Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tantangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Oleh : Irfan Sofi,  DJPK


Pada tahun 2008, krisis keuangan melanda dunia bahkan diikuti oleh krisis minyak yang berlanjut pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2012, krisis utang Uni Eropa serta perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019. Krisis ekonomi tersebut tidak begitu nyata menekan sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Dalam rentang waktu tahun tersebut, sektor pariwisata masih tetap mampu bergerak dan tidak terlalu terdampak akibat krisis tersebut. 

Berbeda dengan krisis sebelumnya, krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 melumpuhkan ekonomi sebagian besar negara karena menekan kinerja  permintaan dan penawaran.
 
Dampak dari krisis tersebut, angka pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi, demikian juga yang terjadi di Indonesia. Sebelum adanya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,02%, walaupun banyak faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan tersebut. 

Setelah adanya Covid-19 yaitu pada kuartal I – 2020 pertumbuhan ekonomi terkoreksi menjadi 2,97% akibat menurunnya daya beli dan rendahnya pengeluaran pemerintah. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut terkoreksi lagi lebih dalam bahkan mengalami kontraksi sebesar 5,32% (yoy). Hal ini disebabkan oleh permintaan belum naik, belanja pemerintah masih fokus penanganan Covid-19 sampai dengan ditemukannya vaksin.
 
Akibat dampak dari Covid-19, dampaknya merembet dari sektor riil ke sektor perbankan, dimana dampak pada sektor rumah tangga kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan dan daya beli, maupun tidak mampu membayar kredit. Kemudian sektor UMKM dengan penurunan aktivitas bisnis, penutupan usaha, tidak mampu membayar angsuran. Di sektor korporasi terjadi penurunan permintaan, pengurangan produksi, PHK, kesulitan cash flow dan permintaan restrukturisasi kredit. Kemudian investor asing dalam hal investasi terjadi capital outflows juga konversi investasi dari resiko tinggi ke rendah dimana akan merembet ke sektor perbankan. Pada sektor perbankan akan terjadi masalah likuiditas karena permintaan restrukturisasi kredit, penurunan solvabilitas, tekanan kepada pasar uang dan modal serta ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan selain nilai tukar mata uang.

Untuk meredam hal tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa relaksasi untuk membantu sektor riil agar mampu bertahan dan keluar dari permasalahan yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Relaksasi untuk korporasi diberikan dalam bentuk insentif fiskal pengurangan PPh Pasal 25 pembebasan pajak impor, restrukturisasi kredit maksimal satu tahun baik bunga maupun angsuran, dan mendapatkan kredit pemulihan ekonomi. 

Selanjutnya untuk sektor UMKM, relaksasi diberikan dalam bentuk pajak UMKM dibebaskan dalam jangka waktu tertentu, diberikan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit dalam jangka waktu tertentu, dan dapat memperoleh kredit dalam rangka pemulihan ekonomi. Untuk sektor individu/rumah tangga akan diberikan pengurangan PPh untuk sektor-sektor yang berdampak, percepatan dan penguatan subsidi, BLT, Bansos untuk masyarakat miskin dan rentan serta Kartu Prakerja yang terkena PHK. Bahkan bagi terdapat kebijakan baru dari pemerintah untuk memberikan insentif kepada pekerja yang penghasilannya di bawah 5 juta per bulan.

Stimulus fiskal yang diberikan pemerintah dalam perubahan APBN 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 mencapai Rp695,2 triliun dengan rincian anggaran untuk dukungan dunia usaha sebesar Rp403,75 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp203,90 triliun serta kesehatan sebesar Rp87,55 triliun. Stimulus fiskal dalam rangka dukungan dunia usaha dan jaring pengaman sosial merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan pemerintah untuk sisi permintaan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, diskon listrik, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Kartu Prakerja. Sedangkan dukungan untuk sisi penawaran berupa subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM dan padat karya, penjaminan, insentif perpajakan, dukungan BUMN, dukungan Pemda dan dukungan pariwisata. 

Realisasi PEN per 7 Oktober 2020 secara keseluruhan sudah mencapai Rp331,8 triliun atau sebesar 47,7% dari pagu seperti dikutip dari situs PEN https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/data-realisasi. Rincian untuk masing-masing kluster yaitu bidang kesehatan realisasi sudah mencapai Rp25,95 triliun atau sebesar 29,64% dari pagu, kemudian perlindungan sosial sudah mencapai 159,57 triliun atau sebesar 78,26%. Selanjutnya untuk sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda realisasinya sudah mencapai Rp27,57 triliun atau 26% dari pagu, untuk dukungan UMKM dari sudah mencapai Rp90,42 triliun atau sebesar 73,23% dan insentif usaha realisasinya sebesar Rp28,32 triliun atau 23,48%. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi masih nihil karena sedang menunggu penerbitan regulasi.

Masih rendahnya capaian realisasi program-program tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kendala administrasi dan verifikasi pencairan tenaga kesehatan yang mana persyaratannya masih dianggap terlalu rigid, masih terdapat beberapa regulasi yang belum siap sehingga belum bisa diaplikasikan. Selanjutnya Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS) penerima manfaat bantuan sosial yang masih belum update, infrastruktur teknologi dan informasi, serta keengganan untuk mengajukan permohonan mendapatkan program insentif bagi dunia usaha. Keengganan ini salah satunya disebabkan oleh kekhawatiran para pelaku usaha terkait verifikasi terhadap data usahanya.
 
Tantangan pemulihan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah sangatlah berat, selain faktor internal yang berasal dari dalam, terdapat faktor eksternal yang sangat memiliki peran yang penting. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh permintaan domestik, apabila permintaan dari dalam negeri menurun maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Berbeda dengan Singapura, Malaysia, Thailand bahkan Korea Selatan yang ditopang oleh ekspor untuk pertumbuhan ekonominya. 

Untuk mendukung sisi permintaan diperlukan sumber pembiayaan yang cukup besar, maka perlu adanya skala prioritas untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Selain itu, perlu implementasi kebijakan lebih cepat agar program pemulihan ekonomi nasional bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Kendala-kendala diatas perlu dimitigasi agar bisa dengan mudah diselesaikan dan tidak menjadi faktor penghambat program pemulihan ekonomi nasional. 


Disclimer : Tulisan ini merupakan pendapat penulis pribadi dan tidak mencerminkan sikap institusi penulis berada