Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Tumbuh Pesat, Perlu Strategi Hadapi Ekonomi Digital

Ditulis oleh Lutfiana Nadzroh, Pegawai Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan

Melalui diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIV, pemerintah menargetkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara pada tahun 2020. Melihat pertumbuhan inovasi yang sangat cepat, kita harus optimis target tersebut dapat dicapai meskipun indeks digitalisasi Indonesia masih tergolong rendah di antara negara ASEAN. Tugas berat pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa ekonomi digital harus dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Terlebih, ada 1.700 perusahaan rintisan (startup) bergeliat di dalam negeri yang membuka peluang potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital ke depannya.

Perkembangan ekonomi digital begitu pesat dan eksponensial. Fenomena tersebut telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Pemahaman ekonomi digital tidak hanya e-commerce, tetapi juga mencakup semua sektor seperti transportasi, edukasi, pertanian, manufaktur, dan komunikasi. Ironisnya, banyak dari kita yang ternyata belum sepenuhnya memahami ekonomi digital yang tumbuh pesat dan potensial di Indonesia.

Pemahaman mengenai ekonomi digital dapat diibaratkan seperti lari maraton, bukan lari jarak pendek (sprint), yang membutuhkan waktu sangat cepat. Oleh karena itu, kita perlu memahami posisi Indonesia saat ini. Indonesia berada dalam kategori break out, kategori yang moderate dimana tingkat kemajuan digital rendah, pertumbuhan inovasi cepat. Maka dari itu, perlu didorong kemajuan digital untuk naik kelas menjadi negara stand out.  Posisi stand out diberikan kepada negara dengan tingkat kemajuan digital tinggi serta memiliki pertumbuhan inovasi yang cepat (Sumber: Chakravorti & Chaturvedi, 2017).

Konsep Ekonomi Digital

Mengutip Report G20 China (2016), pengertian ekonomi digital mengacu pada berbagai aktivitas ekonomi, yang meliputi penggunaan informasi dan pengetahuan digital sebagai faktor kunci produksi, jaringan informasi modern (modern information networks) sebagai ruang aktivitas yang penting dan efektivitas penggunaan Information and Communication Technology (ICT) sebagai penggerak penting terhadap pertumbuhan produktivitas dan optimalisasi struktural ekonomi. Dalam konteks ini, pengertian ekonomi digital sudah semakin luas ditandai dengan adanya jaringan informasi modern serta penggunaan ICT.

Selanjutnya, salah satu tim OECD (Dahlman et.al., 2016) menekankan kembali bahwa digital economy tidak bisa lepas dari berbicara mengenai teknologi dan pengaruhnya yang juga sangat luas. Tidak hanya bicara e-commerce saja, tetapi meliputi seluruh sektor. Ekonomi digital adalah penggabungan beberapa teknologi yaitu general purpose technologies (GPTs) dengan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang dilakukan orang-orang melalui internet dan teknologi terkait. Hal ini mencakup infrastruktur fisik, yang didasarkan pada teknologi digital (broadband lines, routers), perangkat yang digunakan untuk mengakses (Google, Salesforce), serta aplikasi yang memiliki power (IoT, data analytics, dan cloud computing).

Perkembangan ekonomi digital tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi. Teknologi dapat memudahkan masyarakat mengakses suatu layanan ataupun mereplikasi inteligensia manusia sehingga membuat proses mekanisme bisnis, manufacturing, pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Kehadiran ekonomi digital telah mengubah tatanan sistem yang telah ada.

Perspektif Moneter: Keseimbangan Inovasi dan Risiko

Ekonomi digital dapat dipandang dari beragam perspektif. Dipandang dari perspektif moneter, regulator harus berhati-hati untuk memastikan inovasi teknologi memiliki risiko yang minimum (low risk) dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya (optimum benefit). Tidak hanya itu, regulator perlu tetap merespon perkembangan ekonomi digital dengan menyiapkan mitigasi risiko, serta memastikan adanya perlindungan konsumen yang memadai.

Belajar dari negara Australia dan Singapura yang sudah mulai memiliki strategi bersama ekonomi digital, pemerintah juga harus mengambil langkah segera untuk menyusun strategi ekonomi digital yang komprehensif yang tidak hanya fokus kepada satu area tertentu saja. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang berkembang tidak mati sehingga merugikan, atau berkembang terlalu besar sehingga pemerintah kesulitan untuk mengatur.

Lalu, bagaimana arah dan strategi kebijakan fiskal ke depan dalam menghadapi ekonomi digital? Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi Indonesia atau faktor yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi?

Perspektif Fiskal: Arah dan Kebijakan Ke Depan

Pembahasan mengenai teknologi dalam perekonomian didasari oleh teori yang dibangun dari model Schumpeterian. Model ini mengasumsikan inovasi sebagai awal dari pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan yang sudah steady state maka ekonomi merupakan circular flow dari rumah tangga dan perusahaan. Hanya inovasi teknologi yang menghasilkan produk baru yang membuat putaran ini terganggu (disruptive creative) yang dapat membuat ekonomi tumbuh mengejar target baru.

Sementara, dalam "Creative Destruction Theory", teknologi yang dimiliki rezim lama akan ditantang oleh inovasi-inovasi baru. Inovasi teknologi menciptakan masa depan yang sangat berbeda dengan hari ini, misalnya driverless cars, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Technology will play a key role in shaping future life-styles. Ke depan, internet tidak hanya berfungsi untuk browsing, googling, e-commerce, tetapi dapat dihubungkan dengan semua alat seperti mesin cuci, kulkas, bahkan mematikan lampu juga bisa dihubungkan degan internet.

Terbayang setelah kita belanja, belanjaan kita dapat masuk ke kulkas tanpa kita membuka kulkas. Semua itu memungkinkan karena semua bisa dihubungkan dengan internet. Teknologi menghubungkan hal-hal yang berbeda dalam kehidupan manusia. Technology can not only change the way we work, buy and sell things, but also change the way we travel and the way we live. Peluang efisiensi dengan adanya ekonomi digital dapat terjadi di sektor agrikultur (makanan yang lebih murah dan mudah didapat), sektor energi, transportasi dan konstruksi, bahkan mendukung penciptaan lingkungan perkotaan yang lebih baik.

Kebijakan fiskal untuk pembangunan Indonesia perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi pada akhirnya bisa mengurangi kesenjangan. Selain itu, dalam rangka menjaga momentum dan mendukung target pembangunan, kebijakan fiskal ekspansif diterapkan dengan menjaga defisit tetap berada dalam batas aman, yaitu kurang dari tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah berupaya senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, serta didukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan mengendalikan defisit dalam batas aman (<3%PDB), mengendalikan rasio utang terhadap PDB (<30%PDB), serta mengendalikan keseimbangan primer menuju positif (defisit semakin menurun).

Literasi Ekonomi Digital: Sebuah Strategi Awal

Saat ini belum ada kebijakan maupun strategi bersama yang mengakomodir pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Meskipun kontribusi ekonomi digital untuk PDB masih kecil yaitu sekitar enam persen, namun ekonomi digital diperkirakan terus tumbuh dengan pesat dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Diperkirakan pada tahun 2021, ekonomi digital memberikan kontribusi sebesar 5.700 PDB per kapita (USD). Maka dari itu, pemerintah perlu menyusun strategi bersama untuk menghadapi ekonomi digital yang tumbuh pesat tersebut.

Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus kepada fiscal and monetary policy. Pemerintah perlu memberi pemahaman komprehensif mengenai literasi ekonomi digital bagi stakeholders dan masyarakat yang terlibat. Ini diyakini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat sehingga mampu mendorong pelaku usaha ekonomi digital merespon arah kebijakan pemerintah ke depan.

Pada akhirnya diharapkan, ekonomi digital dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dan produktivitas, serta mewujudkan kerja sama perekonomian dan perdagangan perdagangan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, ekonomi digital juga harus dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan sehingga potensinya lebih merata.

*) Tulisan ini terinspirasi dari open class Pusdiklat Keuangan Umum dengan tema Ekonomi Digital: Kerangka Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia. Tulisan ini tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja