Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

7 Implikasi Pembaruan Pengelolaan PNBP Jilid II

Arif Masdi, Analis Anggaran Ahli Madya 
Direktorat Jenderal Anggaran
 
Sekitar 23 tahun yang lalu, pembaruan regulasi PNBP ditandai dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan peraturan turunannya. Regulasi ini berhasil menjadikan pengelolaan PNBP memiliki kepastian hukum dan tertib administrasi. Agaknya tidak berlebihan mengatakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memasuki pembaruan jilid II. 
 
Di awal tahun 2021 ini, dengan ditetapkannya 4 Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, menjadi tonggak baru lahirnya pembaruan regulasi pengelolaan PNBP. Menarik mencermati perbaikan regulasi apa saja dalam pembaruan ini dan menakar potensi dampaknya terhadap kualitas layanan Kementerian/Lembaga (K/L) dan optimalisasi pendapatan negara.   
 
Setelah Presiden Joko Widodo menetapkan PP Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan PNBP pada awal Januari 2021 lalu, maka genap sudah PP pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. PP tersebut melengkapi 3 PP yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu PP Nomor 58 tahun 2020 tentang pengelolaan PNBP, PP Nomor 59 tahun 2020 tentang keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP dan PP Nomor 69 Tahun 2020 tentang penetapan tarif atas jenis PNBP. Regulasi PNBP baru ini menggantikan rezim regulasi PNBP lama, UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan peraturan turunannya.
 
Dari sekian banyak pembaruan regulasi ini, terdapat tujuh poin utama yang menjadikan pembaruan pengelolaan PNBP jilid II sangat penting. Pertama, definisi dan objek PNBP semakin jelas dan lengkap. Tidak hanya penegasan PNBP di luar perpajakan dan hibah semata, namun objek PNBP didefinisikan dengan jelas dan rinci. Ringkasnya, seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda yang meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dananya bersumber dari APBN, pengelolaan kekayaan negara dan penetapan peraturan perundang-undangan, di luar perpajakan dan hibah adalah PNBP. Secara teknis, ruang lingkup PNBP ini dirinci ke dalam jenis PNBP masing-masing Kementerian/Lembaga yang diatur dalam PP dan/atau Peraturan Menteri.
 
Kedua, penetapan tarif PNBP lebih fleksibel dan akomodatif. Tarif PNBP untuk kelompok pelayanan, penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dan Hak Negara Lainnya dimungkinkan diatur dalam peraturan Menteri dengan catatan, tarif tersebut bersifat volatile atau adanya kebutuhan mendesak untuk kepentingan strategis atau nasional. Pengaturan ini merupakan jawaban atas perkembangan kebijakan pemerintah yang makin dinamis. Aturan seperti ini tidak ditemui di dalam rezim regulasi PNBP sebelumnya. 
 
Ketiga, insentif PNBP terutama tarif sampai dengan Rp0,0 atau 0% diatur lebih jelas dan tegas. Kelompok masyarakat tertentu dan kegiatan tertentu dimungkinkan dibebaskan dari kewajiban PNBP. Aturan baru ini menegaskan bahwa pengenaan PNBP sangat memperhatikan kondisi dan kemampuan kelompok masyarakat tertentu. Di sisi lain, ke depan, jumlah insentif PNBP di Kementerian/Lembaga akan dapat diketahui dan dicatat dengan lebih informatif dan akuntabel. 
 
Keempat, penggunaan dana PNBP (earmark) oleh unit-unit kerja Kementerian/Lembaga menjadi lebih fleksibel. Unit-unit kerja Kementerian/Lembaga dimungkinkan menggunakan dana PNBP dengan tetap berpedoman pada kriteria dan tujuan penggunaan dana PNBP. Aturan ini menjawab permasalahan beberapa unit kerja Kementerian/Lembaga yang sangat membutuhkan dana PNBP untuk penyelenggaraan kegiatannya namun tidak dimungkinkan oleh regulasi PNBP saat itu.
 
Kelima, aturan yang lebih tegas mengenai pengawasan PNBP, baik pengawasan Kementerian/Lembaga kepada wajib bayar maupun pengawasan Kementerian Keuangan kepada Kementerian/Lembaga. Pengawasaan merupakan isu penting dalam pengelolaan PNBP periode sebelumnya. Temuan pemeriksaan BPK di bidang pengelolaan PNBP setiap tahunnya merupakan bukti urgensi penguatan pengawasan dalam pengelolaan PNBP di Kementerian/Lembaga.
 
Keenam, ruang lingkup pemeriksan PNBP semakin lengkapnya. Wajib Bayar, Kementerian/Lembaga atau disebut Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola PNBP memungkinkan diperiksa oleh Instansi Pemeriksa. Dalam regulasi baru, Kementerian Keuangan selaku unit pengelola fiskal memiliki kewenangan lebih tegas dan luas untuk meminta dilakukan pemeriksaan guna memastikan pelaksanaan pengelolaan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. 
Ketujuh, status dan tanggung jawab mitra instansi pengelola PNBP semakin jelas dan tegas. Mitra instansi pengelola PNBP dapat membantu Kementerian/Lembaga dalam melakukan pemungutan, penyetoran dan/atau penagihan PNBP. Di sisi lain, mitra instansi pengelola PNBP wajib melakukan penataausahaan dan laporan serta dapat diperiksa oleh instansi pemeriksa PNBP. 
 
Ketujuh poin utama dalam pembaruan pengelolaan PNBP tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan Kementerian/Lembaga dan optimalisasi pendapatan negara. Aturan insentif PNBP terutama tarif PNBP sampai dengan Rp0,0 atau 0% dapat meningkatkan daya beli kelompok masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Sementara itu, aturan perluasan penggunaan PNBP di unit kerja Kementerian/ Lembaga dapat memastikan penyelenggaraan dan meningkatkan layanan unit kerja Kementerian/Lembaga. Peningkatan kualitas layanan Kementerian/Lembaga secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat selaku pengguna layanan tersebut.
 
Sementara itu, aturan fleksibitas penetapan tarif PNBP akan membuat pengelolaan PNBP menjadi lebih efisien. Efisiensi dalam penetapan tarif ini selain mendorong peningkatan kualitas layanan Kementerian/Lembaga juga dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Selanjutnya, penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan serta mitra instansi pengelola PNBP dapat memberikan kepastian hukum bahwa penerimaan negara telah dihitung dengan benar dan disetor tepat waktu. Aturan ini akan berdampak pada optimalisasi penerimaan negara dan dapat mencegah penyelewengan penerimaan negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
 
Dari sisi fiskal, dalam 23 tahun terakhir terdapat perubahan kontribusi PNBP, dari dominasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) menjadi Non SDA. PNBP SDA sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan cadangan mineral yang dimiliki Indonesia, dimana sebagian besar merupakan SDA tidak terbarukan. Pada tahun 1997, realisasi PNBP sebesar Rp41,9 triliun, terdiri dari SDA Rp31,2 triliun (kontribusi 74,3%) dan Non SDA Rp10,8 triliun (kontribusi 25,7%).  Sementara itu, dalam LKPP Unaudited, realisasi PNBP tahun 2020 sebesar Rp343,8 triliun, terdiri dari SDA Rp96,7 triliun (kontribusi 28,1%) dan Non SDA Rp247,1 triliun (kontribusi 71,9%). 
 
Berdasarkan data realisasi PNBP tersebut, PNBP yang bersumber dari SDA diproyeksikan akan terus menurun terutama seiring penurunan alamiah cadangan atau volume SDA yang tidak terbarukan terutama minyak bumi dan batubara. Upaya meningkatkan PNBP dari Non SDA yang terdiri dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP dari Layanan Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan tantangan pengelola PNBP saat ini. Pembaruan regulasi PNBP dalam bentuk perbaikan dan penguatan tata kelola PNBP sebagaimana dijelaskan di atas merupakan modal berharga dalam upaya mengoptimalkan PNBP Non SDA.