Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Dukungan TKDD untuk Penanganan COVID-19

Oleh : Irfan Sofi 

Peta sebaran COVID-19 di Indonesia pertanggal 1 Mei 2020 telah ada 10.551 orang yang dinyatakan positif terkena COVID-19 dan telah menyebar di 34 provinsi dan 318 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 800 pasien meninggal dunia dan 1.591 pasien positif dinyatakan sembuh. Jumlah positif COVID-19 terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 4.355 orang, disusul kemudian Provinsi Jawa Timur ditempat kedua dengan jumlah positif COVID-19 sebanyak 1.034 orang. Selanjutnya di tempat ketiga ada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah positif COVID-19 sebanyak 1.012 orang. 

Untuk mengantisipasi penyebaran lebih luas dan penanganan dampak dari COVID-19, Kementerian Keuangan melalui instrumen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengeluarkan dua peraturan yaitu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/PMK/07/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk Penanganan COVID-19 
DAK Fisik pada Bidang Kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Penggunaan DAK Fisik tersebut dilakukan melalui revisi rencana kegiatan. Menu tambahan DAK Fisik untuk penanganan COVID-19 disusun oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap DAK bidang kesehatan. Tambahan menu kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan alat kesehatan ruang isolasi COVID-19 serta Peralatan Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Selain itu, juga untuk pengadaan bahan habis pakai (BHP) P2P. 
Penyaluran Subbidang DAK Fisik Bidang Kesehatan dilaksanakan secara sekaligus setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Penyaluran tersebut dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capain output kegiatan atas penyaluran DAK Fisik kepada Kepala KPPN setempat paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan. 

Perluasan penggunaan DAK Non Fisik berupa Dana Operasional Kesehatan (BOK) akan dilakukan dengan perubahan juknis BOK oleh Kemenkes (merevisi Permenkes No.86 tahun 2019). Salah satu yang akan diusulkan dalam revisi peraturan tersebut adalah untuk biaya pengiriman specimen. Dalam TKDD Tahun 2020, Pagu BOK sebesar Rp9,708 triliun dan BOK Tambahan Sebesar Rp3,7 triliun untuk insentif tenaga kesehatan (PMK 35/PMK.07/2020).

Selain perluasan penggunaan, juga dilakukan relaksasi penyaluran dimana penyaluran tahap I dilaksanakan tanpa menyampaikan laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya dengan tidak memperhitungkan sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan penyaluran tahap II dilaksanakan dengan persyaratan menyampaikan laporan realisasi tahun 2019 dan penyerapan serta penggunaan tahap I dan memperhitungkan sisa dan di RKUD tahun anggaran sebelumnya (persyaratan tahap I digeser menjadi persyaratan tahap II). 

Petunjuk teknis terkait pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk pencegahan/ penanganan COVID-19 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 serta diperjelas dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/215/2020. Perubahan atau revisi rencana kerja dilakukan secara online melalui aplikasi e-renggar untuk DAK Nonfisik BOK dan aplikasi Krisna untuk DAK Fisik. Mekanisme penganggaran mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 905/2622/SJ tanggal 27 Maret 2019 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 hal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik TA 2020 menyampaikan agar dilakukan penghentian seluruh proses pengadaan barang/jasa seluruh jenis/bidang/subbidang DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan baik yang belum/sedang berlangsung proses pengadaannya. Untuk DAK subbidang Gedung Olahraga (GOR) dan Perpustakaan termasuk yang dihentikan. Ini juga menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan bentuk kontribusi TKDD terhadap permasalahan tekanan ekonomi yang dialami oleh APBN. 

DBH, DAU, DID untuk penanganan COVID-19 

Penyesuaian dan penajaman penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanganan COVID-19 diperuntukkan untuk DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SDA Migas) dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) dan DBH SDA selain DBH SDA Kehutanan yang penggunaannya bersifat block grant. DBH CHT yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.07/2020 dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Demikian juga untuk yang DBH SDA dalam rangka Otsus dan DBH SDA yang sifatnya block grant juga dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Penyaluran triwulan II dan triwulan III dilakukan dengan persyaratan daerah telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta realisasi pelaksanaan kegiatan. 

Dalam rangka upaya penanganan penyebaran COVID-19, Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk pelaksanaan pemenuhan mandatory spending anggaran kesehatan utamanya terkait fleksibilitas penggunaan anggaran kesehatan untuk penanganan penyebaran COVID-19 dan penanganan prioritas kegiatan penanganan COVID-19 dengan pendanaan dari DAU. Untuk penyaluran DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020, daerah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Apabila daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran dua bulan berturut-turut akan dikenakan pemotongan DAU dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah dan perkiraan belanja daerah 3 (tiga) bulan ke depan. 

Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19. Selain dari segi penggunaan DID, dilakukan relaksasi juga terhadap penyaluran DID dimana penyaluran DID untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan dilaksanakan secara sekaligus paling cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat pada bulan Juni 2020 dari yang seharusnya secara bertahap. Relaksasi penggunaan dan penyaluran TKDD yang peruntukkan dalam rangka penanganan COVID-19 berlaku sampai dengan bulan September 2020 atau berlaku untuk waktu 6 bulan. 

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat penulis pribadi dan tidak mencerminkan sikap institusi penulis berada