Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


Tugas dan Fungsi

 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Fungsi a.

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;

  b. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
  c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
  d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
  e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
  f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
  g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
  h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; dan
  i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia

Tugas Membantu Menteri Keuangan dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Sekretariat Jenderal

Tugas Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Fungsi a. pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan;
  b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;
  c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
  d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
  b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara;
  d. pemberian bimbingan teknis clan supervisi di bidang perbendaharaan negara;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan negara;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi

a.

perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

  b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
  c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
  d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
  e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
  f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
  g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal

Tugas Menyelenggarakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan koordinasi pengawasan atas pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kementerian/Lembaga.
Fungsi

a.

penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
  b. pelaksanaan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan;
  d. koordinasi pengawasan atas pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kementerian / Lembaga;
  e. pengawasan atas pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
  f. pelaksanaan pembinaan dan asurans atas fungsi kepatuhan internal di lingkungan Kementerian Keuangan;
  g. penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
  h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
  i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi

a.

penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
  b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan;
  c. pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
  d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
  e. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal; dan
  f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Tugas Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
  b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
  c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
  d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
  e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Staf Ahli Menteri

Tugas a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak .
  b. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang kepatuhan penerimaan pajak.
  c. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengawasan penerimaan pajak.
  d. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri keuangan di bidang penerimaan negara.
  e. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengeluaran negara.
  f. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang ekonomi makro dan keuangan internasional.
  g. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang jasa keuangan dan pasar modal.
  h. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.
  i. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang hukum dan hubungan kelembagaan.
 

Selain melaksanakan tugas tersebut, Staf Ahli mendapatkan tugas lain sebagai berikut:

Tugas a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, dan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, ditugaskan untuk membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  b. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, dapat ditugaskan untuk membantu Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas.

Dasar hukum:
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Tugas Mengoordinasikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan mengelola infrastruktur dan fasilitas pusat data, jaringan komunikasi data, aplikasi, basis data, keamanan informasi, dan jabatan fungsional pranata komputer.
Fungsi a. penyusunan kebijakan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi;
  b. pengembangan program teknologi informasi dan komunikasi;
  c. pengelolaan infrastruktur dan fasilitas pusat data;
  d. pengelolaan jaringan komunikasi data;
  e. perancangan dan pengembangan aplikasi;
  f. pengelolaan sistem aplikasi;
  g. pengelolaan basis data dan sistem layanan data;
  h. pengelolaan keamanan informasi dan sistem keamanan informasi;
  i. pelaksanaan manajemen risiko dan bina kepatuhan teknologi informasi dan komunikasi;
  j. pengelolaan jabatan fungsional pranata komputer; dan
  k. pelaksanaan administrasi Pusat.
Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Pusat Analisis Dan Harmonisasi Kebijakan

Tugas Melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan.
Fungsi a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara dan pembiayaan negara;
  b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara;
  c. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang sumber daya aparatur dan pengawasan;
  d. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
  e. pelaksanaan urusan protokol, tamu asing, dan akomodasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; dan
  f. pelaksanaan administrasi Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.
Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

 

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

Tugas Mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya.
Fungsi a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuaria;
  b. penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris dan profesi keuangan lainnya;
  c. penyelenggaraan administrasi registrasi / perizinan / pendaftaran Akuntan, Akuntan Publik, Rekan non-Akuntan Publik, Kantor Jasa Akuntansi, Cabang Kantor Jasa Akuntansi, Kantor Akuntan Publik, dan Cabang Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Asing, Organisasi Audit Asing, dan Organisasi Audit Indonesia;
  d. penyelenggaraan administrasi registrasi / perizinan / persetujuan Penilai dan Ajun Aktuaris, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Cabang Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan profesi keuangan lainnya, pembukaan Kantor Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik, serta kerja sama dan pencantuman nama Kantor Jasa Penilai Publik Asing dan Konsultan Aktuaria Asing;
  e. pembinaan dan pengembangan profesi Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
  f. pelaksanaan analisis laporan mengenai profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
  g. pelaksanaan pengawasan atas profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
  h. pengenaan sanksi administratif terhadap profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya; dan
  i. pelaksanaan administrasi, dukungan kegiatan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Sekretariat Pengadilan Pajak

Tugas Memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.
Fungsi a. penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga; 
  b. pelayanan administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan;
  c. penghimpunan dan pengklasifikasian Putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan;
  d. pelayanan administrasi peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak;
  e. pelayanan administrasi yurisprudensi Putusan Pengadilan Pajak;
  f. pengolahan data dan pelayanan informasi; 
  g. pelayanan administrasi persiapan persidangan;
  h. pelayanan administrasi persidangan; dan
  i. pelayanan administrasi penyelesaian putusan.
Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

Tugas Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan.
Fungsi a. perumusan kebijakan teknis dan kebijakan program perpajakan kerja pengawasan terhadap dan pelaksanaan administrasi perpajakan;
  b. pelaksanaan pengamatan, pengkajian, dan penanganan pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat;
  c. penyusunan konsep dan pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi atas saran dan/ atau rekomendasi yang terkait dengan kebijakan perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan;
  d. pelaksanaan edukasi kepada masyarakat;
  e. pelaksanaan manajemen data dan informasi;
  f. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja; dan
  g. pengelolaan anggaran, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kepatuhan internal, risiko, kinerja, tata usaha, dan rumah tangga.
Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2018 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Tugas Melaksanakan pengelolaan dana abadi (endowment fund) pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, pendapatan investasi, dan/ atau sumber lain yang sah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Fungsi a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan di bidang investasi;
  b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan beasiswa;
  c. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan fasilitasi pendanaan riset;
  d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
  e. pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan
  f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Dasar hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.