Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Desentralisasi Fiskal Seutuhnya

Oleh Joko Tri Haryanto, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI*

Berdasarkan pidato Presiden dalam pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBN (R-APBN) 2016, pemerintah untuk pertama kalinya mengalokasikan belanja Transfer ke Daerah lebih besar dibandingkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini didasarkan atas pertimbangan semakin banyaknya kewenangan yang sudah diserahkan kepada daerah di era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Menteri Keuangan (Menkeu) juga dimaknai hal ini sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal seutuhnya, meskipun sejatinya Indonesia sudah memiliki sejarah panjang dari mulai era Orde Lama hingga era Orde Reformasi.     

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas money follows function. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (horisontal imbalances) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (vertical imbalances).  

Meskipun dianggap terlalu terburu-buru, banyak pihak kemudian mengapresiasi pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia tersebut. Menurut mereka, dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada, pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia dapat dijadikan salah satu best practice terbaik di dunia, mengingat luasnya wilayah serta besarnya jumlah penduduk dengan berbagai ragam karakteristiknya. Satu hal yang perlu diingat bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi dari sisi belanja (expenditure) bukan dari sisi pendapatan (revenue).

Desentralisasi seutuhnya

Desentralisasi fiskal dari sisi belanja (expenditure) didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Fungsi dari Pemerintah Pusat hanyalah memberikan advice serta monitoring pelaksanaan. Sayangnya, justru dari pola inilah yang menjadikan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia terasa semakin jauh dari apa yang dicita-citakan sebelumnya. Daerah justru semakin bergantung kepada Pemerintah Pusat, munculnya praktek dinasti penguasa di daerah serta maraknya perilaku korupsi para pejabat publik. Idiom yang muncul kemudian desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tak lain hanya memindahkan eksternalitas negatif dari Pemerintah Pusat di era Orde Baru menuju Pemerintah Daerah (Pemda) di era reformasi ini.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam begitu saja. Berbagai kebijakan yang sifatnya antisipasif dan reaktif terus dijalankan dengan tetap mengutamakan aspek penguatan kapasitas Pemda dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tersebut. Melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah misalnya, pemerintah telah melakukan penguatan pembagian kewenangan antara Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari aspek penyempurnaan mekanisme pembiayaan, pemerintah juga memberikan perhatian yang tak kalah seriusnya. Pengalokasian Dana Desa sebagai pemenuhan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga menjadi bukti teranyar komitmen tersebut. Begitupula konsistensi pemerintah untuk menggunakan formula dalam perhitungan DAU serta keberanian menghilangkan aspek hold harmless yang akan memberikan jaminan alokasi DAU di suatu daerah dipastikan tidak akan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, meskipun sesungguhnya memberikan tekanan fiskal yang besar terhadap APBN.

Dilihat dari sisi besaran alokasi anggaran dalam APBN, alokasi Transfer ke Daerah senantiasa meningkat setiap tahunnya. Jika dilihat dari historis data, dalam tahun 2008 saja, besaran Transfer ke Daerah sudah mencapai Rp292,4 triliun atau sekitar 29,6% total Belanja Negara. Sementara dalam APBN-P 2011, alokasi tersebut sudah mencapai Rp412,5 triliun dengan rincian alokasi Dana Perimbangan (Daper) sebesar Rp347,5 triliun sementara alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Penyesuaian sekitar Rp64,9 triliun. Terakhir dalam APBN-P 2015, pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan Transfer ke Daerah sebesar Rp643,8 triliun, sementara alokasi Dana Desa 20,7 triliun. Dari keseluruhan alokasi Transfer ke Daerah 2015, besaran Dana Alokasi Umum (DAU) tetap mendominasi sebesar Rp352,8 triliun, disusul Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp110,0 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 58,8 triliun. Untuk besaran alokasi Dana Otsus meningkat menjadi Rp17,1 triliun, Dana Keistimewaan DIY menjadi Rp547,5 miliar dan Dana Transfer Lainnya sebesar Rp104,4 triliun.

Sebagai sebuah konsekuensi politik, pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia saat ini sudah berada pada kondisi point no return, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta quality improvement. Dengan demikian, ke depannya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Segala upaya dan kerja pemerintah tersebut tentu wajib mendapatkan dukungan sepenuhnya dari segala pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi di Indonesia seutuhnya. Tanpa dukungan seluruh pihak, niscaya pemerintah sendiri tidak akan mampu melaksanakan secara optimum dan pendulum otonomi justru akan lebih sering bergerak ke arah dampak yang sifatnya negatif dan merusak. Koordinasi dan kerelaan untuk saling mendukung dari segala pihak kemudian menjadi kata kunci yang utama baik di internal Pemerintahan Pusat maupun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili instansi tempat penulis bekerja

  • Desentralisasi Fiskal Seutuhnya Unduh