Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pidato Menkeu Mengenai Pertanggunganjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008

Pidato Menkeu Mengenai Pertanggunganjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 Dihadapan Pimpinan dan Para Anggota DPR

Pidato Menkeu Mengenai Pertanggunganjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 Dihadapan Pimpinan dan Para Anggota DPR-RI



Jakarta, 02/02/10 (Fiscal News) – Saudara Pimpinan dan Para Anggota DPR-RI yang terhormat, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dalam rangka pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2008.

Reformasi keuangan negara dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), ditandai dengan dilahirkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sejak ditetapkannya paket UU tersebut, Pemerintah telah dan terus melakukan perbaikan-perbaikan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pada tahun 2005, Pemerintah untuk pertama kali dalam sejarah 60 tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia, berhasil menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2004. Selama 60 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia tidak pernah memiliki laporan keuangan yang komprehensif, termasuk tidak adanya neraca keuangan pemerintah. Pelaporan pengelolaan keuangan negara hanya berupa laporan anggaran dan realisasinya. Diterbitkannya pertanggungjawaban keuangan negara melalui penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang komprehensif dan dengan mengadopsi praktik-praktik internasional terbaik (international best practices) merupakan prestasi yang harus dicatat dan diakui sebagai tonggak bersejarah dalam pengelolaan keuangan negara. LKPP TA 2004 merupakan hasil konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang telah menyajikan 4 (empat) komponen pokok Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).


Selengkapnya : Pidato Menkeu Mengenai Pertanggunganjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008