Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Efisiensi Belanja TIK dalam APBN TA 2021

Faslan Syam Sajiah

Analis Anggaran Pertama, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, DJA

Pandemi Covid-19 telah menunjukkan keberadaan dan fungsi infrastruktur digital yang sangat esensial dan strategis. Menyadari hal itu, pemerintah mengalokasikan belanja untuk kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar 30,5 triliun rupiah pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2021. Jumlah tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (service delivery). Alokasi setara 2,06 miliar USD itu masih lebih rendah dibandingkan dengan yang digelontorkan oleh Pemerintah Singapura untuk tahun fiskal 2020-2021 sebesar 3,5 miliar USD.  Meskipun anggaran tidak sebesar Singapura, pemerintah mencoba mengoptimalisasi belanja tersebut agar dapat mencapai target Pembangunan Nasional dengan better spending yaitu penghematan belanja infrastruktur TIK dan Aplikasi Umum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.   

Lanskap TIK terkenal dengan kompleksitasnya dimana Kementerian/Lembaga (K/L) sering kali tidak efisien dalam pengadaan, pengembangan, dan manajemen investasi TIK. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2021, pemerintah mengambil langkah Penajaman Belanja Klaster Optimalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, di antaranya melalui Penghematan belanja infrastruktur TIK dan Aplikasi Umum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.   

Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Alokasi Anggaran TA 2021, Menteri Keuangan telah mengingatkan K/L untuk mendapatkan clearance dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Clearance adalah proses evaluasi dan penilaian yang diberikan oleh Kominfo, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai pertimbangan kepada K/L yang mengajukan pembangunan/pengadaan sistem IT baru atau aplikasi baru yang bersifat umum, pengadaan server baru dan/atau Data Center baru.

Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Chief Information Officer (CIO) pemerintah, menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Permintaan Clearence dari K/L atas Pengadaan Belanja Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah TA 2021. Dalam SE tersebut didetailkan kriteria pengadaan belanja TIK yang harus mendapatkan clearence yang meliputi Pembangunan/Pengadaan sewa Pusat Data Baru, Pengadaan Server Baru, dan Pembagunan Aplikasi Umum.

Penghematan belanja TIK pada area teknologi yaitu perangkat TIK dan aplikasi, merupakan inisiatif pemerintah yang patut diapresiasi. Perangkat TIK terdiri dari berbagai lapisan yang semuanya merupakan komoditas yang tidak murah. Penyederhanaan dan standardisasi perangkat TIK tentunya akan dapat mengurangi biaya TIK yang dibelanjakan oleh puluhan ribu satuan kerja (Satker). K/L juga didorong untuk beralih menggunakan komputasi awan (cloud computing) sembari menunggu pembangunan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Alternatif ini akan dapat menekan biaya perangkat keras, daya, dan utilitas.

Seperti halnya perangkat TIK, aplikasi merupakan komponen biaya utama dalam belanja TIK. Pembengkakan belanja pembangunan dan pemeliharaan aplikasi, terutama dalam hal lisensi perangkat lunak, biaya SDM, dan biaya dukungan pihak ketiga terjadi setiap K/L bahkan satuan kerja (satker) membangun aplikasi umum dengan fungsi yang sama secara terpisah-pisah sehingga menjadi sangat kompleks dan rumit untuk diintegrasikan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mengklasifikasikan aplikasi yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik sebagai aplikasi umum. Hingga sekarang, telah diluncurkan dua aplikasi umum terkait kearsipan dan pengaduan pelayanan publik, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Aplikasi umum tersebut digunakan secara berbagi-pakai oleh seluruh Kementerian/Lembaga.

Terdapat alternatif yang lebih luas bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan belanja TIK dengan memahami pengungkit terjadinya biaya TIK. Pada area personal, efisiensi dapat dilakukan dengan pengalokasian kebutuhan SDM untuk TIK secara tepat, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan. Perencanaan yang baik mutlak diperlukan ketika menentukan pekerjaan mana yang dilakukan oleh ASN ataupun pihak ketiga. Pada area fasilitas infrastruktur TIK, terdapat pemicu biaya seperti ruangan, pencahayaan, dan pendinginan. Konsolidasi Pusat Data yang saat ini tersebar dalam pengelolaan K/L ke Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tentunya akan turut mengurangi biaya utilitas terkait dengan fasilitas infrastruktur TIK.

Pemerintah dapat pula menerapkan kebijakan pengadaan atas belanja TIK yang dilakukan secara tersentralisasi/terkonsolidasi. Satu unit yang ditunjuk akan menegosiasikan kerangka kerja pengadaan dengan penyedia agar K/L dapat memperoleh produk TIK pada harga yang memberikan nilai terbaik. Dengan menjalankan semua upaya di atas, pemerintah akan menghemat dari pengendalian belanja TIK, berbagi-pakai aplikasi, dan pengadaan belanja TIK yang terkonsolidasi.

Era Revolusi Industri 4.0 akan menempatkan belanja TIK sebagai salah satu prioritas belanja pemerintah. Partisipasi masyarakat untuk pemantauan pengadaan belanja TIK perlu difasilitasi dalam suatu platform. Pemerintah dapat merancang suatu platform berupa situs web yang memungkinkan Kementerian/Lembaga, industri, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat detail investasi TIK yang dilakukan oleh pemerintah. CIO dapat memberikan peringkat risiko untuk semua investasi TI utama pada platform tersebut, serta memberikan informasi tentang bagaimana risiko tersebut ditangani dan dimitigasi.

Disclimer : Tulisan ini merupakan pendapat penulis pribadi dan tidak mencerminkan sikap institusi penulis berada