Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


Tugas dan Fungsi

 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Fungsi a.

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara; 

  b. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
  c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
  d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
  e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
  f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
  g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
  h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan
  i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia

Tugas Membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan kementerian.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Sekretariat Jenderal

Tugas Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Fungsi a. pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan;
  b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;
  c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
  d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan 
hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan 
hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan, dan risiko keuangan;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, 
pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Fungsi

a.

perumusan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;

  b. pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal

Tugas Menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi

a.

penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
  b. pelaksanaan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan;
  d. penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
  e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal

Tugas Menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi atas kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi

a.

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan 
keuangan internasional;
  b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi 
kebijakan dalam bidang fiskal dan sektor keuangan;
  c. pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan 
internasional;
  d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
  e. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal; dan
  f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Tugas Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.
Fungsi a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 
pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di 
bidang keuangan negara;
  b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi 
kompetensi di bidang keuangan negara;
  c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
  d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Staf Ahli Menteri

Tugas a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak .
  b. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang kepatuhan penerimaan pajak.
  c. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengawasan penerimaan pajak.
  d. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri keuangan di bidang kebijakan penerimaan negara.
  e. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengeluaran negara.
  f. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang makro ekonomi dan keuangan internasional.
  g. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal.
  h. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.
 

Selain melaksanakan tugas tersebut, Staf Ahli mendapatkan tugas lain sebagai berikut:

Tugas a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum 
Pajak, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, dan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, ditugaskan untuk membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara ditugaskan untuk membantu Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penerimaan kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak;
  c. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, dan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi dapat ditugaskan untuk membantu pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Tugas Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TIK, operasional TIK, keamanan informasi dan kelangsungan TIK, manajemen layanan data, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
Fungsi a. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis TIK;
  b. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran arsitektur TIK;
  c. koordinasi penyusunan analisis kapasitas TIK;
  d. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran kebijakan dan standardisasi tata kelola TIK;
  e. koordinasi pelaksanaan manajemen program TIK;
  f. koordinasi pengembangan sistem informasi;
  g. koordinasi manajemen layanan TIK;
  h. koordinasi pelaksanaan operasional TIK;
  i. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan tata kelola dan manajemen keamanan informasi;
  j. koordinasi pelaksanaan bina kepatuhan dan manajemen risiko TIK;
  k. koordinasi manajemen layanan data;
  l. pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
  m. pelaksanaan administrasi pusat.
Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Pusat Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan

Tugas Melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan.
Fungsi a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Pendapatan Negara dan Pembiayaan Negara;
  b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara;
  c. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan;
  d. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; dan
  e. pelaksanaan administrasi Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.
Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

 

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

Tugas Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan , Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya.
Fungsi a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuaria;
  b. penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris dan profesi keuangan lainnya;
  c. penyelenggaraan administrasi registrasi/ perizinan/ pendaftaran Akuntan, Akuntan Publik, Rekan non­Akuntan Publik, Kantor Jasa Akuntansi (KJA), Cabang KJA , Kantor Akuntan Publik (KAP) , dan Cabang KAP, Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), Organisasi Audit Asing (OAA) , dan Organisasi Audit Indonesia (OAI);
  d. penyelenggaraan administrasi registrasi/ perizinan/ persetujuan Penilai dan Ajun Aktuaris, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Cabang KJPP, Aktuaris, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan profesi keuangan lainnya, pembukaan Kantor Perwakilan KJPP, serta kerja sama dan pencantuman nama Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) dan Konsultan Aktuaria Asing;
  e. pembinaan dan pengembangan profesi Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
  f. pelaksanaan analisis laporan mengenai profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
  g. pelaksanaan pengawasan atas profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
  h. pengenaan sanksi administratif terhadap profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya; dan
  i. pelaksanaan administrasi, dukungan kegiatan PPPK, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Sekretariat Pengadilan Pajak

Tugas Memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.
Fungsi a. penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga; 
  b. pelayanan administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan;
  c. penghimpunan dan pengklasifikasian Putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan;
  d. pelayanan administrasi peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak;
  e. pelayanan administrasi yurisprudensi Putusan Pengadilan Pajak;
  f. pengolahan data dan pelayanan informasi; 
  g. pelayanan administrasi persiapan persidangan;
  h. pelayanan administrasi persidangan; dan
  i. pelayanan administrasi penyelesaian putusan.
Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Tugas Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan.
Fungsi a. perumusan kebijakan teknis dan kebijakan program perpajakan kerja pengawasan terhadap dan pelaksanaan administrasi perpajakan;
  b. pelaksanaan pengamatan, pengkajian, dan penanganan pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat;
  c. penyusunan konsep dan pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas saran dan/ atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan;
  d. pelaksanaan edukasi kepada masyarakat;
  e. pelaksanaan manajemen data dan informasi;
  f. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja; dan
  g. pengelolaan anggaran, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kepatuhan internal, risiko, kinerja, tata usaha, dan rumah tangga.
Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2018 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Tugas Melaksanakan pengelolaan dana abadi (endowment fund) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, pendapatan investasi, dan/ atau sumber lain yang sah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan di bidang investasi;
  b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan beasiswa;
  c. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan fasilitasi pendanaan riset;
  d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
  e. pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan
  f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.