Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi

Arief Masdi, Analis Ahli Madya di Direktorat Jenderal Anggaran

Kebijakan fiskal countercyclical yang diterapkan pemerintah dalam masa pandemi ini membutuhkan dukungan pendapatan negara yang optimal. Penerimaan pajak, di luar penerimaan cukai, bea masuk dan bea keluar, masih menjadi tumpuan utama pendapatan negara dengan kontribusi berkisar 41,3% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apakah kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 masih terkontraksi 0,74% dan implementasi reformasi pajak, dapat menjadi harapan optimalisasi penerimaan pajak di tengah resesi ekonomi saat ini?

Di dalam Nota Keuangan APBN 2021, disebutkan bahwa di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan untuk memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Di bidang pendapatan negara, Pemerintah menyusun reformasi pajak tahun 2021-2024 dengan dua tujuan utama. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha. Kedua, optimalisasi penerimaan negara melalui menambah objek maupun subjek pajak baru, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi.

Dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi peneriman pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi tersebut 89,4% dari target APBN dari Perpres 72 atau terdapat shortfall berkisar Rp126,7 triliun. Faktor shortfall tersebut, memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp945,8 triliun atau naiknya defisit anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Faktor lainnya adalah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya besar.

Apabila mencermati akun pajak terbesar, realisasi Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020 mencapai Rp594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020. Kondisi ini berasal dari PPh Badan yang terkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor. Pertama, melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020. Kedua, insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Ketiga, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%.

Selanjutnya, realisasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp450,3 triliun atau terkontraksi 15,3%. Hal ini terutama berasal dari PPN Dalam Negeri dan PPN Impor yang terkontraksi cukup dalam disebabkan menurunnya konsumsi dalam negeri di tengah kondisi pembatasan sosial masyarakat dan kebijakan insentif restitusi dipercepat. Perlu dicatat, secara umum, penurunan penerimaan pajak disebabkan pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi sekitar 22,1% terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak tahun 2020.

Sementara itu, di dalam APBN 2021, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.229,6 triliun atau lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Dengan rincian, PPh ditargetkan Rp638 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020 dan PPN dan PPnBM ditargetkan Rp518,5 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020.

Dengan target sebesar itu, penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN 2021. Target yang cukup memadai untuk menopang kebutuhan belanja penanganan pandemi dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Namun, dengan basis pertumbuhan ekonomi tahun 2020 minus (-) 2,07 persen dan kuartal I tahun 2021 masih terkontraksi 0,74%, target penerimaan pajak 2021 tersebut akan cukup berat.

Untuk menakar hal tersebut, sebagai indikasi awal, perlu melihat realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2021. Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp374,9 triliun atau terkontraksi 0,46% dibandingkan tahun lalu. Realisasi ini lebih baik dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yang terkontraksi 3,01%. Rinciannya, realisasi PPh Non Migas sebesar Rp216,3 triliun atau terkontraksi 4,52% dan PPN dan PPnBM sebesar Rp137,5 triliun atau tumbuh 3,56% dibandingkan realisasi tahun 2020. Selanjutnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya sebesar 3,9 triliun atau tumbuh 67,3% dan PPh Migas terealisasi Rp17,2 triliun atau tumbuh 14,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kontraksi PPh Non Migas yang cukup dalam tersebut disebabkan antara lain efek gabungan perlambatan ekonomi, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% dan peningkatan restitusi pajak. Di sisi lain, capaian PPN dan PPnBM yang tumbuh positif menunjukkan sinyal positif pemulihan konsumsi masyarakat dan didukung faktor momentum bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, kinerja penerimaan pajak bulan April 2021 sangat baik terutama PPh Badan dan PPN Impor. Capaian ini ditopang kinerja PPh Badan yang melonjak akibat menurunnya kredit pajak karena memanfaatkan insentif fiskal pembebasan PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25 tahun sebelumnya, serta tumbuhnya aktivitas impor.

Di sisi lain, kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh meningkat cukup signifikan. Realisasi pelaporan SPT Tahunan per 30 April 2021 sebanyak 12.248.158 SPT atau lebih tinggi 12,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan rincian, SPT Tahunan WP Badan meningkat 26,8% dan WP Orang pribadi meningkat 11,8%. Dari data penerimaan pajak tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, secara umum konsumsi masyarakat masih tertekan dimana konsumsi rumah tangga masih lemah. Kedua, aktivitas ekonomi mulai bergerak yang terlihat dari mobilitas bulanan yang meningkat, Ketiga, target penerimaan pajak tahun 2021 cukup berat dan berpotensi terjadinya shortfall.

Keempat, PPh Badan diperkirkan masih akan terkontraksi disebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang menjadi basis perhitungan profit badan usaha. Kelima, PPN dan PPnBM pada tren positif seiring pemulihan konsumsi masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian walaupun berjalan lambat.

Dalam Konpers APBN Kita tanggal 25 Mei 2021, Menteri Keuangan kembali menegaskan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pemberian insentif pajak bagi sektor terdampak di tahun 2021 terutama UMKM untuk mendorong aktivitas dunia usaha dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Faktor penanganan pandemi Covid-19 secara konsisten dan disiplin serta akselerasi pelaksanaan vaksinasi nasional masih menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional.  

Pemerintah terus berusaha melakukan upaya terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, apabila perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai target, mengacu pada Pasal 28 UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, Pemerintah dapat melakukan penggunaan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, penambahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum (BLU) dan/atau penyesuaian belanja negara.

Saat ini, kebijakan pajak yang berpotensi menambah beban masyarakat dan dunia usaha harus dipertimbangkan dengan lebih cermat termasuk analisis cost dan benefit-nya. Upaya keras otoritas pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak patut diapresiasi. Namun mempertimbangkan kondisi saat ini, upaya intensifikasi sebaiknya lebih didahulukan daripada ekstensifikasi.

Terakhir, penerapan kebijakan fiskal countercyclical, tanpa dukungan pendapatan negara yang optimal akan berdampak meningkatnya risiko utang. Defisit anggaran negara yang diproyeksikan sebesar 5,7% di dalam APBN tahun 2021, diharapkan tidak semakin lebar.