Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Konsisten, Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan Menggunakan Omnibus

 

Fitria Ratna Wardika,

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

Tanggal 2 November 2020, terobosan besar di bidang hukum di Indonesia lahir dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) melalui skema omnibus law. Dalam UU CK diatur bahwa seluruh aturan pelaksanaannya diundangkan paling lambat dalam 3 (tiga) bulan, yakni tanggal 2 Februari 2021. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan UU CK pun akhirnya diundangkan, termasuk PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP 9/2021).

Menariknya, dalam PP tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang didelegasikan langsung dalam UU CK, namun meliputi pula perubahan beberapa PP di bidang perpajakan yang terdampak UU CK. Dengan kata lain, dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting), PP pelaksanaan UU CK di bidang perpajakan ini mengikuti induknya menggunakan skema omnibus law dimana satu peraturan mengatur dan mengubah beberapa atau banyak peraturan (PP) lain. Dengan menggunakan skema omnibus law, secara garis besar PP 9/2021 mengatur mengenai penurunan tarif PPh Pasal 26 untuk bunga obligasi bagi wajib pajak luar negeri (WP LN) yang merupakan amanat langsung dari UU CK, mengubah PP 94 Tahun 2010, PP 1 Tahun 2012 serta PP 74 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Selaras dengan PP 9/2021, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merupakan turunan UU CK pun menggunakan skema omnibus, yakni PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU CK di bidang PPh, PPN dan KUP (PMK 18/2021). Hampir serupa dengan PP 9/2021, dalam PMK ini diatur kemudahan di bidang perpajakan serta mengubah beberapa PMK yang terdampak dengan berlakunya UU CK antara lain PMK tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PMK tentang Surat Pemberitahuan, PMK tentang Tata Cara Pemeriksaan, PMK tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, PMK tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan PMK tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara. 

Dalam Black Law Dictionary sendiri, definisi omnibus law atau omnibus bill adalah “a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure ...” yang berarti suatu peraturan yang mengandung bermacam-macam hal, dalam hal ini satu aturan yang menggabungkan macam-macam tema yang berbeda. Praktik ini sangat lazim digunakan di negara-negara common law seperti USA, Belgia dan Inggris. Menurut Firman Busroh (2017), Serbia juga menggunakan skema ini pada tahun 2002 untuk mengatur mengenai pembentukan salah satu daerah otonom dalam suatu peraturan yang berisi berbagai macam tema mulai dari pendidikan, bahasa, fasilitas kesehatan dan lain-lain.

Mengapa Perlu Omnibus Law

Selama ini, aturan perpajakan sendiri terbagi dalam beberapa Undang-Undang beserta turunannya. Dengan adanya PP dan PMK omnibus ini, kini materi terkait PPh, PPN dan KUP baik yang pelaksanaan langsung UU CK maupun yang terdampak UU CK diatur dalam satu peraturan. Dengan skema omnibus law ini, tentunya dari segi jumlah PP dan PMK yang perlu dibentuk menjadi lebih sedikit serta dari segi proses bisnis menjadi lebih sederhana. Hal ini juga menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, yakni penyederhanaan regulasi. Lebih lanjut lagi, sesuai data dari Bappenas, pada tahun 2016 terdapat 42 ribu peraturan perundang-undangan yang perlu ditata ulang. Untuk menangani fenomena hiper regulasi tersebut, Presiden Jokowi secara tegas menyampaikan agar sebanyak 50% regulasi perlu dipangkas. Oleh karena itu, skema omnibus law ini juga telah sejalan dengan penataan regulasi.

Dari segi legal drafting, menurut penulis, penggunaan omnibus law dalam UU CK, PP 9/2021 dan PMK 18/2021 juga telah mengacu dengan kaidah legal drafting sebagaimana diatur dalam  UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya. Misalnya, teknis pengubahan pasal-pasal atau pencabutan peraturan dalam UU dan PP tersebut menggunakan cara yang diatur dalam UU 12/2011. Bahkan sebelum diundangkannya UU CK, penggunaan teknik omnibus sendiri sudah pernah digunakan di Indonesia, di mana satu peraturan terdiri dari berbagai macam tema, misalnya dalam Perpu 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai beberapa hal, baik yang terkait kebijakan keuangan negara seperti penganggaran, pembiayaan, dan perpajakan, maupun yang terkait kebijakan stabilitas keuangan negara, yang biasanya diatur dalam peraturan terpisah, kini diatur dalam satu peraturan.

Keunggulan lainnya, masyarakat juga tidak perlu repot-repot untuk membuka banyak peraturan yang terkait dengan perpajakan untuk kemudahan berusaha. Hal penting lainnya, dalam UU CK telah diamanatkan beberapa ketentuan yang sifatnya teknis yang harus diatur dalam PP dan PMK. Dengan berlakunya UU CK, ternyata terdapat beberapa PP dan PMK existing yang terdampak, yang harus segera dilakukan perubahan agar apa yang diperintahkan dalam UU CK dapat segera dapat diterapkan.  Dengan waktu yang singkat serta perlunya penyederhanaan regulasi, skema omnibus menurut penulis telah tepat diimplementasikan pada PP di bidang perpajakan ini.

Omnibus Law Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi

Selain itu, dari segi substansi, materi-materi yang diatur dalam PP dan PMK ini memiliki satu kesamaan yakni perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Baik fasilitas maupun relaksasi di bidang perpajakan yang telah diatur di UU CK diatur secara detail dalam PP dan PMK, termasuk ketentuan peralihannya. Sebagai contoh, adanya relaksasi waktu bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum mencantumkan identitas pembeli sampai dengan 30 hari sejak diundangkan PP 9/2021 tersebut, tidak akan dikenai sanksi administratif.

Yang tak kalah penting, di tengah pandemi Covid-19, diperlukan terobosan-terobosan termasuk di bidang hukum yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Mempertimbangkan efisiensi waktu penyusunan suatu regulasi, penggunaan teknik omnibus dalam PP 9/2021 dan PMK 18/2021 diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi karena Wajib Pajak dapat segera mengeksekusi perlakuan perpajakan tersebut yang pada prinsipnya memberikan banyak kemudahan. Misalnya, insentif pengecualian dividen sebagai objek pajak dapat mendorong investasi sepanjang dividen tersebut diinvestasikan kembali di dalam negeri. Bahkan, perlakuan dividen sebagai non-objek pajak tersebut dalam PP 9/2021 ditegaskan berlakunya sejak 2 November 2020.

Sebagai penutup, teknik omnibus law, dari segi legal drafting, dapat dikatakan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hiper regulasi dan mendukung program simplifikasi regulasi baik segi jumlah maupun proses bisnis. Selain itu, pembentukan PP 9/2021 dan PMK 18/2021 dengan teknik omnibus juga sangat efisien khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang memerlukan langkah-langkah extraordinary dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Akhir kata, semoga penggunaan skema omnibus law dalam PP dan PMK di bidang perpajakan ini dapat benar-benar mendukung kemudahan berusaha serta memudahkan Wajib Pajak untuk memahami ketentuan pelaksanaan UU CK tersebut secara komprehensif.


Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi tempat penulis bekerja.