Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Daftar Insentif untuk UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi

 
Oleh: Slamet Riyadi
Fungsional AKPD – Ditjen Perimbangan Keuangan
 
Pemerintah memberikan perhatian yang besar bagi sektor UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia bila dibandingkan dengan Usaha Besar. 
 
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, UMKM menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja, menyumbang 61,07% dari total PDB nasional, 14,37% dari total ekspor, dan 60,42% dari total investasi bila dibandingkan dengan Usaha Besar. Maka, sudah sewajarnya, berbagai kebijakan menunjukkan keberpihakan kepada UMKM. Kebijakan tersebut berupa kebijakan pemberian insentif perpajakan maupun relaksasi berupa penundaan pelunasan pokok kredit UMKM hingga pemberian subsidi bunga. 
 
Terkait kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Hal yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh wajib pajak (WP) yang ingin memanfaatkan kebijakan ini adalah yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.  
 
Tarif 0,5% yang diatur oleh PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diperuntukkan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Subjeknya adalah orang pribadi, badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, dan koperasi. Dengan ketentuan tersebut, PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM, ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.
 
Kebijakan bagi UMKM juga dilakukan melalui penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil (kredit s.d. Rp500 juta) melalui BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan, maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6% selama 3 bulan pertama, dan 3% selama 3 bulan kedua dan penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha menengah (kredit Rp500 juta s.d. Rp10 miliar) melalui BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan sebesar 3% selama 3 bulan pertama, dan 2% selama 3 bulan kedua. 
 
Kebijakan tersebut makin lengkap dengan terbitnya PMK Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 
 
Dalam PMK tersebut diatur Kriteria UMKM yang dapat memperoleh subsidi bunga/margin, antara lain:
1. Memiliki plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000;
2. UMKM yang memiliki sisa pokok (Baki Debet) kredit/pembiayaan sebelum masa pandemi COVID-19 (terdapat baki debet sampai dengan 29 Februari 2020);
3. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional;
4. Memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
5. Memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.
 
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. PP 23/2020 ini pula yang kemudian melahirkan PMK Nomor 64/PMK.05/2020 tentang Tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 
 
Sebagai bagian dari program PEN, Pemerintah dapat menempatkan sejumlah dana pada Bank Peserta. Dana ini akan menjadi dukungan likuiditas untuk restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi. Penempatan dana untuk program PEN ini bersumber dari APBN yang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI) di pasar perdana sebagai last resource. 
 
Kebijakan Keuangan Daerah untuk UMKM
 
Di samping kebijakan di  atas, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha dari para pelaku UMKM. Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian. 
 
SKB berisi tentang pengaturan pemerintah daerah melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja APBD. Di dalamnya, disebutkan, selain untuk mendanai belanja bidang Kesehatan dan Penyediaan jaring pengaman sosial, selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan penyesuaian belanja dapat digunakan untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian daerah. 
 
Catatan yang perlu diberikan pada bagian ini adalah bahwa secara teknis implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dari hasil penyesuaian APBD memerlukan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan anggaran hendaknya berupa program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh persoalan yang dihadapi para pelaku UMKM, dan bukan lagi berupa program kegiatan pendukung seperti pembinaan atau pendampingan. Kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah terkait tindak lanjut SKB tersebut tentu akan semakin efektif apabila disinergikan dengan kebijakan yang telah diupayakan melalui PMK 65/PMK.05/2020. Peran Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, dan Bank Perkreditan di daerah perlu dikedepankan agar setidaknya dapat menjalankan skema subsidi bunga atau bahkan bantuan cicilan pokok untuk beberapa periode cicilan.
 
Kebijakan yang bersifat penyelamatan usaha UMKM dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi sebagaimana disebutkan di atas perlu diusulkan untuk dilanjutkan ketika wabah pandemi ini berlalu mengingat masih banyak pelaku UMKM, terutama usaha ultra mikro, yang perlu memulihkan cash flow-nya namun tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan. 
 
Mekanisme alternatif yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah melakukan intervensi kebijakan melalui pemberian dana insentif dari APBN kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diarahkan (earmarked) untuk membantu para pelaku UMKM. Dana insentif tersebut dapat diberikan dengan menggunakan mekanisme transfer ke daerah berupa Dana Insentif Daerah (DID) dengan menggunakan beberapa kriteria kinerja daerah. 
 
Kriteria tersebut dapat berupa kinerja daerah terhadap penanganan pandemi, dan kinerja daerah dalam mematuhi semua regulasi yang diterbitkan oleh pusat terkait pandemi, misalnya terkait kebijakan penyesuaian anggaran. Kriteria tersebut merupakan penghargaan kepada daerah yang sudah bersungguh-sungguh melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19. 
 
Namun mengingat dana insentif tersebut ditujukan untuk pemulihan ekonomi melalui pemberian bantuan kepada pelaku UMKM, maka perlu ditambahkan juga kriteria tambahan untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. 
 
Kriteria yang perlu ditambahkan adalah berkaitan dengan kinerja dan komitmen daerah terkait dengan pemberdayaan UMKM. Contohnya Pemda yang menempatkan pembinaan UMKM sebagai Program Prioritas, Pemda yang menganggarkan pendanaan kepada pembinaan UMKM secara konsisten, Pemda yang memiliki kelembagaan pengelola dana bergulir, Pemda yang memiliki infrastruktur penyaluran seperti BPR, Bank Pasar dan Koperasi yang sehat. 
 
Kriteria tersebut menjadi penting apabila opsi penyaluran dilakukan melalui penguatan permodalan lembaga tersebut sekaligus penguatan modal UMKM. Kriteria tersebut juga sangat penting apabila dikaitkan dengan tujuan dari pemberian insentif tersebut selepas pandemi. Pemulihan ekonomi melalui penguatan dan pemberdayaan UMKM hanya dapat berhasil apabila daerah memiliki kesiapan kelembagaan dan infrastruktur sebagaimana tersebut di atas. 
 
Berkaitan dengan penggunaan dana insentif tersebut tentu perlu dikaji dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Apabila pendanaannya terbatas, maka perlu dipertimbangkan penggunaan prioritas untuk subsidi bunga dan menekan biaya pinjaman (Cost of Fund) seperti biaya provisi, asuransi, dan lain-lain agar beban berat yang ditanggung UMKM akibat pandemi dapat diringankan.
 
*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.