Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Public Trust dan Pencapaian Keempat Inspektorat Jenderal

Ditjen Bea dan Cukai Kembangkan

 

Public Trust dan Pencapaian Keempat Inspektorat Jenderal

 

“Membangun Kepercayaan Publik”, adalah artikel pembuka pada majalah AUditoria edisi 15 November sampai Desember 2009. Reform terhadap mindset dalam lingkungan Kementerian Keuangan harus segera dilakukan. Menteri merasa kultur, disiplin waktu,kepatuhan terhadap aturan yang selama ini kita hasilkan mungkin kurang baik. Dalam reformasi yang dirancang Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal (Itjen) mempunyai peran sentral dalam melakukan audit atas kinerja, dengan kata lain, Itjen harus menjadi motor perbaikan serta menjadi contoh baik bagi yang lain lain. Namun untuk mewujudkanya perlu adanya kerjasama dengan Eselon I yang lain maka akan tercipta mutual trust internal Kementerian Keuangan dan saling menghormati sehingga pada akhirnya Kementerian Keuangan dapat menjadi institusi yang kita banggakan.

Pentingnya public trust juga ditegaskan oleh Inspektur Jendral Bapak Hekinus Manao. Pada tahun 2009 Itjen telah mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dan dengan sekuat tenaga membantu Kementerian Keuangan untuk mencapai tujuannya, hal ini dapat dilihat pada agenda PKPT tahun 2009.

Pekerjan yang belum tuntas di tahun 2009, meliputi: Laporan Keuangan, Reformasi Birokrasi, dan permasalahan Eselon I yang dijadikan TPU, akan dilanjutkan dan coba diselesaikan di tahun 2010.

Irjen mengingatkan kembali pesan–pesan Menteri Keuangan, diantaranya yaitu “Itjen agar dapat menjadi ikon Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan, serta dapat menjadi contoh bagi Eselon I lainya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi."

Beberapa hal penting juga tak lupa digaris bawahi oleh  Beliau, diantaranya yaitu, “Agar seluruh warga Itjen Kementerian Keuangan mulai dari tingkat pimpinan sampai tingkat pendukung berusaha untuk menerima bahwa perubahan dilingkungan Itjen adalah sebuah keniscayaan karena keseluruhan unsur Kementerian Keuangan telah bertekad untuk mengimplemantasikan Reformasi Birokrasi pada semua aspek, tidak hanya aspek kedisiplinan.

Public trust juga  menjadi acuan pada rapat teknis akhir tahun 2009, baik pada level individu maupun pada level kelembagaan. Pembangunan public trust pada level individu diarahkan pada pembentukan SDM yang professional dan memiliki integritas, sedangkan pembangungan public trust pada level kelembagaan bertujuan untuk menciptakan citra yang baik dimata stakeholder maupun masyarakat pada umumnya.

Pengawalan Program Reformasi Birokrasi Departemen, Peningkatan Laporan Keuangan, Pembimbingan dan Konsultasi Menajemen Resiko, Peningkatan penanganan current issues, dan Pengembangan Public Relation, merupakan  strategi yang harus diterapkan Itjen  dalam rangka membangunan public trust di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rapat teknis ini diharapkan, Compliance Office for Risk Management atau disingkat dengan CORM, akan diterapkan pada Eselon I lainnya di tahun 2011, sedangkan pada tahun 2010 CORM hanya terfokus pada pemberian scoring/ opini dan PMK. 
 

Dalam Ragam Pengawasan pada majalah AUditoria, mengulas tentang  berbaggai program dari inspektorat – inpektorat yang telah dijalankan pada tahun 2009, berikut ringkasannya:

Inspektorat  I yang menangani bidang perpajakan (DJP), dengan program unggulan dan beberapa pencapaian sebagai berikut:

  1. Mewujudkan Kewajaran dan Keandalan Nilai Piutang Pajak.

    Garis besar pencapaian: Rekonsiliasi data piutang pejak telah terpenuhi 100%, dan tiga usulan kebijakan alternatif tentang SKP/ STP pengganti .

  1. Peningkatan Program Ekstensifikasi Perpajakan.

    Pencapaian berupa usulan kebijakan terkait dengan pelaksanaan sosialisasi perpajakan secara nasional, dan telah ditindak lanjuti DJP dengan penerbitan SE-65/PJ/2009  Juli 2009.

  1. Mewujudkan Moderinsasi Kantor Direktorat Jendral Pajak.

    Pencapaian :  mengenai usulan ini masih dalam pengkajian atas usulan ini melalui hasil monitoring.

Berikut, program  dan pencapaian dari Inspektorat 2 yaitu Direktorat Jendral Bea dan Cukai, di tahun 2009, meliputi:

  1. Dalam program Peningkatan Penerimaan Negara dalam Hubungannya dengan Kolektabilitas Piutang Pajak pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

    Pencapaian : Usulan draft Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang tata cara penghapusan piutang dan penetapan besarnya penghapusan.

  1. Usulan penyempurnaan sistem dan prosedur penetapan dan penyelesaian keberatan bea masuk dan cukai.

    Pencapaian:  Dibuatnya draft penyempurnaan PMK Nomor: 146/PMK.04/2007, serta draft nomor: 51/PMK.04/2008

  1. Penyempurnaan sistem dan prosedur kantor modern pada DJBC.

    Pencapaian: Adanya usulan penyempurnaan beberapa sistem dan prosedur, evaluasi penerapan KPI, hasil survey presepsi pengguna jasa atas pelayanan kantor modern, serta hasil survey presepsi pegawai atas kinerja kantor modern. 
     

Dan pada inspektorat III, yaitu DJPB dan DJPU pada tahun 2009 membuat pencapaian sebagai berikut:

  1. Program Identifikasi Backlog.

    Pencapaian diantaranya: Pembentukan Tim Koordiansi Penangan Backlog atas PHLN dengan KMK No. 419/KMK.09/2009

  1. Rekonsiliasi dan Harmonisasi Peraturan DJPB dan DJPU Terkait PHLN.

    Pencapaian diantaranya: Penggunan NoD sebagai dokumen sumber pencatatan dan pelaporan pinjaman dan atau hibah.

  1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 2009.

    Pencapaian diantaranya: Keputusan Irjen Nomor KEP-59/IJ/2009 tanggal 7 Juli 2009, dan konsep akhir PMK tantang Penghapusan Piutang Badan La/2009 tanggal 9 November 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJPB se-Indonesia

  1. Pengelolaan Penerusan Pinjamabn Luar Negeri.

    Pencapaian diantaranya: Terjadinya berbagai usaha dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pengelolaan penerusan pinjaman berupa dilakukannya rekonstruksi pinjaman luar negeri sampai bulan Maret 2009 dimana sebanyak 15 BUMN telah selesai diproses permohonan rekonstruksinyta sedangkan PEMDA dna PDAM masih diproses.

  1. Identfikasi PHLN berdasarkan Departemen serta Rencana Tindakannya.

    Pencapaian diantaranya: Telah tersusunnya profil pinjaman luar negeri perdepartemen/ kelembagaan .

Inspektorat IV yaitu DJKN, pada tahun 2009 pada program – program berikut ini telah mencapai:

  1. Program Penyelesaian Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (BMN)

    Pencapaian diantaranya: Berhasil menyusun kajian Kelemahan Aplikasi MAIA, Solusi dan Hasil Sinkronisasi MAIA dna SIMAK BMN, serta Kajiandan Draft PMK pengalihan aste eks Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke Pemda.

  1. Program Mendorong DJKN dalam menyesaikan Status aset ex- BPPN

    Hasil pencapaianya:  Telah dibuatnya survei, inventarisasi, kajian, monitoring, diskusi dengan narasumber dari DJKN dan Biro Bantuan Hukum. Serta pencapaian berikut yaitu, telah menyusun peta awal aset - aset eks – BPPN dan menyelesaikan 3 laporan kajian yaitu; PT. TPI, PT. SEG, dan Kaharudin Ongko. (Ant)
     

     

 

1