Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Peran Pengawasan Itjen Kemenkeu di Saat Pandemi

Novi Andriyanto, Inspektorat Jenderal

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis multidimensi, baik di sektor kesehatan maupun sosio-ekonomi di seluruh dunia. Pemerintah merespon dampak Pandemi Covid-19 dengan berbagai kebijakan extraordinary dan instrumen fiskal secara masif. Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) pun digulirkan dengan jumlah anggaran mencapai Rp695,2 Triliun (Perpres 72 Tahun 2020). Dengan ruang lingkup program yang begitu luas (kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, insentif usaha, pembiayaan korporasi, dan sektoral & pemda), kebijakan counter cyclical ini, diharapkan dapat menahan dampak pandemi Covid-19 dan menjadi stimulus (jump start) bagi pemulihan perekonomian nasional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang PEN, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan menjaga kualitas pengendalian intern atas pelaksanaan program PC PEN. Untuk itu, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukannya baik assurance maupun consulting diharapkan dapat memberikan keyakinan bahwa APBN atau #UangKita telah dikelola dengan cepat, tepat, efektif, akuntabel dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Program PC PEN dirancang dan dilaksanakan dalam kondisi darurat dimana kebijakan/keputusannya diambil dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan (working within constraints). Salah satu implikasinya, pelaksanaan program ini menghadapi trade-off antara kecepatan dan akuntabilitas. Dengan kondisi demikan, Itjen memiliki peran sebagai penyeimbang, yaitu menjadi katalisator yaitu mendorong mitra pengawasan untuk menjalankan program dengan cepat sekaligus menjaga akuntabilitas dengan memastikan program dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Terdapat 3 value proposition yang diberikan oleh Itjen dalam pengawalan program PC PEN, yaitu Assurance, Insight, dan Objectivity (IIA). Assurance artinya Itjen memberikan keyakinan bahwa proses governance (tata kelola), risk management (manajemen risiko), dan control (kendali) (GRC) atau  pelaksanaan program PC PEN dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Insight yaitu Itjen menjadi katalis untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dengan memberikan pandangan, masukan dan rekomendasi dari hasil analisis dan penilaian. Objectivity (objektivitas) yaitu Itjen memberikan saran yang independen atas pelaksanaan program kepada para stakeholder dengan berkomitmen terhadap integritas dan akuntabilitas.

Value Proposition tadi diwujudkan oleh Itjen melalui Pengawasan Program PC PEN yang meliputi seluruh tahapan pelaksanaan program (end to end), mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan/pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan dan penganggaran, Itjen berperan antara lain memberikan asistensi dalam penyusunan desain program, memastikan dokumentasi perencanaan program berjalan dengan baik, memastikan kelengkapan dan keselarasan regulasi, memastikan ketepatan refocusing anggaran, serta mendorong percepatan pengesahan DIPA agar program dapat segera direalisasikan.

Itjen juga memastikan adanya latar belakang/justifikasi/urgensi yang memadai atas kebijakan yang diambil, target output dan outcome yang terukur, dan mekanisme/desain tata kelola pelaksanaan kebijakan yang menjaga ketepatan sasaran program. Dengan dikawalnya proses perencanaan dan penganggaran, diharapkan program PC PEN dapat segera diimplementasikan dengan cepat, efisien dan efektif.

Pada tahap pelaksanaan, hal krusial yang dilakukan Itjen adalah mengidentifikasi hal-hal yang menghambat implementasi program. Berbagai kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Itjen untuk melaksanakan hal tersebut antara lain monitoring pelaksanaan program secara berkala, asistensi dan coaching clinic, focus group discussion (FGD), penyusunan kajian, koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah (APIP K/L/D) terkait dan berbagai kegiatan pengawasan lainnya. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Itjen memberikan rekomendasi (advice) untuk mengatasi hambatan yang ditemukan (debottlenecking). 

Itjen juga bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengawalan pelaksanaan program dengan pencegahan. Kerjasama dan komitmen tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada para eksekutor program melalui sinergi pengawasan yang melibatkan APIP K/L/D, BPKP, Satuan Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara-Badan Layanan Umum (SPI BUMN-BLU), Kejaksaan Negeri, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harapannya, kepercayaan diri eksekutor program meningkat dan realisasi program PC PEN tidak lagi tertahan hanya karena adanya keraguan dan ketakutan.

Selain mempercepat pelaksanaan program, dari sisi akuntabilitas Itjen juga menginternalisasikan peningkatan integritas, mensosialisasikan pencegahan fraud, dan menyediakan saluran pengaduan untuk menampung dan merespon laporan terjadinya fraud. Itjen juga memberikan saran perbaikan aspek GRC pada proses bisnis mitra pengawasan yang memiliki celah terjadinya penyalahgunaan. Upaya-upaya pencegahan dan deteksi indikasi fraud yang telah dilakukan Itjen ini berperan penting dalam mengurangi terjadinya fraud pada Program PC PEN.

Pada tahap pelaporan/pertanggungjawaban, Itjen menjaga akuntabilitas program PC PEN antara lain dengan memastikan bahwa penyaluran/realisasi program dilakukan sesuai dengan ketentuan, disertai dengan dokumen pendukung yang memadai dan dicatat sesuai dengan standar yang berlaku. Itjen juga mendorong mitra pengawasannya untuk mengelola dengan baik segala dokumentasi/kertas kerja yang menjadi dasar pengambilan suatu keputusan (menjaga sense of crisis) dan secara proaktif melakukan pendampingan mitra pengawasan yang sedang diperiksa oleh auditor eksternal/APH. Dengan dilakukannya hal tersebut, awareness mitra pengawasan dalam menjaga kualitas tata kelolanya diharapkan semakin meningkat dan akuntabilitas pelaksanaan program dapat tetap terjaga.

Pendekatan pengawasan yang dilakukan Itjen seperti business as usual saat ini telah coba di-realign / diselaraskan kembali. Kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan di akhir (ex-post), tapi juga saat kegiatan berlangsung (ex-ante). Pelaksanaan pengawasan pun juga dilakukan dengan fleksibel, tidak memperlambat dan menghambat pelaksanaan tugas mitra pengawasan, bersifat strategis-berkelanjutan, serta berorientasi pada rekomendasi perbaikan proses bisnis secara cepat dan tepat. Hal ini selaras dengan pergeseran peran Itjen dari sebagai watchdog (pengawas) menjadi strategic partner (partner strategis) dan trusted advisor (penasehat tepercaya).

Pandemi yang kita dihadapi saat ini dapat dianalogikan seperti musim dingin (winter) pada serial Game of Thrones. Kondisi dimana semua orang menghadapi musuh yang sama dan saling menggantungkan nasibnya pada satu sama lain. Saat ini, Itjen Kemenkeu, APIP K/L/D, BPKP, maupun APH bersinergi untuk bersama mengawal pelaksanaan program PC PEN. Kerja sama ini secara kumulatif diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan, menjaga akuntabilitas, dan meningkatkan manfaat yang dihasilkan program PC PEN bagi masyarakat. Sama seperti yang sering dikatakan oleh House Starks, “Winter is coming. When the snows fall and the white winds blow, lone wolf dies, but the packs survive”.

*disclaimer: tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja