Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Meningkatkan Koordinasi Sinergi dan Kebersamaan

Meningkatkan Koordinasi Sinergi dan Kebersamaan

Meningkatkan Koordinasi Sinergi dan Kebersamaan

Dalam Rangka Mengoptimalkan Peran Sekretariat Jenderal

Sebagai Pembina Sumber Daya Aparatur

 

 

 

 

 

Gedung Djuanda I Departemen Keuangan

Senin, 28 Desember 2009

 

 

 

 

Di tengah berbagai upaya Kesekretariatan Jenderal untuk terus melakukan konsolidasi dan revitalisasi, untuk kedua kalinya di tahun 2009 ini telah diselenggarakan Rapat Dinas Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan pada (28/12/2009). Acara ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, Sekretaris Jenderal Mulia P.Nasution, Inspektorat Jenderal Hekinus Manao, Staf Ahli Menteri, Dr. Raden Pardede sebagai Staf Khusus serta para Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Perwakilan dan pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kesekretariatan Jenderal. 

 

Menteri Keuangan sebagai Pengelola Keuangan Negara mendapatkan delegasi dan kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Bukan hanya tugas yang luar biasa penting, dilihat di dalam konteks kebijakan politik di Indonesia, melainkan tugas ini tidak didesentralisasikan dan tidak didelegasikan kepada daerah. Oleh karena itu, Departemen Keuangan adalah salah satu dari sedikit instansi yang memiliki kantor perwakilan cabang di seluruh Indonesia. Hal terpenting yang sangat perlu untuk digarisbawahi mengenai peranan Departemen Keuangan, sebetulnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Karena Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara adalah mengambil resources sesuai dengan peraturan konstitusi dan perundang-undangan dalam bentuk Penerimaan Negara dan mengembalikan resources tersebut dalam bentuk berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah, instansi Pemerintah maupun untuk melaksanakan program Pemerintah dimana wilayah Indonesia berada. Jadi ini adalah suatu tugas yang begitu penting di dalam melaksanakan fungsi tulang-punggung dan sekaligus pemersatu bangsa. 

 

Dengan adanya tugas yang sedemikian besar, dari sisi lingkup kewilayahan, yaitu secara geografis dan juga dari sisi skop tugas, Departemen Keuangan memiliki 12 unit Eselon I, dan staf khusus, untuk mendukung tugas sebagai Bendahara Umum Negara. Keputusan untuk merekrut Staf Khusus, dipikirkan secara hati-hati dan ditetapkan berdasarkan kualifikasi, tanpa kompromi dari sisi integritas. Tiga staf khusus Menteri Keuangan selama ini mengisi fungsi yang agak kurang dimiliki ekspertisenya oleh Departemen Keuangan. Dr. Bobby Nazif, Bagian IT, Lulusan Komputer dari University of Illinois Urbana Champaign, yang dikenal integritasnya. Begitu banyak proyek yang berhubungan dengan IT di Departemen Keuangan yang harus dipersiapkan, make sure transformasi, dengan memasukkan IT, tidak mengkompromikan kualitas maupun berbagai macam governance yang harus dijaga terus-menerus dan sangat kompleks. Kehadiran Staf Khusus Menteri lainnya yang juga turut meringankan tugas yang diemban oleh Menteri Keuangan, adalah Dr. Raden Pardede, karena waktu itu menjelang krisis tahun 2007/2008 dan dihubungkan dengan tugas Menteri Keuangan, di satu sisi Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia menghilangkan seluruh Pengaruh Menteri Keuangan di dalam pelaksanaan tugas menjalankan kebijakan moneter dan pengawasan perbankan. Seluruh Undang-Undang yang dilahirkan tahun 90’an, direvisi pada saat krisis, bahkan direvisi pada tahun 2000’an, semuanya menghilangkan Institusi Dewan Moneter. Padahal kalau terjadi segala sesuatu di dalam perekonomian, maka berdasarkan Keuangan Negara, maka kembali lagi ke Pemerintah dan biasanya konsekuensinya adalah cost (biaya).  

 

Begitu peliknya peranan sebagai Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara) yang tugasnya adalah mengelola keseluruhan resources di dalam perekonomian. Kalau ada sesuatu yang sifatnya terjadi sistem terancam dan sistem itu perlu dicegah agar tidak mengalami krisis atau bahkan untuk pencegahan atau pun berbagai hal ada konsekuensi terhadap anggaran negara maka semua pihak akan datang kepada Menteri Keuangan dalam bentuk keputusan dan pertanggungjawaban. Itu adalah tanggung jawab terhadap skop besar, namun tidak memiliki jangkauan ke dalamnya. Maka 2 (dua) staf khusus yang diangkat adalah Dr. Raden Pardede dan Dr.Chatib Basri. Kedua orang tersebut turut mengisi pula di banyak fungsi selama 4 (empat) tahun Menkeu menjabat, termasuk pada saat Departemen Keuangan harus berhubungan dengan Rating Agency, karena Republik Indonesia semenjak krisis, tiba-tiba memiliki utang dalam bentuk Surat Utang Negara yang diterbitkan di dalam negeri dan bahkan kemudian diterbitkan di luar negeri.  

 

Sebelum terjadi krisis 1997/1998, APBN Indonesia hanya mempunyai bentuk satu jalur/laju, dahulu namanya bukan I-Account, disebutkan bahwa anggarannya berimbang tetapi sebetulnya selalu defisit. Defisitnya hanya didanai oleh sumber yang Unified, yaitu sumber melalui bilateral dan multilateral. Pada saat Menteri Keuangan zaman orde baru, di Departemen Keuangan banyak berkeliaran orang-orang yang berasal dari multilateral dan bilateral, dan berpengaruh di dalam policy making process. Program IGGI atau CGI dulu, di situlah letak Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan bernegosiasi untuk mendapatkan sumber dana di dalam rangka pembiayaan defisit dan kemudian landscape politik berubah, Indonesia tidak lagi hanya bersumber kepada satu hal dan tidak meninggikan posisi kreditor sehingga mereka bisa mendikte policy making process. Jadi kembali lagi kepada fungsi sebelumnya, yaitu sebagai kreditor yang bernegosiasi, ibarat melakukan suatu proses bisnis yang accountable dan Indonesia menjadi negara yang betul-betul berdaulat, berdaulat artinya dapat memutuskan apa yang dikehendaki, kebijakan apa yang mau diambil, tahu persis berapa konsekuensi biaya, berapa pendapatan yang dimiliki sendiri dan jika kurang maka hutangnya ke siapa dan term yang dikehendaki seperti apa. Karena dalam hal ini, hutang dilakukan atas nama Republik, maka juga perlu dipertimbangkan term yang terbaik yang digunakan. 

 

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi bagi organisasi Departemen Keuangan begitu besar. Sepuluh tahun Republik ini berubah secara sangat fundamental dan oleh karena itu jantungnya yaitu Bendahara Umum Negara harus mengalami transformasi, karena realita baru, krisis ekonomi mendera Indonesia tiba-tiba dihadapkan dengan krisis perbankan yang memakan ongkos lebih dari 650 Triliun atau hampir 70% dari GDP, dalam bentuk utang baru. Departemen Keuangan yang selama ini tidak pernah mempunyai pengalaman untuk mengelola utang dalam negeri, dalam bentuk bonds atau Surat Utang Negara, tiba-tiba harus mengelola. Sebagian mungkin masih mencoba untuk mencegah dengan mengatakan bahwa itu tidak credible atau tidak perlu diperdagangkan tapi itu tetap surat hutang yang harus dibayar. Sebagian tradeable dan konsekuensinya surat utang yang menjadi tradeable (bisa diperdagangkan) artinya, surat utang tersebut bisa berpindah-pindah tangan dan pembeli ini akan mempunyai ekspektasi, ini adalah Surat Berharga Negara dan akan menjadi kata-kata berharga negara kalau memang disupport oleh sesuatu yang berharga. Berharga adalah bahwa negara ini mempunyai APBN yang sehat, governance yang baik, neraca yang bisa dipertanggungjawabkan serta data yang jelas dan konsisten. 

 

Dalam konteks ini, transformasi Departemen Keuangan sesudah krisis, yaitu dengan adanya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, memandatkan lagi suatu governance, tata kelola, struktur, cara kerja (mind set), yang juga harus berubah secara sangat radikal, berdasarkan mandat Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara dan bahkan dalam pertanggungjawaban dan pelaporan terhadap keuangan negara yang dikelola. Dua hal ini yang perlu untuk diketahui terutama oleh jajaran ke-Sekjen-an dan seluruh perwakilan Departemen Keuangan di dalam memahami evolusi apa yang sebetulnya sedang terjadi dan tugas apa yang sedang diemban sekarang.  

 

Di dalam konteks dua hal ini, yaitu bahwa Departemen Keuangan dimandatkan oleh Undang-Undang untuk berubah pada saat Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan, Undang-Undang Nomor 15 mengenai Pertanggungjawaban dan adanya realita, yaitu legacy atau warisan dari krisis keuangan 1997/1998 yang mengharuskan Departemen Keuangan menjadi suatu institusi yang tidak lagi memiliki satu stake holder dan simple, akan tetapi begitu banyak masyarakat, pelaku bisnis, pemerintah daerah, kreditor (bilateral, mulitilateral, individual, syariah, retail, ibu-ibu rumah tangga dan mahasiswa) serta para tax payer harus mendapatkan pelayanan yang terbaik (best services) di dalam kepabeanan. Semuanya adalah para stakeholder Departemen Keuangan, ditambah dengan Republik ini menjadi demokratis, terbuka dan desentralisasi, complete. Kalau Departemen Keuangan tidak mampu mengenali perubahan itu maka institusi tersebut pasti akan tergilas, yang akan muncul hanya frustrasi seluruh Republik. Menkeu menyatakan, “Alhamdulillah Departemen Keuangan bisa mengenali perubahan itu dan mencoba untuk mengelola perubahan itu dengan mendefinisikan kembali fungsi dan tugas kita” dan inilah yang disebut dengan esensi yang sekarang sedang dikelola. 

 

Rapat Kerja yang diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali tahun 2009 ini ditujukan kepada seluruh organisasi ke-Sekretariat Jenderal-an di Departemen Keuangan, untuk terus-menerus memahami, Sekjen dianggap sebagai organisasi dapur kotor, oleh karena itu sangat strategis. Sekjen adalah organisasi yang sangat penting. Organisasi ini menempel sangat dekat dengan tipe organisasi Departemen Keuangan sebagai holding karena terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal yang sangat besar dan memiliki suatu kemandirian yang cukup nyata, diantaranya : DJP, DJBC, DJPB, DJKN, Bapepam L/K, DJPU, DJA, DJPK, Inspektorat Jenderal, dan berbagai macam yang lain. Ini adalah organisasi yang luar biasa besar dan rumit tapi di setiap unit segmennya mempunyai tugas yang sangat strategis. 

 

Di dalam konteks rapat kerja 2 (dua) kali, termasuk agendanya adalah akan diadakan evaluasi. Sekretariat Jenderal adalah core-nya. Yang paling nyata dan sering dirasakan oleh semuanya, ibarat dapur kotor, berarti termasuk unit Bagian Umum, Bagian SDM, Biro Hukum, Biro Bantuan Hukum, Bagian Umum dan Perlengkapan. Pada saat sekarang, Departemen Keuangan memasuki rezim Performance Best Budgeting, dimana siapa saja yang melakukan harus perform dan bertanggung jawab.

 

 

Dalam rangka untuk mengelola perubahan yang begitu besar dan mengantisipasi tantangan yang semakin rumit ke depan, organisasi ke-Sekjen-an harus menjadi salah satu motor untuk bisa merevitalisasi seluruh Departemen Keuangan. Oleh karena itu, setiap unit Departemen Keuangan, semuanya memang perlu untuk dilakukan evaluasi. Memasuki tahun 2010, yang merupakan masa-masa yang cukup baik untuk melakukan refleksi, bukan menjadi bagian dari masalah, akan tetapi dapat menjadi bagian dari solusi. 

 

Ada beberapa hal yang perlu untuk digarisbawahi di dalam bisnis Sekretariat Jenderal, yaitu diperlukan evaluasi untuk anggaran. Menurut hemat Menkeu, anggaran di Departemen Keuangan cukup besar untuk ukuran departemen di Republik ini. Dalam hal ini, perbaikan akurasi dari perencanaan sangat diperlukan, terutama yang sifatnya adalah belanja untuk barang-barang atau program yang benar-benar membutuhkan anggaran yang cukup signifikan karena kinerja dari Departemen Keuangan harus menjadi salah satu contoh bahwa institusi ini bisa membuat perencanaan anggaran dengan baik dan akurat, mengelola anggaran dengan baik, melaksanakan rencana dengan konsisten dan melaporkan secara accountable. Jika sebagai sebuah organisasi tidak bisa melakukannya, dapat dikatakan institusi tersebut tidak mempunyai kredibilitas. Sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dan pelaporan menjadi suatu siklus yang harus masuk di dalam cara berpikir untuk dapat dijadikan contoh di departemen atau di Republik ini.

 

 

Kedua,yang sangat penting dari Departemen Keuangan ke-Sekjen-an, yaitu divisi SDM (Sumber Daya Manusia). Divisi ini dapat menunjukkan kualitas organisasi seperti apa di Departemen Keuangan, memiliki 64.000 karyawan dan dituntut untuk mempunyai sistem database SDM yang reliabletermasuk pengetahuan mengenaitrack record,assessment, posisi,promosi, rotasi, grading,dimana semuanya itu adalah bagian dari kualitas organisasi.Back bone ini lah yang tidak boleh dikompromikan di Departemen Keuangan. Banyak sekali progressdisiniyang masih perlu untuk tetap dikawal, sehingga pada suatu saat Departemen Keuangan memiliki salah satu simbol di dalamnya adalah quality SDM dan organisasi SDM-nya adalah yang paling dibanggakan. Ini juga merupakan satu hal yang harus dikawal sehingga seluruh jajaran di Departemen Keuangan bisa bekerja dengan nyaman, tenangdan percaya diri terhadap organisasi ini.  

 

Untuk penganggaran dan lain-lain, beberapaprogress sudah dibuat dengan melakukane-Procurement,yang merupakan salah satu bentuk dimana Departemen Keuangan terdepan. Menkeu memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran di Sekretariat Jenderal yang sudah memasukkan e-Procurement bahkan dianggap sebagai contoh di Republik. Jadi good governance bukan lagi menjadi bualan semata, atau teori, akan tetapi terus dilakukan. Penyempurnaan sistem dan perbaikan kinerja akan terus-menerus dilakukan, termasuk cara pengambilan keputusan, sistem informasi, serta akuntabilitas dari keputusan yang telah dibuat. Upaya ini dilakukan untuk menjadi suatu organisasi yang baik.  

 

Rapat dinas untuk kedua kalinya ini mengambil tema “Meningkatkan Koordinasi Sinergi dan Kebersamaan di dalam rangka Mengoptimalkan Peran Sekretariat Jenderal sebagai Pembina Sumber Daya Aparatur”. Kordinasi sinergi dan kebersamaan, artinya bagaimana Sekjen bisa menciptakan sebuah koordinasi yang baik, di dalam Sekjen sendiri maupun terhadap unit lain.  

 

Seiring dengan tuntutan dan perubahan yang sedang terus-menerus dilakukan oleh Departemen Keuangan, maka suatu saat Sekjen bisa menjadi sebuah organisasi yang open, dynamic dan berisikan orang-orang yang profesional. Departemen Keuangan is a strategic Department, inherent dengan uang dan kekuasaan. Integritas sangat dibutuhkan dan dengan sepenuh hati memikirkan by design untuk menjaga diri sendiri dan keluarga, sangat mudah sekali terpeleset. Reform is about struggle to change mind set dan behavior. Jangan anggap remeh dalam hal ini.  

 

Menkeu meminta semua di Sekjen adalah back bone. Karena core atau dekat dengan pembuat keputusan, yang sangat memerlukan sebuah integritas. Semua di Departemen Keuangan terutama di Sekretariat Jenderal (Biro Hukum, Biro Bantuan Hukum, Peraturan, Masalah Keputusan, SDM Promosi-Rotasi, Baperjakat) harus bisa menjaga itu, karena semuanya adalah very strategic position.  

 

Departemen Keuangan sampai hari ini dianggap masih belum pada tempatnya untuk merasa berpuas diri. Menkeu meminta sebagai pembekalan terakhir kepada seluruh jajaran ke-Sekjen-an, seluruh pejabat Eselon I maupun dari seluruh pejabat terutama pada kantor-kantor perwakilan Departemen Keuangan di daerah, untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa menunjukkan wajah Departemen Keuangan yang terbaik yang bisa ditunjukkan, menjadi spoke person yang baik, santun, jelas, mengetahui fakta dan hal penting lain adalah bisa menjaga Gedung Keuangan Negara, karena merupakan aset Departemen Keuangan. Kepala Perwakilan dan seluruh yang disebut Kepala Rumah Tangga diminta untuk melakukan kalkulasi secara baik dan benar, maintenance terhadap gedung-gedung keuangan negara dan juga penghematan anggaran untuk mengelola seluruh keuangan negara. Menggunakan yang memang betul-betul dibutuhkan, diprioritaskan untuk membuat seluruh aset terawat dengan baik, dan dengan demikian Departemen Keuangan di seluruh pelosok Indonesia bisa dilihat sebagai institusi yang diisi dengan orang-orang yang baik, Gedung-gedung Keuangan Negara yang juga terawat dengan baik dan bisa memancarkan value (nilai-nilai) yang terpuji. (lf)