Parahita Ekapraya kategori Madya pada Tahun 2010 dan 2011;
  3. Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama Pada Tahun 2012;
  4. Anugerah Parahita Ekapraya Platinum kategori Utama/Mentor Pada Tahun 2014;
  5. Anugerah Parahita Ekapraya Platinum kategori Utama/Mentor Pada Tahun 2016;
  6. Anugerah Parahita Ekapraya Platinum kategori Utama/Mentor Pada Tahun 2018;
  7. Anugerah Parahita Ekapraya Platinum kategori Utama/Mentor Pada Tahun 2020.


H. Sekretariat Tim Penggerak Implementasi PUG
Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan