Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Peran SIKP Membantu Keakuratan Pencairan Subsidi Bunga UMKM

Oleh

Windraty Ariane Siallagan, DJPB 

Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi sehingga membuat para debitur kecil, baik individu ataupun kelompok bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami pelemahan daya beli. Hal ini berujung pada menurunnya kapasitas atau bahkan ketidakmampuan untuk membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang mereka terima. 

Sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19, baru-baru ini pemerintah menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan skema subsidi bunga dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Pemerintah menekankan bahwa skema subsidi bunga dimaksudkan untuk memastikan UMKM dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 dengan memberi sedikit ruang bernafas bagi pembayaran cicilan mereka. Artinya, program ini bukan untuk menalangi bank atau perusahaan pembiayaan, namun untuk debitur UMKM. 

Pemerintah mengalokasikan Rp35,28 triliun untuk program subsidi bunga dari total Rp123,46 triliun dari anggaran PEN untuk UMKM dan UMi. Program subsidi bunga ditargetkan pada sekitar 60,66 juta penerima. Total outstanding kredit penerima subsidi bunga mencapai Rp1.601,75 triliun. 
 
Subsidi bunga / subsidi margin diberikan kepada debitur UMKM dengan pinjaman atau plafon pembiayaan maksimal Rp10 miliar. Subsidi ini akan diberikan untuk 6 bulan yang dimulai pada 1 Mei 2020. 

Besarnya subsidi berbeda antara debitur yang didasarkan pada plafon pinjaman dan jenis penyalur pinjaman atau lembaga penyalur, mencakup lembaga penyalur program kredit pemerintah, bank dan perusahaan pembiayaan. Untuk debitur dengan penyalur pinjaman adalah perbankan dan perusahaan pembiayaan, maka pinjaman sampai dengan Rp500 juta diberikan subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama, dan 3% untuk bulan kedua. Adapun pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar diberikan subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, dan 2% untuk 3 bulan kedua. 

Selanjutnya, untuk debitur yang pinjamannya disalurkan melalui Lembaga penyalur kredit program pemerintah, maka pinjaman sampai dengan Rp10 juta diberikan subsidi sebesar beban bunga debitur, paling tinggi 25%. Adapun pinjaman di atas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta diberikan subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan kedua. Selanjutnya, untuk pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar, diberikan subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama, dan 2% untuk 3 bulan kedua. 

Besarnya subsidi berbeda antara debitur yang didasarkan pada plafon pinjaman dan jenis penyalur pinjaman atau lembaga penyalur, mencakup lembaga penyalur program kredit pemerintah, bank dan perusahaan pembiayaan. 

Untuk menerima subsidi bunga ini, setiap debitur harus memenuhi sejumlah kriteria umum. Pertama, mereka harus memiliki pinjaman atau pembiayaan yang masih harus dibayarkan kepada penyalur pinjaman sampai 29 Februari 2020. Kedua, mereka tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). Ketiga, mereka memiliki pinjaman yang dikategorikan sebagai performing loan lancar per 29 Februari 2020. Terakhir, mereka memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau dapat mendaftar untuk mendapatkannya. Sebagai tambahan, untuk peminjam yang mempunyai pinjaman kumulatif atau plafon pembiayaan di atas 500 juta rupiah sampai 10 miliar rupiah, harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur pinjaman / pembiayaan.

Institusi penyalur pinjaman ini pertama, termasuk 102 bank umum, 1.570 BPR, 176 BPRS dan 110 perusahaan pembiayaan yang terdaftar pada OJK yang meliputi hampir 36,689 juta debitur. Kedua, lembaga penyalur program kredit pemerintah yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti UMi, Mekaar, PT. PNM, dan PT. Pegadaian dan meliputi 16,68 juta debitur dan 4 Badan Layanan Umum (BLU) yaitu PIP, LPDB, P2H, LPMUKP yang bermitra dengan 297 koperasi dengan 7,289 juta debitur.

Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana memastikan proses pencairan yang cepat namun efektif dalam waktu singkat selama enam bulan. Pencairan dana yang cepat (rapid disbursement) dapat mencegah kegagalan pelaksanaan program subsidi bunga/subsidi margin dan menghindari terjadinya penyerapan anggaran yang rendah (budget underspending) yang berdampak buruk bagi penawaran agregat dan perekonomian nasional.

Pemerintah menggunakan sejumlah strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi dan pencairan anggaran seperti memanfaatkan teknologi big data, melibatkan bank dan perusahaan keuangan yang kredibel memberikan data valid, memberlakukan pendaftaran online dan pembayaran tanpa uang tunai (cashless), dan melakukan sosialisasi program yang masif.

Pertama, dalam mengelola big data, pemerintah menggunakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang meningkatkan kecepatan administrasi dan validitas serta memfasilitasi budget tracking (penelusuran anggaran). SIKP diharapkan dapat meningkatkan keakuratan data debitur dan jumlah subsidi. Digitalisasi juga bertujuan untuk memperoleh data informal yang selama ini tidak tercatat untuk meningkatkan kualitas database UMKM di masa mendatang. 

Kedua, pemerintah melibatkan bank dan perusahaan pembiayaan dengan rekam jejak yang baik, terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyalur pinjaman /pembiayaan. Lembaga-lembaga ini akan membantu pemerintah dalam menyediakan data yang valid dari debitur kecil yang tersebar di seluruh Indonesia dan mendukung proses pencairan sebagai bagian dari faktor utama implementasi program yang efektif.

Ketiga, pemerintah menerapkan registrasi online melalui SIKP untuk kecepatan dan memperkenalkan pembayaran tanpa uang tunai (cashless payment) dalam pencairan subsidi bunga. Pemerintah membayar subsidi tanpa uang tunai melalui akun virtual debitur. Registrasi daring dan pembayaran tanpa uang tunai dimaksudkan untuk memastikan bahwa subsidi bunga tepat sasaran, diperoleh oleh penerima yang berhak. Akun virtual juga menjadi media bagi pemerintah untuk memperkuat program inklusi keuangan.

Terakhir, pemerintah gencar melakukan sosialisasi. Program literasi disampaikan oleh semua penyalur pinjaman kepada semua calon peserta program subsidi bunga. Pemerintah juga mengkomunikasikan program secara luas melalui media online.  

Untuk mengurangi peluang pelanggaran integritas, terutama penipuan dan korupsi, pemerintah mewajibkan manajer keuangan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Penyalur yang bertanggung jawab atas penyaluran untuk menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

Untuk memperkuat pengendalian internal, pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Di samping itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) baik pada Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya terkait pemberian subsidi bunga/subsidi margin.
 

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.