Sejarah dan Perkembangan

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010

Pada awal pengembangannya, Peta strategi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terdiri atas lima peta yang menggambarkan tema Pendapatan Negara, Belanja Negara, Pembiayaan APBN, Kekayaan Negara, serta Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Namun, dikarenakan terlalu banyak dan rumitnya monitoring atas IKU dari lima peta tersebut maka pada tahun 2009 dilakukan penyempurnaan menjadi satu peta strategi yang terdiri atas 4 perspektif yaitu strategic outcomes/stakeholder, customer, internal process, dan learning and growth. Kemudian, dengan adanya Renstra Kemenkeu Tahun 2010-2014 maka BSC level Depkeu-Wide harus menyesuaikan dengan Renstra tersebut. Karena BSC merupakan alat manajemen strategi yang menerjemahkan visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Renstra ke dalam suatu peta strategi.

Secara ringkas perkembangan implementasi BSC di Kemenkeu dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Perkembangan Implementasi BSC Kemenkeu

Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan. Keputusan tersebut mengatur tentang penetapan pengelola kinerja, kontrak kinerja, penyusunan dan perubahan peta strategi, IKU, target, dan pelaporan capaian kinerja triwulan kepada Menteri Keuangan.

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN 2010-2014

Visi dan Misi Kemenkeu

Visi Kemenkeu adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.
Misi Kemenkeu antara lain :

Misi Pembangunan Ekonomi adalah Mengembangkan, Membangun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati, dan Bertanggungjawab

Misi Penguatan Kelembagaan adalah :

i.	Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.
ii.	Membangun dan Mengembangkan SDM yang Akuntabel, Responsibel, dan Berintegritas Tinggi.
iii.	Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

Tujuan strategis Kemenkeu dikelompokkan ke dalam 6 tema pokok yaitu :

a.	Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara adalah Meningkatkan dan Mengamankan Pendapatan Negara dengan Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat
b.	Tujuan dalam Tema Belanja Negara adalah Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Negara Untuk Mendukung Penyelenggaraan Tugas K/L dan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal
c.	Tujuan dalam Tema Pembiayaan APBN adalah Mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal
d.	Tujuan dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara;
e.	Tujuan dalam Tema Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan
f.	Tujuan dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah Membangun Otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Amanah dan Profesional, yang Mampu Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global

PETA STRATEGI DAN IKU KEMENKEU 2010 (DEPKEU-WIDE)

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Kemenkeu dalam Renstra tersebut disusunlah suatu peta strategi yang merupakan suatu dashboard yang memetakan sasaran strategis (SS) Kemenkeu dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Kemenkeu. Peta Strategi Kemenkeu Tahun 2010 terdiri atas 16 SS dan 39 Indikator Kinerja Utama (IKU). Peta strategi Kemenkeu adalah sebagai berikut :

Peta Strategi Kemenkeu

SS	IKU	UIC
DK-1 Pendapatan negara yang optimal	DK-1.1 Persentase realisasi pendapatan negara	DJP, DJBC, DJA
	DK-1.1.1 Persentase realisasi penerimaan pajak	DJP
	DK-1.1.2 Persentase realisasi Penerimaan Bea dan Cukai	DJBC
	DK-1.1.3 Persentase realisasi PNBP Nasional	DJA
DK-2 Pelaksanaan belanja negara yang optimal	DK-2.1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah	DJPK
DK-2 Pelaksanaan belanja negara yang optimal	DK-2.2 Persentase ketepatan penyerapan DIPA K/L	DJPB
DK-3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal	DK- 3.1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang	DJPU
	DK-3.2 Pemenuhan target penerimaan pembiayaan perbankan dalam negeri dari Rekening Dana Investasi	DJPB
	DK-3.3 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN	DJKN
DK-4 Utilisasi Kekayaan Negara yang optimal	DK-4.1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi	DJKN
SS	IKU	UIC
DK-5 Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel	DK-5.1 Penyelesaian RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN secara tepat waktu	DJPB
DK-6 Industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid	DK-6.1 Pertumbuhan nilai transaksi saham harian di bursa efek	BAPEPAM-LK
	DK-6.2 Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk Based Capital)	BAPEPAM-LK
	DK-6.3 Perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan	BAPEPAM-LK
DK-7 Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara	DK-7.1 Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang yang handal	DJPU
	DK-7.2 Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran	DJPU
	DK-7.3 Jumlah LK K/L yang andal dengan opini audit yang baik	DJPB
	DK-7.4 Indeks opini BPK atas LK Kemenkeu, BUN, dan BA 999	ITJEN
DK-8 Tingkat Kepuasan Pelanggan yang Tinggi	DK-8.1 Indeks Kepuasan Pelanggan	Koord: SETJEN
DK-9 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas	DK-9.1 Tingkat akurasi proyeksi kebijakan fiskal	BKF
	DK-9.2 Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara	BKF
	DK-9.3 Tingkat akurasi exercise I-account	DJA
	DK-9.4 Persentase penyelesaian kajian sinkronisasi peraturan pusat dan daerah	DJPK
	DK-9.5 Jumlah policy recommendation hasil pengawasan	ITJEN
DK-10 Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien	DK-10.1 Rata-rata persentase realisasi janji pelayanan quick win	SETJEN, DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, BAPEPAM-LK
	DK-10.2 Persentase tingkat akurasi perencanaan kas	DJPB
	DK-10.3 Ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara	DJPB
	DK-10.4 Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian barang milik negara	DJKN
	DK-10.5 Persentase satker yang telah melakukan koreksi neraca	DJKN
	DK-10.6 Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi	DJPU
DK-11 Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi	DK-11.1 Efektivitas edukasi dan komunikasi	DJBC , DJPB, DJPU
DK-11 Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi	DK-11.2 Rata-rata persentase realisasi sosialisasi terhadap rencana	SETJEN, DJA, DJP, DJKN, DJPK, BAPEPAM-LK
SS	IKU	UIC
DK-12 Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif	DK-12.1 Indeks Kepatuhan dan Penegakan hukum	DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK
DK-13 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi	DK-13.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya	SETJEN
	DK-13.2 Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat	Seluruh Unit Es.I; Koord:ITJEN
	DK-13.3 Persentase jam pelatihan pegawai Kemkeu terhadap jam kerja	Seluruh unit Es.I
DK-14 Pengembangan organisasi yang handal dan modern	DK-14.1 Persentase penyelesaian penataan/modernisasi organisasi	SETJEN
	DK-14.2 Persentase Penyelesaian SOP	SETJEN
	DK-14.3 Persentase unit eselon I yang memiliki profil risiko	ITJEN
DK-15 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi	DK-15.1 Jumlah kebijakan di bidang TIK	SETJEN
DK-15 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi	DK-15.2 Pencapaian SLA Index	SETJEN
DK-16 Pengelolaan anggaran yang optimal	DK-16.1 Persentase Penyerapan DIPA	Seluruh Unit Es.I; Koord: SETJEN

KONTRAK KINERJA

Pimpinan Unit Eselon I telah melaksanakan Kotrak Kinerja Tahun 2010 dengan Menteri Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010. Kontrak Kinerja tersebut berisi pernyataan kesanggupan dan daftar seluruh IKU beserta target capaian tahun 2010. Jumlah seluruh IKU Pimpinan Unit Eselon I yang dikontrakkinerjakan adalah 330 IKU dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pimpinan Unit Eselon I	Jumlah IKU
1.	Sekretaris Jenderal	32
2.	Direktur Jenderal Anggaran	22
3.	Direktur Jenderal Pajak	29
4.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	33
5.	Direktur Jenderal Perbendaharaan	39
6.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	28
7.	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	19
8.	Direktur Jenderal Pengelolaan Utang	23
9.	Inspektur Jenderal	26
10.	Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	34
11.	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	23
12.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	22
Total IKU		330

Berikut tabel berisi salah satu IKU yang dikontrakkinerjakan antara Pimpinan Unit Eselon I dengan Menkeu di Tahun 2010 :

Contoh IKU dalam Kontrak Kinerja Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu Tahun 2010

No.	Pimpinan Unit Eselon I	IKU	Target 2010
1.	Sekretaris Jenderal	Indeks Laporan Keuangan Kemkeu	3 (WDP)
2.	Direktur Jenderal Anggaran	Tingkat akurasi exercise I-account	91%
3.	Direktur Jenderal Pajak	Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (non PPh migas)	18,47%
4.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai	100%
5.	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan dan investasi jangka pendek	Rp 3000 Miliar
6.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Nilai kekayaan negara yang diutilisasi	Rp 934 M
7.	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan	100%
8.	Direktur Jenderal Pengelolaan Utang	Pemenuhan target pembiayaan melalui utang	100% (Rp 199,94 T)
9.	Inspektur Jenderal	Indeks opini BPK atas LK BA 15, BUN, dan BA 999	3,07
10.	Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	Jumlah emiten baru sesuai target	25
11.	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	Persentase rekomendasi kebijakan yang diterima sebagai kebijakan	90%
12.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kemkeu	3,13%

Seluruh pimpinan unit eselon I memiliki beberapa IKU yang sama pada learning and growth perspective yaitu persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan, jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat, serta persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja. IKU tersebut digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran strategis pengembangan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. Sasaran strategis ini menunjukan bahwa pegawai Kemenkeu sangat berperan penting dalam mewujudkan integritas dan kompetensi, yang erat kaitannya dengan reformasi birokrasi. IKU lain yang sama adalah persentase penyelesaian penataan organisasi dan persentase penyerapan DIPA. Maksud penyamaan atau penyeragaman IKU adalah agar semua unit eselon I memiliki tujuan yang sama dalam mengelola sumber daya manusia, organisasi, dan anggaran.

Di tahun 2010, penandatanganan Kontrak Kinerja juga telah dilaksanakan pada :
1. Seluruh pimpinan unit eselon II
2. Seluruh pimpinan unit eselon III di Sekretariat Jenderal, DJKN, DJPK, DJPU, Itjen, Bapepam-LK, dan BKF
3. Sebagian pimpinan unit eselon III di DJPB dan BPPK
4. Seluruh pejabat eselon IV dan pelaksana pada DJPU
5. Seluruh pejabat eselon IV dan pelaksana pada unit pilot project di Itjen, Bapepam-LK, dan BKF.

SISTEM PENDUKUNG IMPLEMENTASI BSC KEMENTERIAN KEUANGAN

Pelaksanaan otomasi BSC di Kemenkeu adalah salah satu contoh dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Proses otomasi dilakukan setelah tahap pembangunan BSC selesai. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan kemudahan dalam proses input data, monitoring, dan evaluasi dalam mendukung peningkatan kinerja Kemenkeu. Sistem aplikasi BSC yang digunakan oleh Kemenkeu adalah Actuate Performancesoft Views. Software BSC ini menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat http://iku.depkeu.go.id/views yang dapat diakses menggunakan jaringan intranet oleh pegawai Kemenkeu yang mempunyai user account. Hingga November 2010, telah dilaksanakan otomasi SS dan IKU Depkeu-Wide sampai dengan Depkeu-Three.

Aplikasi BSC Kemenkeu dikelola oleh Administrator Pusat (Pushaka) pada level Kemenkeu-Wide dan Administrator Unit (Unit Eselon I) pada level Kemenkeu-One.

INTERNALISASI MANAJEMEN KINERJA BERBASIS BSC DI LINGKUNGAN KEMENKEU

Aplikasi BSC Kemenkeu dikelola oleh Administrator Pusat (Pushaka) pada level Kemenkeu-Wide dan Administrator Unit (Unit Eselon I) pada level Kemenkeu-One.