Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Modernisasi Sistem Perbendaharaan dan Masa Depan Pembayaran Secara Elektronik dalam Konteks Implementasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan

Oleh Adi Setiawan, Kepala KPPN Ketapang

Kamis, 21 Februari 2018 lalu Kementerian Keuangan bersama anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA), diantaranya PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Induk terkait penggunaan Corporate Credit Card yang selanjutnya disebut Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Penggunaan KKP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) Nomor Per-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan (UP) menegaskan potensi dan peran strategis instrumen pembayaran secara elektronik. Kebijakan ini sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi, akuntabilitas dan simplifikasi pelaksanaan belanja pemerintah di Kementerian/ Lembaga.

Beberapa unsur utama dari modernisasi sistem perbendaharaan, terutama melalui implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), terkait erat dengan pengelolaan data penerima pembayaran (supplier), yang memungkinkan pelaksanaan transfer melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) elektronik dan sentralisasi pengelolaan rekening pemerintah. Di samping efisiensi proses dan penggunaan sumber daya, integrasi dalam tahapan proses pencairan dana tersebut menjadi salah satu pemicu dan pengungkit atas serangkaian upaya penyempurnaan lainnya. Upaya penyempurnaan dimaksud, diantaranya berupa standardisasi penamaan rekening bendahara instansi dan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan UP oleh bendahara pengeluaran. Langkah-langkah strategis ini, dikordinasikan sebagai inisatif dengan target berskala nasional dalam Program Transformasi Kelembagaan yang secara intensif digulirkan sejak tahun 2015 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2016 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2004 hingga 2025.  

Inisiatif kebijakan lainnya yang berkaitan dengan modernisasi pembayaran ialah pengaturan pengelolaan UP yang memungkinkan penyelarasan modernisasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan praktek dunia usaha, diantaranya melalui penggunaan internet banking. Sejak tahun 2016, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN, pembayaran atas beban APBN melalui pendebetan rekening Bendahara dapat dilakukan dengan layanan perbankan secara elektronik (internet banking). Penggunaan instrumen ini merupakan bagian dari upaya transformasi yang terencana sejak dicanangkan sebagai inisiatif pada tahun 2016.

Dalam kaitannya dengan uji coba penggunaan KKP, instrumen internet banking ini idealnya sudah siap digunakan sebagai kelaziman untuk mendukung proses bisnis terkait penggunaan KKP. Salah satu tujuan dan manfaat utama dari penggunaan KKP yakni berlakunya transaksi non-tunai yang menghasilkan efisiensi berupa berkurangnya kebutuhan uang kas, berkurangnya resiko kehilangan dan kemudahan bukti pengeluaran/ transasksi. Meskipun dapat dilakukan melalui mekanisme konvensional dengan penerbitan bilyet giro dan penyetoran kas, idealnya pelunasan atas penggunaan KKP dilakukan melalui instrumen yang konsisten dengan semangat dan manfaat transaksi non-tunai. Dalam hal ini dapat dicapai melalui penggunaan internet banking.

Dari modernisasi sistem perbendaharaan yang terus dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan, terdapat beberapa pola transformasi organisasi dan layanan yang patut menjadi perhatian. Beragam inisiatif reformasi birokrasi di penjuru dunia menunjukkan pola penyelarasan (alignment) antara praktek bisnis di dunia usaha yang lebih maju dengan didukung fleksibilitas sumber daya dan relevansi ukuran kinerja keuangan dengan semangat baru birokrasi yang tanggap atas peran utama pemerintah dalam pengaturan dan penciptaan kebijakan yang unggul. Khususnya di sektor keuangan, pola dan praktek perbankan merupakan salah satu faktor dengan daya ungkit yang signifikan dalam modernisasi sistem perbendaharaan negara.

Dalam hubungannya dengan inisiatif berciri e-government (ditandai dengan aspek penggunaan Teknologi Informasi yang signifikan) institusi pemerintah memiliki keterbatasan atas justifikasi kemanfaatan yang tidak dapat dengan mudah diukur melalui konsepsi rugi-laba sebagaimana sektor dunia usaha (Owen Hughes: 2003). Iain Kern, Associate Director pada Institue for Public Policy Research, dalam Public Value and E-government (2010) menegaskan bahwa potensi kemanfaatan publik (Public Value) dari inisatif modernisasi sistem berbasis Teknologi Informasi diantaranya dapat dicapai melalui langkah strategis yang terencana dan tidak semata-mata berfokus pada pencapaian tugas dan fungsi instansi pemerintah tertentu. Dengan kata lain modernisasi sistem dilakukan berdasarkan perspektif kemanfaatan publik yang luas bagi segenap unsur birokrasi pemerintah, pelaku dunia usaha dan masyarakat. Langkah-langkah strategis yang terencana dan mengacu pada kemanfaatan publik yang luas dimaksud tercermin pada rangkaian upaya dan capaian (milestone) yang dilaksanakan oleh segenap unsur Ditjen Perbendaharaan sebagai implementasi dari program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Pola transformasi yang prudent dan mengedepankan pengelolaan sumber daya yang akuntabel dan professional juga tercermin dalam pengembangan profesi Bendahara sebagai pejabat fungsional. Saat ini telah dilakukan program sertifikasi Bendahara Instansi yang prosesnya secara intensif dilaksanakan di seluruh KPPN sebagai Unit Pelaksana Sertifikasi. Kondisi dan inisiatif ini sejalan dengan pendapat bahwa modernisasi pengelolaan keuangan negara khususnya melalui institusi perbendaharaan terkait dengan kepercayaan publik atas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya guna (fiduciary and governace management) dan tidak hanya terkait dengan aspek pengelolaan fiskal (Rowley, 2011; Parry, 2010; Kern 2004). Melalui Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, pemerintah tidak hanya berupaya mewujudkan peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dengan konsepsi konvensional, tetapi juga menunjukkan upaya sungguh-sungguh membangun kepercayaan publik (trust) melalui penyelenggara negara yang profesional dan berintegritas.

Salah satu potensi dari pola modernisasi sistem pembayaran elektronik, khususnya yang terkait dengan penggunaan KKP dan internet banking adalah penggunaan KKP untuk mendukung pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan secara elektronik. Dalam banyak aspek, pengadaan barang dan jasa secara elektronik identik dengan praktek belanja secara online yang kian lazim dimanfaatkan masyarakat. Disamping kemudahan dalam proses perbandingan dan pemilihan (comparation and selection), aspek efisiensi menjadi nilai lebih yang didukung akuntabilitas terhadap nilai perolehan barang dan jasa. Namun demikian, terdapat persepi kendala secara umum dalam kaitannya dengan penggunaan mekanisme belanja online untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini terkait dengan ketentuan pelaksanaan APBN yang menghendaki pembayaran dilakukan setelah barang dan/jasa diterima (UU Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat 1). Sebagaimana diketahui, di samping fasilitas pembayaran pada saat barang diterima (Cash On Delivery- COD), transaksi dalam pengadaan secara elektronik/belanja online identik dengan pembayaran sebelum barang dikirimkan. Ketentuan saat ini mengatur bahwa pengadaan secara elektronik dapat dilakukan dengan didukung jaminan dalam bentuk komitmen penyedia barang dan jasa dan pelunasannya dilakukan dengan UP. Di samping itu, penggantian atas penggunaan UP dimaksud dilakukan setelah barang dan/jasa diterima (PMK 145/PMK.05/2017 Pasal 14). Pengaturan praktek pengadaan barang secara elektronik/belanja online ini pada prinsipnya terbatas pada aktivitas pemesanan. Terlepas dari aspek kehati-hatian atas potensi kerugian negara, proses bisnis ini tidak mendukung realisasi dari manfaat belanja online lainnya yaitu kemudahan pembayaran sebagai manfaat penggunaan kartu kredit.

Dari pembahasan di atas terdapat beberapa hal yang kiranya patut dicatat sebagai referensi dalam pengembangan mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN di masa yang akan datang sebagai berikut:

  1. Proses bisnis atas uji coba pengguan Kartu Kredit tidak serta merta selaras dengan konsep pembayaran secara elektronik dan pengurangan penggunaan kas/tunai dalam hal belum diwajibkan pelunasannya dilakukan melalui mekanisme elektronik (misalnya dengan internet banking).
  2. Uji coba penggunaan Kartu Kredit saat ini mengijinkan penggunaannya untuk belanja barang tanpa membatasi  penggunaannya dalam hal digunakan untuk belanja online dalam rangka pengadaan barang dan jasa secara secara elektronik. Namun demikian Pengaturan dalam ketentuan saat ini membatasi praktek belanja online dengan UP, yang pada prinsipnya mempersyaratkan penerimaan barang dan jasa sebelum dilakukan pelunasan/pembayaran.

Sebagaimana dirilis The Economist, pada tahun 2011 Indonesia secara umum berada di peringkat 47 dari 62 Negara dalam hal tingkat pertumbuhan penggunaan transaksi elektronik, dengan tingkat transaksi Government to Citizen dan Government to Business masing-masing pada peringkat 40 dan 44. Modernisasi sistem perbendaharaan yang sangat pesat khususnya sejak 2014 tentunya menunjukkan komitmen pemerintah untuk penggunaan transaksi elektronik sebagai bentuk upaya efisiensi pelaksanaan APBN. Di masa yang akan datang, potensi kemanfaatan dari capaian saat ini membutuhkan konsistensi pengaturan dan analisis interoperability (potensi keterhubungan) sistem pendukung dalam implementasi proses bisnis yang kiranya menjadikan program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan menjadi sangat strategis dan membutuhkan perhatian dari banyak pemangku kepentingan.

*) disclaimer : Tulisan merupakan pendapat pribadi dan bukan mewakili instistusi tempat penulis bertugas