Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Barang Kiriman Tidak Sampai, ‘Amukan’ Di Media Sosial Pun Terlontar

Oleh Agust Bagia, mahasiswa PKN STAN

E-commerce merupakan salah satu satu solusi atas pemenuhan kebutuhan seseorang akan suatu barang. Melalui e-commerce kita bisa menjangkau barang-barang dengan mudahnya, kapanpun dan dimanapun, baik dalam maupun luar negeri. Pembayaran atas pembelian barang di e-commerce terbilang cukup mudah, hanya dengan menggunakan kartu kredit maka dalam hitungan menit transaksi akan selesai. Setelah itu, pembeli cukup menunggu barang tersebut sampai pada alamat berupa paket barang kiriman dari penjual.

Jika barang kiriman tidak sampai, efek yang sering timbul justru ‘cacian’ masyarakat terhadap kinerja aparat sipil negara. Sebagai contoh kasus seperti aksi protes masyarakat di twitter terhadap kinerja beacukai mengenai barang kiriman dari luar negeri yang tak kunjung sampai. Hampir setiap harinya selalu ada keluhan, protes dan bahkan amukan yang ditujukan ke Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait barang kiriman yang tak kunjung sampai ataupun pengenaan Bea Masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) yang tinggi.

Barang kiriman yang tidak sampai sesuai dengan estimasi waktunya, mempunyai dua kemungkinan. Pertama, barang kiriman tidak sampai karena masalah teknis pada saat proses pengiriman, atau barang tersebut tertahan karena ada kewajiban tambahan yang harus dipenuhi. Kewajiban tambahan ini dapat berupa kekurangan bayar bea masuk dan PDRI dan/atau barang tersebut termasuk kategori barang larangan dan/atau pembatasan (Lartas). Barang lartas adalah barang-barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya. Peraturan-peraturan terkait lartas berasal dari berbagai instansi seperti:

No

Instansi

Nomor Peraturan

Perihal

1

Kementerian Kesehatan

1010/Permenkes/Per/XI/2008

Obat-Obatan (Generik)

1190/Menkes/PER/VIII/2010

Alat Kesehatan

1190/Menkes/PER/VIII/2010

Penis Pump/ Sextoys (Tidak Porno)

2

Kementerian Dagang

87/M-DAG/PER/10/2015

Elektronik > 2 Pcs, Produk tertentu lainnya

> USD$ 1.500

Pakaian > 10 Pcs

38/M-DAG/PER/8/2013

HP / Tablet > 2 Pcs

54/M-DAG/PER/10/2009

Mesin Bekas, Mesin Textile Bekas

48/M-DAG/PER/8/2013

Rangka Kendaraan Bekas, Sparepart Kendaraan Bekas

3

BPOM

12 Tahun 2015

Kosmetik

39 Tahun 2013

Suplemen, Makanan  dan Minuman Kesehatan

4

Kementerian Perindustrian

24/M-IND/PER/4/2013

Mainan Anak-Anak

(Anak umur < 14 tahun)

59/M-IND/PER/5/2012

Velg Kendaraan

5

Kementerian Keuangan

539/KMK.04/2003

Barang untuk Badan Internasional

6

Kepolisian Negara RI

8 Tahun 2012

Senjata / Bagiandari Senjata, Panahan, Busur Panah & Partnya, Airsoft Gun & Partnya, Belati, Samurai

7

Presiden

UU Nomor 16 Tahun 1992

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

 

*sumber dari Seksi Pusat Layanan Informasi KPPBC TMP A Bandung

Bila barang tersebut termasuk dalam kategori barang lartas, maka penerima barang akan diinformasikan untuk menyampaikan dokumen pelengkap pabean sebagai pemenuhan kewajiban ketentuan larangan atau pembatasan. Dokumen pelengkap pabean dapat berupa surat keterangan/rekomendasi dari instansi terkait.

Perlakuan terhadap barang kiriman selalu berpedoman pada dokumen pengiriman barang atau Consignment Note (CN) yang diberikan oleh pihak jasa pengiriman barang (PT.POS/Perusahaan Jasa Titipan). Consignment Note merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang diluar negeri dengan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang kepada penerima barang di dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, maka barang kiriman yang akan disetujui berupa kartu pos, surat, dokumen dan barang kiriman lainnya yang nilai pabeannya sampai dengan USD100. Peraturan terbaru ini justru memberi keuntungan jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya dengan pembebasan bea masuknya hanya sebesar USD50 setiap penerima barang per kiriman.

Perbedaan signifikan dalam PMK Nomor 182 tahun 2016 ini terletak pada besaran nilai pabean yang digunakan dalan pengenaan kewajiban pajak. Pada aturan sebelumnya, barang yang melebihi pembebasan akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas kelebihannya. Sebaliknya, dalam peraturan baru ini barang kiriman yang melebihi nilai pembebasan seluruhnya akan dikenakan bea masuk dan PDRI. Jadi, bila barang tersebut melebihi nilai pabean USD100 pengenaannya tidak akan dikurangi USD100, melainkan jumlah keseluruhannya yang akan menjadi dasar pengenaan bea masuk dan PDRI.

Umumnya, masyarakat jaman sekarang cenderung kurang bijak dalam berpendapat di sosial media. Masyarakat juga cenderung cuek terhadap dampak dari opini mereka yang lontarkan di sosial media. Salah satu contoh nyata yang sering terjadi di sosial media ditujukan kepada DJBC yang bertugas mengawasi peredaran barang masuk maupun barang keluar dari tanah air.

Masyarakat tak segan melakukan sindiran melalui sosial media bila barang mereka tidak sampai atau terkena tarif bea masuk dan PDRI yang tinggi. Baiknya hal tersebut diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan tepat. Misalnya, masyarakat dapat menghubungi akun offical media sosial beacukai maupun bravo beacukai lalu meminta penjelasan mengenai permasalahan yang dialami. Hal seperti itu cenderung lebih kondusif dan dapat lebih mengedukasi khususnya bagi masyarakat yang mengalami pokok permasalahan yang sama.

Bayangkan jika peraturan mengenai lartas ditiadakan, banyak sekali hal-hal buruk yang akan terjadi seperti, diantaranya barang-barang ilegal akan masuk dengan mudahnya. Selain itu, produk-produk lokal juga bisa jadi tidak akan mampu bersaing dengan produk luar negeri. Dampak negatifnya, jika konsumsi masyarakat terhadap produk lokal semakin berkurang maka penggangguran akan semakin meningkat dan lebih buruknya lagi hal tersebut dapat mengganggu stabilitas perekonomian skala nasional.

Maka dari itu, kedepannya para penggiat e-commerce dituntut untuk mempunyai inisiatif lebih dalam memahami regulasi terkait barang kiriman. Regulasinya dapat dengan mudah diakses melalui internet. Jadi harapannya, masyarakat mampu berpikiran lebih terbuka dan bijaksana dalam bertindak, serta mampu mendukung program-program pemerintah demi meningkatkan taraf perkekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja