Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Fleksibilitas Pelaksanaan Anggaran Dorong Keberlangsungan UMKM di Masa Pandemi

Windraty Ariane Siallagan 

Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb DKI Jakarta

Di masa pandemi, merosotnya pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan investasi di consumption-driven economy mengakibatkan dampak signifikan bagi pelaku UMKM. SCORE-International Labour Organization (ILO) melakukan survei terhadap 571 pelaku UMKM pada April 2020 dan mengindentifikasi bahwa terdapat 2/3 UMKM yang disurvei berhenti beroperasi, 52% kehilangan pendapatan hingga >50% dan 63% telah mengurangi jumlah pekerja. Merespon hantaman pandemi COVID-19 terhadap UMKM, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp123,46 triliun atau 17,75 persen dari total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp695,2 triliun tahun 2020.

Menurut data pemerintah, 98,68% perusahaan di Indonesia adalah mikro, 1,21% kecil 0,09% sedang, dan besar hanya 0,007%. Artinya, kontribusi usaha mikro terhadap perekonomian lebih tinggi dibandingkan segmen usaha manapun. Sekitar setengah dari total unit usaha di Indonesia merupakan sektor informal, sebagian besar UMKM tidak terkait dengan lintasan rantai nilai global yang merupakan kelompok paling berisiko dampak COVID-19.

Sejumlah Rp123,46 triliun stimulus fiskal yang ditargetkan pada UMKM dialokasikan tahun 2020 antara lain untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR, penempatan dana pemerintah pada Bank Umum, imbal jasa penjaminan, penjaminan kredit modal kerja, PPh final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM), dan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).  Berbagai jenis stimulus fiskal ini bertujuan untuk mendorong keberlangsungan usaha dan mendorong agar UMKM bisa naik kelas. Jika pemerintah sudah mengucurkan dana (sumber daya) untuk mendukung UMKM, maka menjamin kesuksesan implementasi menjadi penting. Dengan kata lain, implementasi adalah kuncinya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam tataran implementasi adalah relaksasi pelaksanaan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN.

Pemberian fleksibilitas dalam ranah pelaksanaan anggaran juga ditujukan bagi pembayaran dana PEN untuk UMKM. Pertama, pembayaran dana PEN UMKM dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Relaksasi diberikan untuk pembayaran dengan Mekanisme TUP Tunai antara lain dapat dilakukan untuk keperluan operasional dan non-operasional, dengan batas maksimal pembayaran kepada satu penerima. Kedua, dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk dana PEN bagi UMKM diberikan kemudahan penyampaian Surat Perintah Membayar  (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk percepatan pencairan dana, dimana satuan kerja dalam menyampaikan SPM diberikan dispensasi  untuk tidak perlu menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD). Ketiga, relaksasi penyampaian dokumen persyaratan dan penyaluran dana PEN bagi UMKM. Dengan penghapusan berbagai persyaratan administrasi, pencairan dana PEN bagi UMK diharapkan dapat menjadi lebih optimal.

Berbagai relaksasi ini menjadi signifikan mencermati data bahwa dana PEN secara umum untuk UMKM terealisasi dengan baik sampai dengan 30 November 2020 yakni penempatan dana untuk restrukturisasi 94,5 %, bantuan pelaku usaha mikro sekitar 80%, namun realisasi subsidi bunga baru tercapai sekitar 12%.

Namun demikian, hal tersebut tidaklah cukup. Terdapat pula beberapa faktor penentu implementasi lainnya yang terkait langsung dengan pelaku UMKM itu sendiri. Fleksibilitas atau relaksasi pelaksanaan anggaran adalah upaya pemerintah mengamankan faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana di bawah ini.

Pertama, diperlukan pemahaman yang memadai mengenai program stimulus fiskal oleh UMKM. Untuk itu, sosialisasi masif atas kebijakan dan prosedur menjadi penting. Intinya adalah bahwa apa yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mengakses bantuan yang diberikan pemerintah tersampaikan dan terkomunikasi dengan dengan baik kepada UMKM. Sosialisasi harus dilakukan secara berjenjang dan bersama-sama, mulai dari kementerian teknis terkait, bank penyalur, pemda dan unit terkait lainnya.

Kedua, agar pelaku UMKM yang telah memahami program stimulus fiskal dapat mengutilisasi stimulus fiskal dimaksud, diperlukan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Prosedur sederhana sangat membantu UMKM dalam mengakses bantuan pemerintah dan memotivasi mereka untuk ikut mengutilisasi program tersebut. Simplifikasi pelaksanaan anggaran secara umum dan relaksasi regulasi terkait stimulus bagi UMKM telah dilakukan pemerintah dalam memastikan stimulus fiskal efektif di masa normal baru. Sebagai contoh, untuk mempermudah akses terhadap subsidi bunga, Pemerintah menyederhanakan kriteria penyalur dimana penyalur tidak lagi lagi menggunakan pernyataan kesediaan penyalur untuk mengikuti prosedur PMK.

Ketiga, penguatan monitoring pelaksanaan anggaran perlu dilakukan melalui pemantauan reguler atas progres pelaksanaan anggaran PEN. Untuk itu, dibutuhkan pula koordinasi intensif antara Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga (K/L) teknis pengelola belanja PEN. Monitoring pemerintah atas program yang telah berjalan (existing program) perlu dintensifikasi sehingga membantu koreksi kebijakan.

Hasil monitoring dapat digunakan untuk menyesuaikan atau bahkan mengubah kebijakan yang ada. Sebagai contoh, untuk program subsidi bunga/subsidi margin bagi UMKM, setidaknya pemerintah telah tiga kali mengganti PMK merespons berbagai bottleneck implementasi subsidi bunga di lapangan. Koreksi dimaksud yaitu dari PMK No.65/PMK.05/2020, menjadi PMK No. 85/PMK.05/2020 dan PMK No. 138/PMK.05/2020 bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pencairan subsidi bunga dan mengakselerasi pencairan.  Beberapa relaksasi prosedur yang diperkenalkan dalam PMK dimaksud antara lain penyaluran subsidi kepada debitur dapat dilakukan langsung ke rekening penyalur dengan menggunakan daftar nominatif debitur dan bukan lagi dengan menggunakan virtual account, perluasan pemberian subsidi bunga/subsidi margin untuk debitur KPR sampai dengan tipe 70 dan debitur kredit kendaraan bermotor untuk usaha produktif termasuk penerima subsidi bunga selain UMKM dan Koperasi.

Terakhir, pendampingan, karena tidak semua UMKM pernah berurusan dengan pemerintah dan banyak diantaranya tidak terbiasa dengan prosedur anggaran pemerintah yang transparan namun juga akuntabel. Berbagai prosedur diarahkan pada akuntabilitas penggunaaan uang publik, sedikit banyak juga mempengaruhi psikologis UMKM tidak tertarik atas program pemerintah tersebut. Untuk itu, pendampingan dari berbagai pihak dan institusi terkait misalnya bank penyalur akan membantu UMKM menguitlisasi stimulus fiskal dan mendorong keberlangsungan usaha mereka di masa pandemi.

*) disclaimer: Tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.