Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Pilihan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Makin Luas

Oleh Irfan Sofi, Ditjen Perimbangan Keuangan

Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal secara luas dan bertanggung jawab telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2001. Penyerahan sebagian kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber pendanaannya kepada Pemerintah Daerah (Pemda). 

Setiap Pemda memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut yaitu melalui penyediaan infrastruktur publik di daerah. Penyediaan infrastruktur di daerah saat ini masih banyak mengandalkan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

Alokasi belanja proyek infrastruktur saat ini masih rendah sedangkan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur di Indonesia sangatlah besar. 

Berdasarkan data dari Kementerian PPN/Bappenas, rencana pendanaan major project selama lima tahun (2020-2024) adalah sekitar Rp6.555,8 triliun. 

Sumber pembiayaan berasal dari Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta masyarakat. Pembiayaan dari KPBU/BUMN/Swasta/Masyarakat diperkirakan menjadi sumber pendanaan terbesar dengan kontribusi sebesar 73,4 persen dari total kebutuhan pendanaan atau sekitar Rp4.814,9 triliun. Selanjutnya diikuti oleh porsi dari APBN berupa belanja Kementerian / Lembaga (K/L) dengan persentase 18,1 persen dan melalui DAK sebesar 6,3 persen sisanya berasal dari Subsidi/Public Service Obligation (PSO). 

Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat berupaya mendorong Pemerintah Daerah agar bisa memanfaatkan alternatif pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur daerah yang menjadi kewenangannya. Pembiayaan kreatif tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, membentuk dan mendorong sumber baru pertumbuhan ekonomi di daerah serta meningkatkan investasi di daerah. 

Sebelum menentukan pilihan pembiayaan yang tepat, terlebih dahulu harus mengenal lebih jauh karakteristik dari masing-masing jenis pembiayaan tersebut. 

Karakteristik Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Daerah 

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (PP 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah). 

Saat ini, Pinjaman Daerah bukan merupakan sesuatu hal yang tabu lagi. Pemerintah Daerah telah banyak yang memanfaatkannya untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah.

Pinjaman Daerah terdiri dari pinjaman melalui perbankan biasanya Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau perbankan nasional, pinjaman dari lembaga bukan bank salah satunya dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Obligasi Daerah (pinjaman dari masyarakat).

Masing-masing jenis pinjaman tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

Karakteristik Pinjaman Daerah melalui BPD atau bank nasional biasanya memiliki waktu pengembalian (tenor) di bawah sepuluh tahun, dengan suku bunga yang diberikan di atas 12 persen. Pinjaman ini tidak ada jaminan dari pemerintah serta tidak memiliki risiko nilai tukar karena dalam mata uang rupiah. Jumlah pagu pinjaman yang dapat diberikan dari perbankan biasanya tidak terlalu besar. Hal ini terkait dengan kemampuan perbankan yang dibatasi oleh aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama untuk bank yang dimiliki oleh daerah yang modalnya terbatas. Untuk pemberian pinjaman terbesar saat ini diberikan oleh BPD Kaltim yaitu Rp350 miliar kepada Pemda Kutai Timur. 

Berikutnya Pinjaman Daerah melalui PT SMI yang mendapatkan mandat dari Menteri Keuangan untuk membantu daerah dalam pendanaan pembangunan infrastruktur. Pinjaman ini dijamin oleh pemerintah melalui pemotongan transfer ke Pemda apabila terjadi gagal bayar dari debitur. Biasanya tenor yang diberikan oleh PT SMI maksimal lima tahun dengan pembangunan proyek tidak melebihi jangka waktu masa kepemimpinan Kepala Daerah. Tingkat suku bunga yang diberikan berkisar antara 8% s.d 8,5% sesuai dengan tenor yang diberikan. 

Sudah banyak daerah yang memanfaatkan pinjaman dari PT SMI dengan jumlah pinjaman yang dapat diberikan jauh lebih tinggi daripada perbankan. Hal ini karena PT SMI memiliki dana yang cukup untuk memberikan pinjaman jangka menengah.

Harapannya kedepan lebih banyak daerah yang bisa memanfaatkan. 

Sampai dengan tahun 2019, jumlah pinjaman yang telah disalurkan oleh PT SMI adalah sebesar Rp4,6 triliun kepada 24 Pemda dan penawaran pinjaman (offering letter) telah diberikan kepada 54 Pemda dengan nilai kurang lebih Rp12 triliun. 

Selanjutnya, Pinjaman Daerah yang berasal dari masyarakat dalam bentuk Obligasi Daerah. Obligasi Daerah ini merupakan jenis pinjaman yang dananya tidak terbatas dan tenor yang diberikan bisa dalam jangka panjang yaitu 10 – 15 tahun. Suku bunga atau kupon yang diberikan sekitar sepuluh persen dengan asumsi rating Pemda mendapatkan nilai AA (kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangannya sangat kuat). Suku bunga ini juga tergantung juga kepada suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dan kondisi perekonomian global. Penerbitan obligasi daerah tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat. 

Beberapa daerah memiliki potensi dan menjadi piloting untuk menerbitkan Obligasi Daerah diantaranya Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. 

Ketiga provinsi tersebut telah mencantumkan instrumen pembiayaan dari Obligasi Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk beberapa proyek di daerah. Untuk mendukung penerbitan Obligasi Daerah tersebut, Pemerintah Pusat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah banyak melakukan relaksasi peraturan terkait persyaratan Obligasi Daerah. Relaksasi peraturan yang tertuang dalam Peraturan OJK antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dokumen pernyataan dari sebelumnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Jangka waktu LKPD menjadi 12 bulan dari sebelumnya 9 bulan. Penerbitan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dari sebelumnya satu kali. 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah sebagai pengganti PP Nomor 30 tahun 2011 terkait kegiatan/proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah, tidak hanya yang menghasilkan pendapatan langsung bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga yang menghasilkan penghematan dan manfaat sosial ekonomi. 

Jenis instrumen pembiayaan infrastruktur lain yang dapat digunakan oleh daerah yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Instrumen pembiayaan ini memiliki masa hingga 30 tahun dengan tingkat suku bunga yang ditanggung antara 16% s.d 18%. Potensi jenis pembiayaan ini sangatlah besar, namun sangat tergantung kepada ketersediaan proyek yang layak dan sesuai. Hal ini sangat menentukan karena apabila proyeknya tidak menguntungkan bagi swasta maka susah untuk melakukan kerjasama. Terdapat resiko yang akan ditanggung dalam pelaksanaannya namun tergantung alokasi risikonya. Salah satunya terkait pembiayaan yang dapat berasal dari mata uang lain akan berisiko pada nilai tukar. 

Sampai dengan saat ini, sudah ada tiga kontrak KPBU yang telah ditandatangi oleh Pemda yaitu KPBU Umbulan Jawa Timur, KPBU Bandar Lampung dan KPBU Semarang Barat dimana semuanya terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Total besaran investasi SPAM Umbulan sebesar Rp2,5 triliun dengan rincian nilai investasi melalui KPBU mencapai Rp2,05 triliun, sedangkan APBN Rp514 miliar dan APBd sebesar Rp17 miliar. Untuk SPAM Bandar Lampung dengan nilai investasi sebesar Rp1,1 triliun dimana KPBU Rp155 miliar, APBN Rp674 miliar dan APBD Rp276 miliar. Berikutnya SPAM Semarang Barat diperkirakan nilai investasinya sebesar Rp498 miliar dengan rincian KPBU Rp355 miliar, APBN dan APBD sebesar Rp143 miliar. 

Pilihan pembiayaan mana yang akan dipilih oleh daerah disesuaikan dengan kemampuan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan semua aspek.


disclaimer: Tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.