Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Potensi dan Tantangan DIGIPay Marketplace Dalam Pengelolaan Uang Persediaan

Adi Setiawan, Kepala KPPN Makassar II
 
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sejak Triwulan IV tahun 2019 memperkenalkan penggunaan Uang Persediaan (UP) melalui Sistem Digital Payment/ Marketplace. Sistem ini meliputi proses bisnis pengadaan dan pembayaran dengan Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran satuan kerja (satker) pengelola APBN. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan serangkaian upaya untuk keberhasilan dan kemanfaatan dari inisiatif uji coba tersebut. Baru-baru ini, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-109/PB/2021 tanggal 27 April 2021, KPPN Makassar II meraih peringkat ke-2 dari tiga besar hasil penilaian penggunaan Uang Persediaan melalui Digital Payment-Marketplace pada KPPN Tipe A1 selama periode Oktorber 2020 sampai dengan Maret 2021. Pembahasan berikutnya merupakan sharing knowledge untuk memperkaya diskusi dan alternatif strategi implementasi berdasarkan pengalaman empiris, khususnya di lingkungan KPPN Makassar II. 
 
Uji coba penggunaan Uang Persediaan melalui DIGIPay dalam pelaksanaan APBN sejalan dengan upaya pemerintah memasyarakatkan transaksi non tunai. Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 230/PMK.05/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 inisiatif penggunaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBN diimplementasikan melalui penggunaan internet banking, kartu debit dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Penggunaan sistem DIGIPay, sejalan dengan upaya simplifikasi proses bisnis dan efisiensi pelaksanaan anggaran yang ingin dicapai melalui penggunaan internet banking, kartu debit dan KKP. Secara konsep dan alur proses bisnis, efisiensi dan simplifikasi diharapkan dengan peningkatan akuntabilitas, efisiensi waktu dan berkuranganya Uang Persediaan Tunai yang digantikan dengan limit penggunaan kartu kredit. DIGIPay juga diharapkan dapat menjadi solusi dari beberapa isu implementasi dalam inisiatif sebelumnya. 
Penggunaan Uang Persediaan melalui sistem Digital Payment-Marketplace meliputi aspek pengadaan secara elektronik dan pembayaran secara non-tunai. Akumulasi aspek pengadaan dan pembayaran tersebut, tidak terdapat pada mekanisme pembayaran melalui internet banking, kartu debit, maupun KKP. Jika dibandingkan dengan penggunaan internet banking atau kartu kredit, masing-masing lebih merupakan instrumen pembayaran dan tidak terkait dengan mekanisme pengadaan sebagaimana yang menjadi kelebihan DIGIPay. Dalam hal penggunaan KKP, meskipun dapat dilakukan pengadaan secara elektronik / daring, pelunasan atas kewajiban yang timbul dari penggunaan KKP tetap harus dilakukan melalui pelunasan tagihan kartu kredit. Untuk pelunasan tersebut, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan KKP (SPM GUP KKP) ke KPPN. Selain simplifikasi proses bisnis, kelebihan dari sistem DIGIPay juga dapat menjadi alternatif dari beberapa kendala implementasi transaksi non-tunai lainnya, khususnya terkait penggunaan KKP. Salah satu isu utama dalam penggunaan KKP adalah ketiadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan potensi biaya-biaya lain yang ditagihkan oleh rekanan/ penyedia karena kurangnya pemahaman rekanan/ penyedia. Kedua hal tersebut, relatif tidak menjadi isu permasalahan dalam sistem DIGIPay. 
 
Namun demikian, implementasi DIGIPay juga bukan tanpa tantangan. Penggunaan DIGIPay pada saat ini baru dapat dilakukan untuk pengadaan dan pembayaran kepada rekanan yang memiliki rekening di bank penyedia platform aplikasi DIGIPay yang digunakan oleh Satker. Ekslusivitas platform aplikasi ini juga berdampak pada perbedaan pada teknis penggunaan platform DIGIPAy yang disediakan oleh bank yang berbeda. Meskipun memiliki keseragaman dalam standar proses bisnis, teknis penggunaan, diantaranya penginputan detail jenis barang/ jasa, berpotensi menjadi permasalahan pada penggunaan oleh rekanan yang relatif baru menggunakan DIGIPay. 
 
Penggunaan DIGIPay di lingkungan mitra KPPN Makassar II dimulai sejak akhir tahun 2019. Sebelumnya sejak pertengahan tahun 2019, KPPN Makassar II telah mengembangkan inisiatif/ inovasi Bendahara Tanpa Kendala (BATALA) berupa kegiatan sosialisasi dan komunikasi terkait troubleshooting penggunaan internet banking dan permasalahan penggunaan KKP. Pada awal tahun 2020, inisiatif ini dilengkapi dengan pengembangan software aplikasi berbasis web yang memudahkan pendataan kondisi atau kebutuhan khusus terkait penggunaan internet banking dan KKP. Beberapa capaian penting dari inovasi ini adalah peningkatan penggunaan instrumen internet banking dan KKP. Sampai dengan tahun 2020, sekurang-kurangnya 75% satker mitra KPPN Makassar II memiliki akun dan menggunakan internet banking. Di samping itu, penggunaann KKP juga terus meningkat.  Pada tahun 2020 mencapai Rp5,3 miliar dan pada kuartal pertama tahun 2021 telah mencapai Rp2,3 miliar. 
Pemahaman atas proses bisnis dan hasil dari inisiatif sebelumnya yang terkait erat dengan implementasi DIGIPay, menjadi referensi dalam strategi implementasi DIGIPay di lingkungan KPPN Makassar II. Beberapa pokok strategi dan langkah yang dilakukan beserta korelasi hasilnya diantaranya sebagai berikut:
a. Memanfaatkan capaian yang diperoleh dari inisiatif sebelumnya, khususnya terkait dengan penggunaan internet banking dan KKP. Strategi ini diwujudkan melalui kerjasama dengan mitra perbankan penyedia platform DIGIPay untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pada saat transaksi kepada satker dan rekanan/ penyedia.
b. Mengenalkan potensi keunggulan DIGIPay sebagai solusi dari isu permasalahan inisiatif sebelumnya, khususnya terkait kebutuhan mesin EDC dan potensi pengenaan biaya-biaya yang tidak seharusnya dalam penggunaan KKP. 
c. Mengenalkan potensi partisipasi satker melalui sistem DIGIPay untuk mendukung upaya terkini dari pemerintah, khususnya dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian pasca pandemi. Beberapa contoh diantaranya dilakukan dengan membantu satker dalam pemenuhan data untuk rekrutmen rekanan/ penyedia yang potensial. Terutama untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang tidak spesifik dengan nilai yang relatif kecil. 
d. Membantu akses kelompok potensial kepada kemanfaatan sistem DIGIPay, Beberapa contoh diantaranya dengan membangun komunitas baru di lingkungan rekanan/ penyedia berskala kecil/ mikro dan mengenalkan transaksi digital sebagai peluang usaha dengan upaya yang minimal namun sesuai dengan bidang usaha rekanan/ penyedia.
e. Melakukan echoing dari penerapan/ uji coba dari sistem DIGIPay kepada mitra kerja dengan media dan inisiatif yang relevan. Strategi ini dilakukan dengan memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang aktif menggunakan instrumen transaksi non tunai, termasuk melalui kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya unsur Kementerian Keuangan dalam mendukung pemenuhan kewajiban yang menyertai transaksi non tunai seperti aspek perpajakan. 
 
Melalui upaya-upaya tersebut, beberapa capaian penting dalam implementasi sistem DIGIPay selama masa uji coba dapat diwujudkan. Meskipun masih dalam skala yang relatif kecil, diharapkan dapat menjadi referensi untuk keberhasilan yang lebih besar di masa yang akan datang. Selain meningkatnya komitmen dukungan dan partisipasi satker dan mitra perbankan, terdapat akumulasi rekanan/ penyedia dalam sistem DIGIPay yang terus tumbuh dengan beragam bidang dan skala usaha, termasuk diantaranya pelaku usaha kecil dan mikro berbasis komunitas. 
 
Sampai dengan pertengahan Januari 2021, uji coba penggunaan Uang Persediaan melalui sistem DIGIPay di tingkat nasional telah mencapai transaksi sebesar Rp5,9 miliar dari 2.592 transaksi melalui 327 rekanan/ penyedia dari anggaran yang dikelola oleh 458 satker. Sebagai sebuah terobosan kebijakan pelaksanaan anggaran melalui instrumen yang relatif baru dan mengadopsi teknologi modern, capaian ini sangat membanggakan dan patut mendapat dukungan dari berbagai pihak.