Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Marketplace Pemerintah: Revolusi Industri 4.0 di Sektor Publik

Oleh Dody Dharma Hutabarat, Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Perkembangan revolusi industri 4.0 membawa kejutan dan disrupsi bagi banyak sektor industri di dunia. Kehadiran internet cepat dan pertumbuhan penggunaan ponsel cerdas memicu perubahan dahsyat yang terjadi di banyak negara. Indonesia pun tidak luput dari gelombang perubahan ini. Sejumlah perusahaan berbasis financial technology (fintech) yang sepuluh tahun tidak pernah terdengar kini menjadi “pengganggu” banyak perusahaan yang sudah mapan. Sebut saja Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Blibli, Lazada, Ovo, dan Grab.

Dampaknya luar biasa. Fenomena pertumbuhan eksponensial perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia adalah satu contoh bagaimana fintech tidak saja memengaruhi industri perdagangan retail, jasa pengiriman, transportasi, perbankan dan keuangan, tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku konsumen di Indonesia. Khususnya pada generasi milenial, terjadi pergeseran perilaku konsumen dari belanja offline menjadi belanja online yang dikeluhkan sejumlah perusahaan perdagangan ritel yang gagap dan terlambat menyikapi perubahan tersebut (Kompas 2017).

Lantas, apa dampak gelombang ecommerce tersebut terhadap perilaku belanja pemerintah? Hingga saat ini dampaknya relatif minimal, jika tak ingin dikatakan tidak ada. Meski demikian, pemerintah dapat belajar dari perkembangan e-commerce dan mengadaptasikannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah.

Persyaratan Hukum

Sebelum terburu-buru mengadopsi model marketplace populer menjadi model marketplace pemerintah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah pemindaian lingkungan (environmental scanning) transaksi belanja pemerintah. Persyaratan hukum (legal requirements) adalah salah satu faktor dominan yang mengatur belanja pemerintah. Berbeda dengan transaksi pada marketplace populer yang berbasis customer to customer (C2C) atau business to customer (B2C), transaksi pemerintah bersifat government to business (G2B) yang harus patuh pada seperangkat undang-undang terkait dengan belanja negara.

Aspek pertama pada belanja negara yang diatur oleh undang-undang adalah aspek pembayaran. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Hal ini berbeda dengan model bisnis pada marketplace C2C atau B2C yang  menggunakan escrow account di mana pembeli wajib membayar sebelum penyerahan barang/jasa. Sebagai perbandingan, marketplace pemerintah India (Government e-Market Place, gem.gov.in) menerapkan jatuh tempo pembayaran sepuluh hari setelah satker menerbitkan Consignee’s Receipt and Acceptance Certificate (CRAC) sebagai tanda bahwa barang/jasa telah diterima dengan baik. Praktik ini juga sesuai dengan prosedur akuntansi yang dikenal dengan istilah three-way match.

Aspek kedua yang diatur oleh hukum positif adalah kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut, menyetor, dan melaporkan penerimaan pajak atas transaksi belanja pemerintah. Kewajiban ini diatur oleh sejumlah undang-undang, yaitu UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, serta UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Hal ini berbeda dengan perlakuan perpajakan atas transaksi e-commerce yang sempat diatur oleh PMK No. 210 tahun 2018 yang pada akhirnya dicabut atas permintaan asosiasi ecommerce Indonesia.

Aspek ketiga yang diatur oleh undang-undang adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM mewajibkan pemerintah memberdayakan UMKM agar tetap menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional yang tumbuh bersama usaha besar, badan usaha milik negara, dan koperasi. Belanja pemerintah harus mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung dan memprioritaskan UMKM dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini berbeda dengan marketplace swasta yang tidak diberi mandat hukum untuk melindungi UMKM meski transaksi marketplace di Indonesia masih didominasi oleh transaksi C2C yang merupakan karakteristik usaha mikro. Fenomena tersisihnya brick and mortar stores di Amerika Serikat akibat hegemoni Amazon perlu menjadi pelajaran bagi perkembangan marketplace di Indonesia. Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM pada marketplace pemerintah tidak hanya menciptakan iklim usaha yang adil pada kompetisi pengadaan pemerintah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (inclusive growth).

Aspek berikutnya adalah pemisahan kewenangan antara fungsi pengadaan dan fungsi pembayaran seperti diatur dalam UU Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden No. 56 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada aktivitas belanja pemerintah, pihak yang meminta pengadaan (request for procurement), pihak yang memberikan izin prinsip pembebanan anggaran/pengadaan/pembayaran (approval), pihak yang melakukan negosiasi, pihak yang menerima barang/jasa, dan pihak yang melakukan pembayaran adalah orang yang berbeda. Dengan demikian, manajemen pengguna dan role-based functionality pada marketplace pemerintah akan berbeda dengan marketplace swasta yang menggunakan konsep satu user untuk seluruh rangkaian aktivitas.

Model Bisnis Marketplace Pemerintah

Kewajiban untuk mematuhi legal requirements atas transaksi belanja pemerintah membawa implikasi pada desain business requirements pada marketplace pemerintah. Implikasi pertama adalah skema marketplace menjadi cenderung tertutup (semi-closed marketplace). Vendor yang menjadi rekanan satker harus sudah dikenal oleh pejabat pengadaan sesuai prinsip know your vendor (PricewaterhouseCoopers n.d.), berada pada yurisdiksi yang sama dengan satker tersebut (local opportunities for local businesses), dan barang/jasa dikirim oleh vendor atau pihak lain untuk dan atas nama vendor tersebut. Kompetisi akan terjadi pada tingkat yang setara (level playing field) yaitu sesama UMKM lokal yang menawarkan produk/jasa yang sama (local competition for local businesses). Sebagai perbandingan, pemerintah Amerika Serikat memberikan sejumlah kemudahan bagi UMKM lokal dalam ikut serta pada kontrak pengadaan pemerintah sebagaimana diatur oleh Small Business Act of 1953.

Implikasi kedua adalah pembayaran dilakukan setelah barang dinyatakan diterima satker. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) menjadi instrumen utama pembayaran secara auto debit. Dalam hal limit KKP tidak cukup, instrumen berikutnya adalah cash management system rekening virtual bendahara pengeluaran yang dilakukan secara terjadwal. Pembayaran setelah prestasi kerja adalah upaya preventif yang membebaskan pemerintah dari kewajiban pembayaran jika vendor melakukan wanprestasi. Skema ini juga lebih adil bagi vendor karena memberikan kepastian atas arus kas.

Implikasi ketiga adalah penggunaan algoritme pajak yang menjadi bagian dari mesin pembayaran (payment engine) pada marketplace pemerintah. Algoritme pajak akan memfasilitasi perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak secara massal sekaligus otomatisasi pembayaran nilai bersih kepada vendor. Penggunaan algoritme pajak akan menjadi cikal bakal pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) pada aktivitas pemerintah. Algoritme pajak berisi seluruh ketentuan perpajakan yang harus dilakukan bendahara pengeluaran tanpa perlu intervensi manual pada proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya. Bukti pungut pajak dan surat setoran pajak dapat diakses langsung oleh vendor melalui marketplace tanpa harus meminta dokumen tersebut dari bendahara pengeluaran.

Persamaan Marketplace Pemerintah dan Marketplace Swasta

Meski terdapat sejumlah perbedaan business requirements antara marketplace pemerintah dan marketplace swasta, sebenarnya banyak persamaan di antara kedua platform tersebut. Dengan mengacu pada prinsip “Eliminate, Simplify, Integrate, Automate” yang diperkenalkan oleh Peppard dan Rowland (1991), marketplace pemerintah akan menghilangkan proses yang berulang dan tidak perlu, menyederhanakan prosedur dan pelaporan, mengintegrasikan proses bisnis pengadaan, pembayaran, perpajakan dan pelaporan, dan mengotomatisasi pengolahan dan analisis data, penyetoran pajak, dan pembayaran vendor. Selain pemenuhan empat prinsip dasar tersebut, marketplace pemerintah dapat mencontoh marketplace swasta dalam hal stabilitas, ketersediaan, kinerja, keamanan data, kehandalan mesin pencari, dan keramahan bagi pengguna. Khusus untuk kerahasiaan data, informasi yang terdapat pada marketplace pemerintah tidak dapat dikomersialkan oleh penyedia platform tanpa persetujuan tertulis dari pemerintah.

Penutup

Pemanfaatan marketplace untuk belanja pemerintah merupakan salah satu dampak revolusi industri 4.0 yang tidak dapat dihindari. Berkaca dari perkembangan e-commerce di Indonesia, pemanfaatan marketplace pada belanja pemerintah diyakini akan menghasilkan dampak positif pada pengelolaan keuangan negara. Desain marketplace pemerintah yang sesuai dengan norma hukum akan membuktikan bahwa modernisasi pengelolaan keuangan negara dan penyempurnaan sistem pembayaran pemerintah dapat dilakukan dengan tetap menunjukkan kepatuhan pada hukum positif.

Marketplace pemerintah akan menjadi sebuah multisided platform yang dapat diakses banyak pihak yang berkepentingan. Selain sebagai platform transaksi bagi satker dan vendor, marketplace pemerintah akan menjadi platform informasi bagi pihak yang berkepentingan lainnya, seperti Bendahara Umum Negara, otoritas moneter, pemeriksa pajak, auditor, pembuat kebijakan, lembaga perencana pembangunan, perbankan, lembaga statistik pemerintah, dan peneliti. Semakin banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari marketplace pemerintah akan semakin melipatgandakan manfaat marketplace secara keseluruhan (network effect).

 

*) disclaimer: Tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.