Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Oleh : Irfan Sofi, DJPK
 
Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi dilaksanakan dengan konsep Money Follow Function, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.
 
Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah. 
 
Berdasarkan Data APBD Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  (DJPK) sebelum adanya penyesuaian akibat pandemi Covid-19, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap pendapatan daerah hanya sekitar 26,49%. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah paling kecil dimiliki oleh kabupaten dengan rata-rata sebesar 12,81%. Sumber PAD terbesar di daerah berasal dari Pajak Daerah yang berkontribusi sebesar 71,64%. Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi mayoritas daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah.
 
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan PAD menuju kemandirian daerah, yaitu:
 
1. Ekstensifikasi Pendapatan
Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah karena untuk Penerimaan dari PDRD sudah close list, close list, artinya sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan memungut pajak lain di luar pajak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penjaringan Wajib Pajak baru dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak. Selain itu, untuk menarik minat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring.
 
2. Intensifikasi Pendapatan
Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang ada. 
Piutang Pajak Daerah merupakan salah satu permasalahan yang harus dapat diselesaikan dan akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, khususnya data piutang PBB-P2 yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, untuk piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala daerah.
 
3. Penguatan Kelembagaan
Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Pengutan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.
Kendala yang dihadapi oleh banyak daerah saat ini yaitu kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan khususnya penilai pajak dan juru sita. Peningkatan wawasan SDM melalui penyertaan aparat dalam setiap Diklat, Workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan forum-forum lainnya. Selain itu, saat ini daerah dapat mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penempatan dari lulusan PKN STAN.
Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan. Selain itu pemungutan perpajakan dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sinergi pengelolaan PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Kejaksaan Negeri untuk pendampingan dalam penagihan pajak daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk sinergi perizinan dan integrasi sistem informasi.
 
Dengan berbagai upaya yang dilakukan tersebut diatas, diharapkan mampu meningkatkan PAD sehingga ketergantungan daerah akan dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang. Inovasi yang dilakukan oleh daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah akan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Optimalisasi potensi yang ada di daerah diperlukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
*) disclaimer: Tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.