Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DJP bersama PLN Konsisten Lanjutkan Integrasi Data Perpajakan

Jakarta, 20/05/2020 Kemenkeu - Tim Integrasi Data Perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar bersama dengan Tim Integrasi Data Perpajakan PT PLN (Persero) mengadakan pertemuan secara daring membahas General Ledger Tax Mapping dan pemetaan Chart of Account pada Kamis (14/05). Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Integrasi Data Perpajakan antara DJP dan PT PLN (Persero) pada (31/01) lalu. 

Dikutip dari laman DJP, Program integrasi data perpajakan ini telah dimulai sejak November tahun 2018 dengan fokus utama pada jenis pajak PPN yaitu e-Faktur. Sedangkan pada tahun 2019 berlanjut pada e-Bupot untuk Pajak Penghasilan Pasal 23/26.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Wajib Pajak Besar Tiga Khodori Eko Purwanto menyampaikan bahwa pemetaan CoA akan memetakan seluruh akun pencatatan yang ada di PT PLN (Persero). Sedangkan transaksi dari masing-masing akun tersebut akan menentukan jenis pajak, waktu terutang, dan transaksi-transakasi yang penentuan pajak terutangnya masih terdapat dispute antara wajib pajak dengan DJP. “Semua akun dari transaksi tersebut kemudian di petakan dan didokumentasikan menjadi laporan compliance agreement. Hal inilah yang menjadi dasar sistem program integrasi data perpajakan yang dibangun,” ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President Akuntansi PT PLN Persero Alfath Cordea Imalutha menyampaikan bahwa meskipun saat ini  Indonesia sedang terjadi wabah Covid-19, PT PLN (Persero) tetap berkomitmen dan berupaya menyelesaikan program ini sesuai dengan jadwal yang telah ditargetkan bersama dengan DJP. (DJP/hr/aw)