Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Signifikansi Penyaluran DAK Fisik

Windraty Ariane Siallagan

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta

Dalam struktur APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang termasuk dalam pos Dana Perimbangan. DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, seperti kesehatan, pendidikan dan infastruktur ekonomi berkelanjutan.  Fungsi DAK Fisik adalah untuk mengatasi ketimpangan ketersediaan infrastruktur dan layanan publik antar daerah, pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik daerah serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik, seperti penguatan intervensi stunting, pembangunan dan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, penyediaan perumahan di permukiman kumuh dan penanganan rumah kumuh terintegrasi dan pembangunan gedung puskesmas.  

Pada tahun 2021, alokasi TKDD sebesar Rp795,5 triliun atau sebesar 28,93% dari total belanja negara.  Adapun alokasi DAK Fisik pada APBN tahun 2021 mencapai Rp63,648 triliun. Alokasi anggaran DAK Fisik tahun 2021 meningkat secara signifikan (21,3%) dibandingkan dengan tahun 2020. Capaian realisasi DAK Fisik tahun 2020 yang mencapai 93,29% yakni meningkat 0,73% dari realisasi tahun 2019 yang hanya mencapai 92,56% dari pagu. 

Kalau dicermati dari postur APBN, maka proporsi alokasi DAK Fisik tahun 2021 sejumlah Rp63,648 triliun atau sekitar 8% terhadap alokasi TKDD. Walaupun kontribusi terhadap total TKDD hanya 8%, dikarenakan DAK Fisik fokus pada pembangunan sarana dan prasarana fisik di daerah, maka DAK Fisik memiliki peran strategis dalam perekonomian.

Pada tahun 2021, DAK Fisik mengalami refocusing dan simplifikasi jenis/bidang/kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dan optimal dalam rangka pemulihan dampak pandemi Covid-19, peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik dan penguatan sinergi dengan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sumber lainnya. DAK Fisik tahun 2021 terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik regular fokus pada pencapaian standar pelayanan minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas. DAK Fisik Reguler terdiri dari pendidikan dan kesehatan & KB.  Adapun DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor berdasarkan tema/program yang mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu. DAK Fisik Penugasan terdiri dari 4 tema: (1) tema penurunan kematian Ibu dan Stunting, (2) tema penanggulangan kemiskinan; (3) tema ketahanan pangan; dan (4) tema penyediaan infrastruktur ekonomi dan berkelanjutan.

 

Penyaluran DAK Fisik

Di balik niatan pemerintah dalam kebijakan DAK Fisik, terdapat aspek yang sangat penting dalam pencapaian tujuan, yakni penyaluran DAK Fisik. DAK Fisik disalurkan kepada pemda oleh 173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat tiga alasan mengapa DAK Fisik disalurkan melalui KPPN. Pertama, penyaluran melalui KPPN diharapkan dapat mendekatkan pelayanan ke penerima manfaat/target. Kedua, penyaluran DAK Fisik oleh KPPN diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara pemda dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah, penyaluran oleh KPPN dapat dijadikan sarana koordinasi dan sinergi dengan pemda yang efektif.  Terakhir, penyaluran melalui KPPN bertujuan untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Penyaluran DAK Fisik dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran DAK Fisik dilakukan per jenis yakni per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang dan per subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki subbidang. Terdapat 3 jenis mekanisme penyaluran yakni penyaluran sekaligus untuk bidang dengan pagu alokasi di bawah Rp1 miliar, penyaluran bertahap dilakukan untuk bidang/subbidang dengan pagu alokasi diatas Rp1 miliar kecuali untuk kegiatan yang direkomendasikan K/L dilakukan pembayaran sekaligus, dan penyaluran campuran yang dilakukan untuk bidang/subbidang yang sebagian kegiatannya dilakukan pembayaran secara sekaligus/bertahap.

Di setiap mekanisme penyaluran, terdapat persyaratan dokumen dan tenggat waktu yang ditetapkan. Persyaratan penyaluran DAK Fisik antara lain Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun anggaran berjalan, Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Laporan Capaian Output yang telah direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Apabila persyaratan terlambat, maka penyaluran DAK Fisik tidak dapat dilakukan dan menjadi tanggung jawab Pemda.  Sejalan dengan arah penggunaan anggaran DAK Fisik dalam masa pandemi, maka persyaratan penyaluran DAK Fisik juga memerlukan tambahan informasi seperti perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan pemuktahiran data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini untuk memastikan bahwa DAK Fisik dapat menyerap tenaga kerja dengan model padat karya.  Kebijakan padat karya ini dilatarbelakangi oleh dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat sehingga kebiakan DAK Fisik dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

 

Mengapa Penyaluran DAK Fisik Penting?

Pertama, penyaluran DAK Fisik di masa pandemi menjadi semakin penting perannya utamanya untuk mendongkrak perekonomian. Di tengah kelesuan ekonomi, anggaran DAK Fisik dalam bentuk belanja modal yang membiayai kebutuhan infrastruktur dapat menciptakan tenaga kerja baru di masa pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kedua, penyaluran dapat mengakselerasi pencapaian output. Kesuksesan penyaluran akan memampukan implementasi program DAK Fisik di daerah, menjamin sumber daya mengalir ke program/kegiatan DAK Fisik. Penyaluran DAK Fisik dengan persyaratan penyaluran yang terpenuhi secara cepat, dapat mengakselerasi pencapaian output.

Ketiga, proses penyaluran dengan menerapkan tata kelola yang baik akan memitigasi risiko fraud dan penyimpangan, yang bukan saja dapat mengakibatkan tidak tercapainya output tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Pertama, perlunya koordinasi dan sinergi yang intensif antar berbagai pihak. Penyaluran DAK Fisik melibatkan beberapa pihak di lingkup Pemda dan di lingkup Kementerian Keuangan mensyaratkan sinergi dalam proses penyaluran. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi yang masif atas kebijakan TKDD dan DAK Fisik yang sangat dinamis di masa pandemi saat ini. Sosialisasi di masa pandemi dapat dilakukan secara daring tanpa tatap muka misalnya melalui FGD online, Rapat Koordinasi online dan sebagainya. Ketiga, monitoring and evaluasi pelaksanaan DAK Fisik perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan.