Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DJP Kini Bisa Akses Data Kependudukan dan Pribadi

Jakarta, 07/11/2018 Kemenkeu – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini sudah bisa mendapatkan hak akses terhadap data kependudukan dan pribadi serta aktivasi perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kerja sama itu disepakati antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan DJP dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dikutip dari laman DJP, “Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ditjen Dukcapil yang bersedia menjalin kerja sama dengan Ditjen Pajak,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan di Gedung Jusuf anwar Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat (02/11). Dirjen Pajak menyampaikan bahwa DJP akan mendapatkan hak akses data kependudukan berupa nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, nama ibu kandung, nama ayah, dan alamat, selain hak akses terhadap data foto dan data keluarga.

Menurut Dirjen Pajak, kerja sama ini berguna untuk sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak, melengkapi database Master File Wajib Pajak, dan mendukung kegiatan ektensifikasi dan intensifikasi perpajakan melalui pemanfaatan NIK, Data kependudukan, dan KTP-el. “Di sisi lain, manfaat bagi Ditjen Dukcapil antara lain mendapatkan akses berupa NPWP sebagai data balikan secara otomatis,” ungkapnya.

Sebagai informasi, perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 193/5830/SJ dan MoU-9/MK.03/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (DJP/hr/rsa)