Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Sistem Manajemen Anti Penyuapan: Strategi Baru Melawan Korupsi

Oleh
Ingelia Puspita, Kanwil DJPB Bangka Belitung
 
Peringatan hari Anti Korupsi Sedunia setiap tanggal 9 Desember merupakan momentum untuk memperkuat komitmen anti korupsi setiap insan Kementerian Keuangan. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada 3 Desember 2019. Dikutip dari Kontan edisi 3 Desember 2019, Menteri Keuangan menekankan perlunya penguatan tugas kepatuhan internal untuk pemberantasan korupsi, terutama di lingkup Kementerian Keuangan walaupun reformasi birokrasi telah dilaksanakan sejak sekitar 15 tahun yang lalu. 
 
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa terdapat perbedaan atau tingkatan korupsi berupa merugikan keuangan negara, penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi.
 
Data Anti Corruption Clearing House yang dimuat dalam laman Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa dalam periode tahun 2004-2018, terdapat total 887 kasus korupsi di Indonesia. Dari jumlah ini, sebagaimana tertera dalam Gambar 1, penyuapan menjadi kasus dengan angka terbanyak dengan jumlah 564 perkara. Kemudian, kasus pengadaan barang dan jasa merupakan kasus terbesar kedua dalam rentang tahun 2004 hingga 2018.  
 
Upaya Pemberantasan Korupsi 
Sejumlah langkah telah dijalankan Pemerintah sebagai upaya pemberantasan korupsi. Dari sisi peraturan, terbitnya beberapa peraturan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014, Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 
Di sisi lain, implementasi peraturan tersebut telah dilaksanakan melalui beberapa langkah, berupa pencanangan Zona Integritas, pembentukan unit kepatuhan internal dan standardisasi operasional kantor-kantor baik pada lingkup Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Saat ini, sudah banyak unit kerja lingkup Pemerintah Pusat seperti Kementerian Keuangan yang telah menerapkan dan mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sejalan dengan peraturan dimaksud, upaya untuk meraih sertifikasi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini merupakan bentuk pencegahan korupsi melalui standarisasi dan peningkatan layanan anti korupsi serta inovasi layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.
 
Selain itu, upaya pencegahan korupsi tersebut juga disertai adanya penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2015 yang mensyaratkan adanya standardisasi sarana prasarana pendukung dan penataan arus dokumen serta sistem prosedur operasional pada unit vertikal Kementerian Keuangan. Saat ini seluruh unit vertikal di lingkup Ditjen Perbendaharaan misalnya, telah menerapkan SMM ISO 9001: 2015. Penerapan standar ini dimulai sejak adanya SMM ISO 9001: 2008 yang kemudian diperbaharui dengan penerapan SMM ISO 9001: 2015.
 
Sistem Manajemen Anti Penyuapan 
Selain upaya pencegahan korupsi, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016, telah ditetapkan salah satu aksi pemberantasan korupsi berupa upaya sertifikasi anti korupsi. Upaya ini dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) melalui penerapan suatu sistem yang dinamakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Badan Standardisasi Nasional mencatat bahwa, per Desember 2018, sejumlah instansi telah menerapkan SMAP, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Satuan Kerja Khusus Migas dan instansi lainnya. 
 
Berdasarkan laman BSN, sistem manajemen anti penyuapan merupakan suatu standar yang memberikan panduan untuk unit organisasi dalam menerapkan sistem manajemen yang bertujuan untuk mencegah penyuapan. Desain sistem ini ditujukan untuk melaksanakan tiga hal berupa pencegahan, pendeteksian dan penanganan penyuapan. BSN, lebih lanjut menyatakan bahwa penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan menjadi alat yang efektif dalam memberantas korupsi, karena bertujuan tidak hanya untuk pencegahan penyuapan tetapi juga mengajak seluruh stakeholders untuk menaati peraturan, memberikan kepastian kepatuhan terhadap ketentuan hukum terkait penyuapan serta membangun budaya integritas di lingkungan kerja. 
 
Penerapan sistem manajemen berpedoman pada sejumlah nilai. Berdasarkan standarisasi ISO 37001: 2016 sebagaimana yang dimuat dalam Bribery Act 2010 Guidance Pemerintah Inggris, maka secara umum terdapat enam prinsip dasar yang diperlukan dalam penerapan SMAP. Pertama, pelaksanaan prosedur secara proporsional. Penerapan kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan budaya organisasi sehingga tujuan pencegahan penyuapan dapat tercapai. Dengan demikian, diperlukan prosedur khusus dan metode yang rinci mengenai risiko termasuk proses analisis risiko dan due diligence. Kedua, komitmen pimpinan. Pemimpin berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan kebijakan, informasi kepada rekanan dan hasil analisis resiko sehingga akan lebih efektif mencegah penyuapan. Selanjutnya, manajemen risiko. Risiko yang ada di organisasi harus dianalis dan didokumentasikan dengan berdasarkan pada stakeholders dan pengaruh internal serta eksternal organisasi tersebut. Prinsip keempat berupa due diligence. Adanya prosedur yang dilaksanakan atas risiko dengan didasarkan pada ketaatan atas peraturan dan kebijakan anti korupsi. Komunikasi yang efektif, merupakan prinsip kelima yang menekankan pada pentingnya komunikasi terkait kebijakan anti korupsi dan dokumentasi kepada pihak internal dan eksternal yang disertai struktur penanggung jawab informasi pada organisasi dimaksud. Terakhir, monitoring dan evaluasi. Tim kepatuhan internal melaksanakan pemantauan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan puncak. Selain itu, reviu juga dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan anti penyuapan.
 
 
Menuju Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Hingga awal tahun 2020, Kementerian Keuangan belum termasuk instansi sektor publik yang menerapkan ISO 37001: 2016 ini. Namun. tercatat sejumlah program pemberantasan korupsi telah dilaksanakan di Kementerian Keuangan, diantaranya pencanangan Zona Integritas, penetapan kantor atau unit vertikal yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan penetapan Keputusan Menteri Keuangan tentang Manajemen Risiko di tahun 2019. Di sisi lain, penerapan SMM ISO 9001: 2015 telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Sistem ini fokus pada pemenuhan kebutuhan pengguna layanan, dan ditujukan untuk peningkatan kualitas layanan sehingga setiap inovasi diarahkan untuk menjaga mutu layanan melalui adanya Kebijakan Mutu. Namun, peningkatan mutu layanan dimaksud, tidak diikuti dengan adanya penerapan sistem manajemen lain yang mendukung tujuan dimaksud. Sejatinya, penerapan sistem manajemen anti penyuapan ini dilaksanakan secara terpadu, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. 
 
Dengan penerapan ISO 9001: 2015, maka implementasi ISO 37001: 2016 akan memerlukan penambahan risiko. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577 tahun 2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan suatu kejadian dapat terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Panduan SMAP yang digunakan oleh Balai Karantina Pertanian misalnya, menambahkan unsur penilaian risiko penyuapan pada bagian penilaian risiko dalam konteks organisasi. Selain itu, juga diperlukan kebijakan dan sasaran anti penyuapan, unit khusus yang melaksanakan fungsi kepatuhan anti penyuapan dan standarisasi prosedur yang akan dilakukan untuk memproses anti penyuapan dimaksud (Balai Karantina Pertanian, 2018). 
Setelah melakukan penilaian atas risiko, maka menurut Adnan Pandu Praja (2019), terdapat tahapan dalam menerapkan SMAP. Pertama, persiapan sebelum implementasi. Persiapan dilakukan berupa pelatihan awareness terhadap standar dan melaksanakan gap analysis antara sistem yang ada saat ini dan persyaratan SMAP. Kedua, melakukan pengembangan sistem. Hal ini dilaksanakan melalui pengembangan kebijakan dan dokumentasi perubahan yang akan diakomodir dalam sistem yang baru. Selanjutnya, tahap implementasi, yang dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi sebelum implementasi yang diikuti oleh tahap penerapan sistem tersebut. Keempat, melaksanakan reviu sistem. Reviu dilakukan dengan adanya audit internal dan tinjauan manajemen sebagai langkah awal persiapan sertifikasi. Terakhir, dilakukan proses sertifikasi dengan didahului oleh pemilihan lembaga sertifikasi. Setelah itu, maka pelaksanaan audit sertifikasi oleh lembaga sertifikasi terpilih, yang akan diikuti oleh perbaikan atas hasil audit yang dilaksanakan, penentuan keputusan sertifikasi serta audit surveilance pada tahun berikutnya.
 
 
Pentingnya Integrasi Sistem Manajemen 
Dengan telah diraihnya sertifikasi SMM, maka penerapan SMAP merupakan langkah lanjutan guna mendukung pemberantasan korupsi. Integrasi atas dua sistem manajemen ini mutlak diperlukan mengingat efektivitas pemberantasan korupsi akan berjalan dengan lebih baik jika dua sistem ini diimplementasikan bersamaan. Selain itu, menjadikan SMM dan SMAP sebagai bagian dari budaya kerja merupakan strategi baru pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. Hal ini akan berdampak tidak hanya pada peningkatan kualitas layanan kepada stakeholders tetapi juga sebagai dukungan pencegahan anti korupsi dan mitigasi risiko terjadinya penyuapan. (Ingelia Puspita, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung) 
 
*disclaimer: tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja