Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Apakah Jatuh Tempo Pelaporan SPT Perlu Diperpanjang?

Galih Ardin, DJP

Untuk mengurangi dampak negatif pandemi pada sisi ekonomi, sejak bulan Maret 2020, pemerintah telah memberikan stimulus fiskal guna mendorong kegiatan ekonomi. Salah satu stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah adalah insentif perpajakan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2021, pemerintah memberikan enam insentif pajak  sebagai upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi sebagai berikut. 

Pertama, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP. Kedua, Insentif PPh Final UMKM. Ketiga, Insentif PPh Final Jasa Konstruksi. Keempat, insentif PPh Pasal 22 Impor. Kelima, insentif angsuran PPh Pasal 25. Terakhir, insentif restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat. Selain itu, melalui PERPU Nomor 1 tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada dasarnya pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, diantaranya adalah memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian permohonan pengembalian pendahuluan, permohonan keberatan, dan permohonan pengurangan sanksi administrasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, agaknya kita dapat melihat bahwa insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah tidak termasuk pemberian fasilitas perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT baik untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) maupun Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan. Namun, menurut IMF (2020) dalam working paper-nya menyarankan bahwa salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam hal ini otoritas perpajakan  untuk mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 adalah membantu Wajib Pajak (WP) dengan cara memperpanjang batas waktu pembayaran pajak dan penyampaian SPT. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya kepatuhan dari Wajib Pajak, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti biaya untuk datang ke kantor pajak guna melaporkan SPT, atau biaya untuk menggunakan jasa konsultan pajak atau auditor guna menyusun dan menyampaikan SPT.

Lebih lanjut, IMF (2020) menyebutkan bahwa perpanjangan batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT tersebut harus diimbangi dengan petunjuk yang jelas mengenai jenis pajak yang memperoleh fasilitas, Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas serta jangka waktu yang pembayaran atau penyampaian SPT.

Salah satu negara yang mengambil kebijakan untuk memperpanjang batas waktu penyampaian tax return untuk mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 adalah Singapura. Dikutip dari laman IRAS (2020), Otoritas Pajak Singapura memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian terhadap 11 jenis tax return diantaranya adalah Income Tax for Individual, Income Tax for Trusts, Clubs and Association, GST Returns for Accounting dan lain sebagainya. Selain itu, adalah Malaysia. OECD (2020) menyebutkan bahwa Otoritas Perpajakan Malaysia memberikan dukungan kepada Wajib Pajak dengan cara memperpanjang jangka waktu penyampaian tax return, memperbolehkan penyesuaian pembayaran pajak penghasilan, memperbolehkan penundaan hutang pajak dan lain sebagainya. Lalu, apakah Indonesia perlu memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagai bagian dari insentif perpajakan guna mengatasi pandemi Covid-19?

Menurut penulis, setidaknya ada empat alasan yang membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu memperpanjang jatuh tempo pelaporan SPT. Pertama, berdasarkan data historis, rasio kepatuhan formal Wajib Pajak terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Bahkan, pada tahun 2020 dimana saat itu merupakan awal pandemi Covid-19 di Indonesia, kepatuhan formal Wajib Pajak di Indonesia meningkat sebesar 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Teapriangga, 2021). Padahal, pada saat tersebut, sebagian besar KPP dan unit vertikal DJP menghentikan layanan tatap muka secara langsung guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Berdasarkan fakta tersebut, paling tidak kita dapat melihat kemauan Wajib Pajak untuk tetap patuh meskipun dalam kondisi sulit. 

Kedua, proporsi Wajib Pajak yang melaporkan SPT-nya secara online terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 diketahui bahwa dari 12.118.558 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Badan dan OP, sebanyak 11.320.083 Wajib Pajak menyampaikan SPT-nya melalui e-filing. Hal ini berarti sebanyak 93,41% Wajib Pajak telah menyampaikan SPT-nya secara online. Selanjutnya pada tahun 2020, diketahui bahwa dari 10.976.038 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT-nya, sebanyak 10.603.141 Wajib Pajak menyampaikan SPT-nya secara online atau meningkat menjadi sebesar 97,49% dari tahun sebelumnya (Ferdian, 2020). Menurut IMF (2020), bagi negara – negara yang memiliki proporsi pelaporan tax return secara online yang tinggi, insentif pajak yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dapat berupa penundaan atau pengurangan pembayaran pajak tanpa menunda kewajiban pelaporan tax return. Agaknya, hal ini sudah dilakukan Pemerintah Indonesia dengan cara memberikan insentif angsuran PPh Pasal 25 maupun insentif PPh Final UMKM DTP. Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pajak, diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif.

Ketiga, menurut penulis, pada dasarnya yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak pada masa pandemi ini adalah kemudahan cashflow untuk menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, insentif berupa penundaan penyampaian SPT tahunan menjadi tidak relevan karena dengan kemudahan teknologi saat ini, Wajib Pajak dapat dengan mudah menyampaikan SPT kapanpun dan dimanapun. 

Keempat, untuk memitigasi lonjakan penyampaian SPT Tahunan, pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa Langkah antisipatif diantaranya adalah dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan sesegera mungkin, bekerja sama dengan Pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan Pekan Panutan SPT tahunan, menyiapkan infrastruktur penyampaian SPT tahunan serta menyiapkan relawan pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT-nya. 

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka menjadi wajar kiranya apabila pemerintah tidak memperpanjang batas pelaporan SPT. Bahkan, baru – baru ini DJP menegaskan bahwa pemberian insentif perpajakan tidak menunda jatuh tempo pelaporan SPT baik SPT PPh WP OP maupun SPT PPh WP Badan. Namun demikian, pemerintah, dalam hal ini DJP perlu menyiapkan rencana cadangan apabila terjadi lonjakan penyampaian SPT atau apabila terjadi kendala dalam penyampaian SPT secara online. Sebagaimana kita ketahui, di masa pandemi seperti saat ini sangat riskan bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT nya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau unit vertikal DJP lainnya.