Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Keuangan Syariah dan Investasi yang Berdampak

Oleh Bahtiar Fitkhasya Muslim , Pegawai Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, barangkali baru kali ini negara-negara di dunia bersepakat untuk membuat kemajuan ekonomi yang pada saat yang sama juga mencegah kerusakan lingkungan dan memperhatikan isu sosial. Tujuan tersebut tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati oleh 193 negara pada tahun 2015, sebagai panduan arah kebijakan pembangunan hingga tahun 2030. 17 poin SDGs lebih berkepedulian lingkungan dan sosial dibandingkan Millenial Development Goals (MDGs) yang disepakatai tahun 2000 dan telah berakhir pada tahun 2015.

Sebagai dampak dari meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan dan sosial, muncul berbagai inovasi, salah satunya di bidang keuangan melalui investasi yang berdampak atau impact investing. Istilah impact investing pertama kali digunakan oleh Rockfeller Foundation pada tahun 2007 untuk menggambarkan investasi yang bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Sejak itu, impact investing terus berkembang, apalagi setelah disepakatinya 17 poin SDGs yang didalamnya memuat banyak target-target yang terkait dengan lingkungan dan sosial. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Global Impact Investing Network (GIIN) tahun 2018, total dana yang dikelola untuk impact investing di seluruh dunia saat ini mencapai US$ 228 miliar atau setara dengan Rp 3.323 triliun dengan potensi pertumbuhan diperkirakan mencapai 18% setiap tahunnya. Angka pertumbuhan itu lebih besar dari rata-rata pertumbuhan investasi secara umum.

Meskipun berkembang dengan cepat, sebetulnya saat ini belum banyak negara di dunia yang mengembangkan impact investing, bahkan di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada pooling dana investasi untuk impact investing (impact investing fund). Memang ada beberapa jaringan angel investor di Indonesia yang membentuk impact investing fund untuk disalurkan pada pelaku social entrepreneur, tetapi sumber dananya berasal luar negeri. Sementara yang benar-benar memiliki sumber dana dan penyaluran dana di Indonesia sampai saat ini belum ada.

Semakin populernya impact investing sebetulnya merupakan sebuah peluang yang nyata bagi industri keuangan yang dari semenjak awal mula berdirinya sampai sekarang memang memiliki dimensi sosial yang kuat, yaitu industri keuangan syariah. Terdapat kesamaan nilai antara Impact investing dan keuangan syariah yaitu sama-sama memiliki perhatian terhadap dampak sosial dari sebuah investasi. Prinsip dasar keuangan syariah ada enam yaitu transaksi keuangan harus memiliki underlying asset riil, larangan bunga (riba), larangan kontrak yang tidak jelas (gharar), larangan spekulasi (maysir), larangan jual beli barang haram, dan kewajiban zakat. Dari enam prinsip dasar tersebut, paling tidak dua jelas memiliki dimensi sosial yang kuat seperti halnya yang dimiliki oleh impact investing, yaitu larangan jual beli barang haram (seperti rokok, alkohol, dan senjata) dan kewajiban zakat yang akan digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang tertinggal. Belum lagi jika memperhitungkan potensi sharia endowment (wakaf) sebagai instrumen untuk membantu menciptakan lingkungan dan kehidupan sosial yang lebih baik.

Khusus di Indonesia, peran paling besar yang dapat dilakukan oleh keuangan syariah dalam kaitannya dengan impact investing barangkali adalah dengan memberdayakan microfinance syariah khususnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT). Berbeda dengan kondisi di negara lain dimana industri keuangan syariahnya didominasi investment banking dan financial market, di Indonesia, segmen yang paling maju justru pembiayaan retail mikro (microfinance) syariah. Tetapi, dengan semakin populernya impact investing, hal ini justru menjadi keuntungan bagi industri keuangan syariah di Indonesia karena microfinance syariah mampu berperan lebih besar dibandingkan dengan investment banking dan financial market syariah. Hal ini karena microfinance syariah lebih dekat dengan kelompok masyarakat yang tertinggal seperti segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kelompok masyarakat menengah bawah yang tidak memiliki akses perbankan. Hampir dapat dipastikan bahwa microfinance syariah memiliki Social Return on Investment (SROI) yang lebih tinggi dibandingkan investment banking dan financial market syariah.

Berdasarkan data OJK, sampai dengan September 2018, terdapat 168 BPRS dengan total aset Rp 11,9 triliun. Sedangkan jumlah BMT diperkirakan lebih dari 4000, walaupun yang terdaftar di Perhimpunan BMT Indonesia baru sekitar 326 dengan total aset mencapai lebih dari Rp 13 triliun. Jumlah total aset BPRS dan BMT tersebut memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah total seluruh aset perbankan syariah (termasuk unit usaha syariah) yang mencapai Rp 300 triliun. Tetapi, dengan semakin populernya impact investing, BPRS dan BMT sangat berpeluang untuk melakukan lompatan besar dalam hal aset dengan memanfaatkan potensi dana dari impact investing.

Untuk itu perlu ada insitusi yang membentuk impact investing fund untuk menangkap dana-dana dari para investor yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial, baik dari dalam maupun luar negeri. Dana yang terkumpul dalam impact investing fund tersebut kemudian bisa disalurkan pada BPRS dan BMT untuk kemudian disalurkan kembali pada segmen UMKM dan kelompok menengah bawah. Namun, secara paralel BPRS dan BMT yang ada juga perlu untuk membuat catatan atau laporan mengenai SROI dari aktivitas bisnisnya untuk membuktikan bahwa kehadiran BPRS dan BMT memang betul-betul memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan.

 

*)tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.