Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Realokasi Belanja untuk Mengatasi Pandemi

Oleh

Faslan Syam Sajiah, DJA

Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan vaksinasi nasional COVID-19 untuk seluruh masyarakat. Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada Tahun Anggaran (TA) 2021. Menindaklanjuti arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 6 Januari 2021 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021, Menteri Keuangan (Menkeu) telah menyampaikan surat nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2020 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.

Langkah Kementerian Keuangan tersebut tidak lepas dari kinerja perekonomian di tahun 2021 yang masih diliputi ketidakpastian sehingga peran vital konsumsi pemerintah masih diperlukan. Pemerintah membutuhkan dukungan anggaran sebagai penyangga fiskal (fiscal buffer) dan penstabil otomatis (automatic stabilizer) dalam jumlah yang cukup. Sejatinya, penyangga fiskal (fiscal buffer) direncanakan disiapkan untuk mengantisipasi risiko fiskal yang terkait dengan perubahan asumsi ekonomi makro ataupun perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada anggaran negara. Sementara itu, masih dalam periode kontraksi ekonomi, pemerintah terus melanjutkan berbagai program penanganan dampak pandemi COVID-19. Di bidang perlindungan sosial misalnya, pemerintah meneruskan program Bantuan Sosial Tunai dan Kartu Prakerja pada tahun 2021. Kedua program tersebut merupakan elemen kebijakan fiskal yang dapat berfungsi sebagai penstabil otomatis (automatic stabilizer).

DPR mendukung langkah yang diambil pemerintah untuk dapat melaksanakan berbagai Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta prioritas pembangunan tahun 2021 dengan optimal. Dalam pelaksanaannya, lembaga tinggi negara tersebut berpesan agar pemerintah tetap memperhatikan defisit anggaran.

Vaksinasi nasional membutuhkan anggaran hingga Rp74 triliun. Kebutuhan tersebut dipenuhi dari alokasi existing sebesar Rp18 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2020 sebesar Rp36,4 triliun, dan sisanya dari refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga. Di tengah keterbatasan fiskal pemerintah untuk menghimpun pajak dan menarik utang, refocusing merupakan pilihan logis yang bisa diambil pemerintah untuk mencukupi alokasi anggaran untuk program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19 secara umum, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru di era new normal, pola kerja birokrasi menjadi semakin efisien dengan dukungan teknologi informasi. Untuk itu, refocusing dan realokasi belanja dapat dilakukan lebih tajam. Di sisi belanja barang, penghematan belanja dalam refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga menyasar pada belanja yang bersumber dari Rupiah Murni yang meliputi belanja honorarium (tim dan narasumber), perjalanan dinas dalam/luar negeri (termasuk untuk monev on-site dan kegiatan promosi, pameran, dan roadshow ke luar negeri), paket meeting (FGD, rapat kerja, workshop, seminar, konsinyering, dll), belanja jasa (termasuk kegiatan kajian yang melibatkan jasa konsultan), serta bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan merupakan arahan Presiden. Kementerian Keuangan memproyeksikan Rp33,2 triliun belanja barang dapat disisir dari jenis-jenis belanja tersebut setelah mengamankan belanja barang untuk operasional perkantoran, belanja langganan daya dan jasa, dan belanja sewa sarana dan prasarana perkantoran.

Untuk belanja modal, Kementerian Keuangan menargetkan penghematan sebesar Rp25,8 triliun. Lebih dari dua pertiga (2/3) jumlah tersebut disumbang oleh belanja modal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Meskipun demikian, pemotongan tersebut tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian prioritas nasional dan penyelesaian major project (proyek prioritas strategis). Kementerian Keuangan memberikan rambu alokasi anggaran untuk tujuh bidang Prioritas Pembangunan Nasional sebagai belanja yang dikecualikan dari refocusing dan realokasi belanja. Proyek dengan skema Kontrak Tahun Jamak yang terbengkalai juga tidak akan terjadi karena alokasinya bukan merupakan objek penghematan. Komitmen terhadap anggaran proyek Kontrak Tahun Jamak, baik yang berasal dari kegiatan tahun tunggal di tahun 2020, penyelesaian di tahun 2021, kegiatan baru, ataupun rekomposisi, akan memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan rencana sehingga dapat segera dimanfaatkan.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Pemerintah telah menetapkan Tujuh (7) Prioritas Nasional (PN) yang akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi. Dari ketujuh PN tersebut, pemerintah melakukan penekanan pada empat PN yaitu PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing, PN 5: Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, serta PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Beberapa major project yang akan menjadi fokus alokasi pendanaan antara lain pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, Industri 4.0 di lima (5) subsektor prioritas, pemulihan pasca bencana (Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan
sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda), integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, dan sistem peringatan dini bencana.

Kesiapan dan kesigapan Kementerian/Lembaga dalam melakukan refocusing dan realokasi belanja akan memantapkan pelaksanaan vaksinasi nasional COVID-19. Bersama dengan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) dan 3T (Tracing, Testing, dan Treatment), vaksinasi akan menjadi jalan keluar dari krisis kesehatan yang menjadi pemicu krisis ekonomi. Di sisi lain, kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan tetap dapat dipertahankan dan prioritas pembangunan nasional pada tujuh bidang PN beserta major project-nya tetap dapat dituntaskan.