Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Menimbang Konsep Degrowth dalam Mengatasi Perubahan Iklim di Indonesia

Ahmad Nurholis, Sekretariat Jenderal, Dipekerjakan di SKK Migas

Andre Gorz (1972) telah mengajak dunia untuk tidak terlalu agresif mengejar pertumbuhan ekonomi, atau lebih dikenal dengan konsep Degrowth. Model ini dikemukakan karena pertimbangan dampak kerusakan ekologis dan dimensi sosial akibat pertumbuhan ekonomi. Ukuran pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih lazim digunakan adalah dengan Produk Domestik Bruto (PDB), dimana indikator ini hanya menghitung produksi dalam satuan moneter, tanpa melihat dampak kerusakan ekologis dan dimensi sosial. Prediksi dalam publikasi The Limit to Growth (1972) dengan simulasi komputer, populasi manusia dan keterbatasan sumber daya alam, akan berakhir di tahun 2072. 

Indikator pertumbuhan ekonomi dengan PDB saat ini dinilai relatif usang, khususnya untuk negara-negara maju. Pandangan ini diperkuat dengan pendapat Kate Raworth dalam bukunya Doughnut Economics (2017) yang membahas model Ekonomi Donat. Ia mengatakan dalam salah satu presentasinya, "saat ini kita butuh berkembang (thrive), bukan lagi tumbuh (growth)". Model Ekonomi Donat yang diinisiasinya, kurang lebih serupa dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), namun lebih kompleks sebagai sebuah dashboard, minor dimensi ekonomi dan dinilai utopis oleh beberapa kalangan. Model ini lebih menitikberatkan pada konsep regenerasi dan redistribusi dibanding produksi.

Dengan konsep menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB, rendahnya PDB adalah gejala kurang sehat para pelaku ekonomi. Kontraksi ekonomi juga relatif terkait dengan peningkatan angka pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Untuk mengejar angka PDB yang tinggi, salah satu bisnis yang mendongkrak perekonomian adalah pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) yang tidak jarang mengeksploitasi alam berlebihan meskipun mendatangkan penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Sebagai homo economicus, manusia selalu berkeinginan lebih dalam memaksimalkan sumber daya, sehingga permisif dan lazim dengan ketamakan dan kekayaan. Hal itu menyebabkan pemanasan global karena efek rumah kaca dari emisi karbon yang dihasilkannya.

Data BPS pada 5 Februari 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi (-2,07%). IMF mencatat pertumbuhan PDB riil per Oktober 2020 secara global sebesar -4,4, negara emerging market dan berkembang sebesar -3,3 serta negara maju -5,8. 

Di sisi lain, kinerja aksi melawan perubahan iklim atau CCPI (Climate Change Performance Index) yang dirilis oleh Germanwatch, sebuah lembaga nirlaba kebijakan publik dari Jerman, mencatat kenaikan nilai CCPI dari Indonesia, 44,65 di tahun 2019 menjadi 53,59 di tahun 2020.  Secara peringkat, Indonesia melompat dari urutan 39 menjadi 24. Swedia masih  urutan teratas, sementara Amerika Serikat juga masih menjadi peringkat terbawah, yaitu peringkat ke-61. Indeks ini menangkap aksi perubahan iklim dari empat variabel, yaitu (1) emisi gas rumah kaca, (2) energi terbarukan, (3) penggunaan energi, dan (4) kebijakan perubahan iklim. 

Apakah kondisi paradoks PDB yang rendah namun CCPI tinggi di atas terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Dari data Bank Dunia, PDB Indonesia tahun 2009 sebesar 4,6%, atau menurun dari tahun 2008 sebesar 6%. Sementara CCPI di periode yang sama mengalami kenaikan, dari 53,88 menjadi 54,90. Dari sumber yang sama, di tahun 2015 PDB Indonesia tercatat 4,9%, sementara di 2014 mencapai 5%. Adapun CCPI juga menurun dari 59,57 menjadi 58,21, sehingga belum dapat dipastikan terdapat pengaruh linear negatif antara PDB dan CCPI. Dari analisis korelasi yang dilakukan penulis periode 2007-2020, hubungan antara PDB dan CCPI hanya 0,2, atau sangat lemah. Masih diperlukan penelitian lebih mendalam yang melibatkan variabel-variabel penjelas, seperti harga minyak dunia, dengan sampel dari berbagai negara G20 dalam beberapa tahun (data panel) seperti misalnya Amerika Serikat, Jepang dan Inggris. 

Lebih gamblang tentang Degrowth dan solusi konkretnya telah dituliskan Giorgos Kallis dan peneliti lain dalam buku The Case for Degrowth tahun 2020. Dalam buku ini Degrowth dinilai relevan untuk negara-negara maju (OECD). Negara-negara tersebut disarankan untuk berhenti melihat PDB dan lebih memperhatikan Genuine Progress Indicator (Indikator Kemajuan Asli) dan Well-being Indeks (Indeks Kesejahteraan). 

Bagaimana konsep Degrowth bisa diterapkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia? Dalam konteks Indonesia dan negara berkembang, maksud penulis dengan konsep Degrowth tidak diartikan sebagai pertumbuhan minus, namun bisa diterjemahkan sebagai pertumbuhan perlahan dengan tujuan utama mengurangi tingkat kerusakan lingkungan dan meningkatkan well-being. Konsep Degrowth memandang produksi dan konsumsi dengan cara berbeda dan cenderung untuk mengurangi. Adapun yang lebih ditekankan adalah keadilan distribusinya. Hal yang lebih dibutuhkan adalah pemahaman dalam membedakan ekspansi sederhana dalam aktivitas produksi dengan pertumbuhan "abadi" dalam sistem perekonomian (Kallis et all, 2020). 

Menurut pendapat penulis, beberapa solusi konkret Degrowth dalam buku tersebut bisa dipertimbangkan dan dipandang kompatibel dengan Indonesia, antara lain:

1. Green New Deal dengan Degrowth

Seperti halnya di AS, Uni Eropa dan beberapa negara, Green New Deal, atau sebuah rencana pembangunan sosio-ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan, sejatinya telah dimiliki Indonesia. Konsep dan programnya kurang lebih sudah terakomodasi dalam Indonesia Green Growth Program yang dikeluarkan Bappenas, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana rencana ini berjalan tanpa pertumbuhan eksesif. Salah satu contoh adalah penambangan bahan pembuatan energi terbarukan dan rendah karbon yang dinilai akan menimbulkan permasalahan baru jika terlalu berlebihan, misalnya kelangkaan tembaga untuk panel surya dan nikel untuk baterai mobil listrik. Degrowth menekankan konsumsi yang bertanggungjawab dan keadilan distribusinya. Adapun yang diharapkan dari Green New Deal adalah pertumbuhan angka lapangan kerja baru (green jobs). Indonesia dinilai harus memperbesar porsi energi terbarukan dan bersiap-siap menghadapi disrupsi energi yang diperkirakan energi fosil berakhir di tahun 2028 (Rifkin, 2020).

2. Pengurangan Jam Kerja

Pengurangan jam kerja secara alamiah terjadi di masa pandemi ini. Pembagian proporsi Working From Home (WFH) dan Work in Office (WIO) mulai lazim diberlakukan sebagai kebijakan adaptasi. Estimasi International Labour Organization (ILO) mencatat terjadi 8% penurunan jam kerja efektif per minggu, dari 38 jam menjadi 35 jam. Jam kerja efektif di perkotaan tercatat menurun dari 41 jam menjadi 38 jam per minggu, dinilai berdampak mengurangi konsumsi energi fosil, polusi kendaraan bermotor, tingkat stres pekerja dan meningkatkan kualitas work-life balance. Produktifitas pekerja di perkotaan juga dinilai dapat ditunjang oleh kecanggihan teknologi untuk jenis pekerjaan tertentu.

3. Keuangan Negara yang Hijau dan Berkeadilan

Peran negara dalam konsep Degrowth sangat vital. Kisah sukses pengenaan pajak karbon di Kanada dan Swiss yang efektif mengurangi emisi karbon dan meraih pendapatan negara, bisa diambil pelajaran. Penerbitan instrumen pembiayaan yang telah dilakukan Indonesia, seperti Green Bond, Green Sukuk, ORI dan Sukuk Tabungan, telah pada jalur yang benar. Peningkatan kesadaran pelestarian lingkungan dengan katalisator konsep SRI (Socially Responsible Investing), sangat diperlukan keterlibatan warga negara. Hasil dari kebijakan keuangan hijau pada akhirnya bertujuan untuk didistribusikan secara adil kepada warga negara dalam bentuk penyediaan infrastruktur atau program pelestarian lingkungan.

Pada akhirnya, mencari titik temu antara pertumbuhan ekonomi dengan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi tugas semua negara. Sinergi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan, karena planet bumi adalah satu-satunya tempat kehidupan umat manusia yang wajib dijaga kelestariannya.