Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Strategi Pembiayaan Pemerintah Atasi Defisit Pandemi COVID-19

Oleh:

Windraty Ariane Siallagan

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta 

 

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membuat kondisi dan proyeksi perekonomian menjadi semakin suram. Jika proyeksi pertumbuhan ekonomi bulan Maret 2020, OECD memperkirakan pertumbuhan berada di 2,4%, maka baru-baru ini OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi Juni pada level sekitar minus 7,6% s.d. minus 6%. Ini mencerminkan magnitude dari krisis yang jika tidak ditangani dengan kebijakan fiskal dan strategi pembiayaan yang efektif akan mengakibatkan resesi ekonomi yang lebih dalam.

Menurunnya realisasi penerimaan negara dan meroketnya kebutuhan belanja untuk penanganan krisis telah mengakibatkan pemerintah mengambil opsi kebijakan fiskal counter-cyclical. Kebijakan counter-cyclical mengacu pada kebijakan dimana dalam kondisi resesi, pemerintah melakukan intervensi melalui stimulus fiskal dengan fokus pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan bagi dunia usaha yang terintegrasi dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kebijakan counter-cyclical bertujuan untuk mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian.

Implikasi dari kebijakan counter-cyclical adalah defisit APBN yang melebar dan semakin sempitnya ruang fiskal. Melebarnya defisit APBN perlu didukung oleh pembiayaan, di tengah menurunnya realisasi penerimaan negara.

Defisit tahun 2020 diproyeksikan pada awal tahun berada di kisaran 1,76 % PDB. Dengan adanya pandemi, Pemerintah menetapkan pelebaran defisit lebih dari 3% menjadi 5,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 6,34% PDB berdasarkan Perpres No. 72 tahun 2020. Membengkaknya angka defisit telah membuat pemerintah menyusun strategi pembiayaan yang prudent dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik.

Utang mendominasi sumber pembiayaan pemerintah. Selain utang, sumber pembiayaan Pemerintah lainnya adalah nonutang yang berasal dari sumber internal Pemerintah berupa pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Pos Dana Abadi Pemerintah dan Dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU).

Secara khusus, pembiayaan yang bersumber dari utang kerap menjadi polemik dan cenderung dianggap buruk. Padahal, utang itu alat ungkit (leverage). Sebagai leverage, jika dikelola dengan baik, maka utang dapat membuahkan manfaat. Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam menambal defisit akibat pandemi COVID-19, utang menjadi salah satu opsi untuk meredam dampak krisis dan membantu Pemerintah untuk keluar dari resesi.

Mengapa pemerintah tidak menghentikan kegiatan serta belanja publik sambil menunggu kondisi perekonomian membaik dibanding berutang? Dalam situasi krisis, pemerintah harus melakukan intervensi utamanya untuk belanja kesehatan. Pemerintah tidak bisa menunda sampai memiliki penerimaan negara yang cukup. Belanja penting dan prioritas terkait fasilitas kesehatan, investasi SDM Kesehatan termasuk dukungan bagi rumah tangga dan dunia usaha harus dieksekusi sesegera mungkin dalam masa pandemi ini. Menunda belanja-belanja tersebut hanya akan mengakibatkan biaya yang lebih besar di masa yang akan datang. Dalam jangka pendek, utang publik dapat menstimulasi permintaan agregat yang diperlukan saat krisis yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya dapat meningkatkan pajak yang meningkatkan solvabilitas pemerintah.

Instrumen utang yang digunakan pemerintah berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBBN). Penerbitan SBN memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah. Pertama, SBN diarahkan untuk menggalang dana dari individu atau perusahaan untuk menutup defisit dan membiayai belanja negara khususnya belanja prioritas saat ini. Kedua, penerbitan SBN juga bermanfaat untuk menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran (cash mismatch) dalam Rekening Kas Negara dalam satu tahun. Ketiga, sebagai instrumen fiskal, SBN digunakan untuk mengelola portofolio utang negara. Strategi pemerintah terkait hal tersebut adalah mengutamakan penerbitan SBN di pasar domestik dan membuka kesempatan permintaan penempatan privat.

Disamping SBN, pemerintah juga melakukan pinjaman yang dapat berasal dari luar negeri yang berbentuk valas maupun dalam negeri dalam denominasi rupiah. Pemerintah melakukan penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral seperti Bank Dunia, ADB, AFD, KfW, JICA, EDCF, dan AIIB dengan bunga yang relatif rendah. Data per bulan Mei 2020 yang dirilis Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa komposisi SBN terhadap total utang sekitar 84,49%, sedangkan sisanya 15,51% dari utang adalah pinjaman, dan rasio utang terhadap PDB saat itu sekitar 32,09%.

Krisis pandemi Covid-19 membuat akumulasi utang pemerintah menjadi tidak terelakkan. Akan tetapi, nominal utang bukan satu-satunya indikator untuk mengetahui tingkat keamanan atau solvabilitas pemerintah. Rasio utang terhadap PDB adalah indikator penting untuk menunjukkan kemampuan pengembalian dan keamanan utang. Pengendalian indikator ini menjadi strategi pemerintah yang terus berkomitmen dalam mengendalikan rasio utang dalam batas aman antara 37,64% s.d. 38,50% PDB. Artinya, selama rasio dimaksud masih terkendali, Pemerintah masih memiliki kapasitas untuk mengembalikannya.

Prinsip fleksibilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan utang serta memastikan bahwa biaya utang efisien juga strategi yang ditempuh Pemerintah. Sama seperti transaksi dalam perekonomian, Pemerintah mempertimbangkan dan memperhitungkan cost of borrowing saat melakukan pinjaman atau berutang. Biaya ini terkait dengan besaran atau nominal, biaya lainnya, frekuensi pembayaran, dan tentunya tingkat bunga dari pinjaman atau utang. Diversifikasi pembiayaan utang juga ditempuh Pemerintah untuk mendorong efisiensi utang.

Dalam mendukung strategi pengendalian, pemerintah terus melakukan pendalaman pasar keuangan. Pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif dan aman akan mendorong aktivitas perekeonomian. Diluncurkannya SUN Ritel oleh Pemerintah ditujukan untuk memperluas basis investor di dalam negeri, menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor ritel, serta mendukung stabilitas pasar keuangan domestik.

Pemerintah juga meluncurkan berbagai kebijakan komplementer terhadap pembiayaan utang seperti memperkuat kerangka fiskal, skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mengurangi beban bunga utang Pemerintah serta meningkatkan efisiensi belanja publik dan memperbaiki kualitas belanja APBN.

*) disclaimer: Tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.