Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Jalur Akses Dana Green Climate Fund di Indonesia

Tim Sekretariat NDA GCF, Badan Kebijakan Fiskal

Indonesia berkomitmen tinggi untuk menanggulangi perubahan iklim. Target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030, menjadi acuan yang perlu diusahakan bersama. Berdasarkan data Climate Budget Tagging Kementerian Keuangan, APBN Indonesia tahun 2020 telah berkontribusi 13% dari total kebutuhan pendanaan mitigasi peta jalan NDC tahun 2020 hingga 2030. Pemenuhan komitmen ini merupakan awal yang baik, namun usaha bersama antara publik dan swasta tetap dibutuhkan melalui berbagai sumber keuangan yang mendukung upaya pembangunan hijau dan penanggulangan perubahan iklim.

Green Climate Fund atau GCF merupakan salah satu sumber pendanaan internasional yang berpotensi membantu Indonesia untuk- merealisasikan program/proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim guna mencapai target NDC. Dalam penyaluran pendanaannya, GCF bekerja melalui Entitas Terakreditasi (Accredited Entity/AE) yang memiliki profil skala proyek sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya masing-masing. Entitas Terakreditasi dapat merupakan lembaga internasional maupun nasional.  Lembaga nasional yang menjadi Entitas Terakreditasi disebut dengan Entitas Terakreditasi Nasional (Direct Access Entity/DAE).

DAE merupakan salah satu aktor penting dalam pemanfaatan pendanaan GCF di suatu negara karena koordinasi dan keterkaitan yang lebih kuat dengan pemerintah Indonesia dalam memastikan kesesuaian proyek dengan prioritas nasional. Hingga awal tahun 2021, Indonesia memiliki dua DAE, yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan). Masing-masing DAE tersebut memiliki mandat tertentu terkait sektor, pilihan instrumen keuangan, serta skala proyek sebagaimana diuraikan di tabel di bawah ini.

 

Entitas Terakreditasi Nasional di Indonesia

Peran PT. SMI sebagai DAE adalah mengimplementasikan proyek secara langsung dan memanfaatkan instrumen keuangan berupa hibah dan pinjaman kepada pihak pemilik proyek dengan kisaran nilai proyek USD10-50 juta per proyek atau skala proyek kecil dalam kriteria GCF. Saat ini, PT. SMI sudah berhasil mengakses fasilitas persiapan proyek untuk pengembangan sistem Bus Rapid Transit di Semarang yang berupa hibah sebesar USD788 ribu, untuk proyek yang diindikasi akan memiliki nilai USD48,7 juta. Cakupan PT. SMI berdasarkan mandat dari Kementerian Keuangan adalah pembiayaan infrastruktur.

Peluang Indonesia mengakses pembiayaan GCF melalui DAE semakin meluas dengan persetujuan akreditasi yang diterima kemitraan pada tanggal 11 November 2020. Kemitraan terakreditasi untuk implementasi proyek serta pemberian hibah untuk nilai proyek kurang dari atau sampai dengan USD10 juta per proyek atau skala proyek mikro dalam kritera GCF. Peluang proyek yang dapat didanai oleh GCF melalui kemitraan adalah proyek-proyek adaptasi yang berada di tingkat tapak, sehingga memperkaya portofolio sektor DAE di Indonesia disamping sektor infrastruktur.

 

Prioritas Proyek dan Strategi Akreditasi Mendatang

Berkaitan dengan prioritas proyek yang dapat didanai oleh GCF, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku National Designated Authority (NDA) GCF di Indonesia telah melakukan pembaruan terhadap sektor prioritas pendanaan di Indonesia dalam Country Programme Document (CPD) versi terakhir. CPD berisi tentang kesinambungan sektor prioritas nasional yang tertuang dalam NDC, Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), dan dokumen nasional lainnya, serta pertimbangan karakteristik proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia yang dianggap prioritas.

Dari portofolio proyek yang menjadi bagian dari sektor prioritas yang ditetapkan CPD tampak jelas bahwa tidak semua dapat didanai melalui PT. SMI dan kemitraan. Hal ini memunculkan tantangan bagi Indonesia dalam optimalisasi pemanfaatan pendanaan GCF di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh DAE. Kondisi ini melahirkan kebutuhan akan adanya DAE yang baru.

Berdasarkan hasil market assessment untuk DAE yang telah dilaksanakan oleh NDA GCF Indonesia pada tahun 2019, institusi keuangan dan perbankan merupakan kandidat kuat dan paling layak untuk dinominasikan menjadi DAE di Indonesia sesuai dengan kriteria GCF. Bank Nasional BUMN maupun swasta telah memiliki standar fidusiari keuangan atau standar pengelolaan keuangan yang kuat di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas pembiayaan kepada pelaksana proyek.  Sebagai lembaga keuangan, pilihan portofolio proyek yang dapat dibiayai dari fasilitas pembiayaan bank akan lebih luas dibandingkan lembaga-lembaga nasional lainnya. Dengan demikian dapat melengkapi peran PT SMI dan kemitraan di atas.

Untuk itu, Sekretariat NDA GCF, yang dipimpin oleh Kepala Pusat (Kapus) Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF, akan mengalokasikan dukungan teknis khusus, seperti gap assessment dan konsultasi dalam persiapan maupun selama menjalani proses akreditasi apabila ada bank yang berminat untuk mengajukan aplikasi menjadi Entitas Terakreditasi Nasional dari GCF.  Beberapa contoh bantuan teknis yang dapat diberikan adalah pengenalan dan persiapan dokumen prosedur sesuai standar fidusiari atau standar pengelolaan, standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Safeguards/ESS) dari GCF, petunjuk teknis pengelolaan pendanaan GCF, maupun pedoman mainstreaming prinsip gender dan inklusi sosial.

Harapan dari segala upaya yang dilakukan oleh BKF selaku NDA GCF Indonesia di masa depan adalah pertama, Indonesia dapat meningkatkan akses terhadap dana GCF melalui penambahan jumlah Entitas Terakreditasi Nasional dengan keanekaragaman jenis proyek yang dapat dikembangkan. Kedua, munculnya inovasi terkait proyek-proyek kolaborasi antar lembaga dari berbagai sektor, termasuk swasta dengan kemampuan pengelolaan instrumen pendanaan yang beragam. Dengan demikian, isu perubahan iklim dapat diatasi dari segala sektor, secara bersama oleh berbagai aktor untuk mencapai target pembangunan yang berkelanjutan, rendah emisi, dan tahan iklim.