Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Dividen Bebas Pajak, Bentuk Reformasi Perpajakan dan Kontribusi Bersama Membangun Negeri

 
Arya Marantika, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak
 
Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 2 November 2020 lalu. Dalam UU Cipta Kerja terdapat perubahan yang cukup besar terhadap 3 (tiga) undang-undang perpajakan yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang membuat “gebrakan” insentif dan kemudahan di bidang perpajakan. Salah satu insentif yang diberikan adalah pajak atas dividen. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WP OP DN) atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) tidak dipotong pajak penghasilan.
 
Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu dividen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dividen adalah bagian laba bersih atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Adapun jumlah dividen yang diberikan berdasarkan jumlah keuntungan perusahaan serta nilai saham yang dimiliki oleh para investor. Semakin besar jumlah kepemilikan saham di suatu perusahaan, maka semakin besar pula dividen yang akan diterima investor. 
 
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP 9/2021) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja di bidang PPh, PPN dan KUP (PMK 18/2021) yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dikecualikan dari objek pajak panghasilan dengan syarat dividen tersebut harus diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu minimal 3 tahun sejak dividen diterima atau diperoleh. Kebijakan ini diharapkan dividen yang diterima dapat digunakan untuk menggerakan perekonomian Indonesia yang kini masih terdampak pandemik COVID-19 dan alasan lainnya. 
 
Alasan lainnya yang dimaksud adalah mekanisme pemajakan atas dividen di Indonesia. Dalam hal pemajakan dividen, saat ini Indonesia menganut classical system/separate entity system/two tier tax yang juga dianut oleh negara-negara Eropa seperti Belanda. Pada sistem ini pajak dikenakan atas laba yang dihasilkan di tingkat perusahaan, kemudian dikenakan lagi atas laba bersih (income after tax) di tingkat pemegang saham orang pribadi. Pada sistem ini, dimungkinkan terjadi pemajakan berganda (double taxation), yaitu pengenaan pajak dua kali atas penghasilan yang sama.
 
UU Cipta Kerja di bidang perpajakan mengubah sistem pemajakan dividen menjadi one-tier system/dividend-exclusion system, seperti yang berlaku di negara tetangga Singapura dan Malaysia. Pada sistem ini pajak dibebankan atas laba yang dihasilkan hanya pada tingkat perusahaan. Artinya pajak dikenakan satu kali di tingkat perseroan. Ketika penghasilan perseroan tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham orang pribadi, maka tidak dikenakan pajak lagi. Inilah yang membedakan dengan classical system, sehingga tidak ada lagi isu pajak berganda di sini.
 
Dividen yang diterima tersebut wajib diinvestasikan kembali di Indonesia dalam beberapa bentuk agar terbebas dari pengenaan pajak atas dividen. Menurut PMK 18/2021 ada beberapa bentuk investasi yang diperbolehkan yaitu:
1. surat berharga dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
2. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
3. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
4. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
5. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
8. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
9. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Bagaimana jika tidak diinvestasikan kembali di Indonesia? Wajib Pajak sudah pasti terutang PPh pada saat dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. PPh yang terutang atas dividen yang berasal dari dalam negeri wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak sesuai tarif yang berlaku. PPh disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dengan kode jenis setoran 419. Jika sudah menyetorkannya dan mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), maka Wajib Pajak telah dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh tersebut.
 
Lalu jika WP telah menginvestasikan kembali di Indonesia, apa yang harus Wajib Pajak lakukan? Cukup dengan menyampaian laporan realisasi investasi bisa secara langsung atau melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi, paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April untuk Wajib Pajak Badan setelah tahun pajak berakhir. Laporan itu wajib dilaporkan selama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun pajak atau sejak diterimanya dividen.