Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Dorong Lifting, Pemerintah Beri Insentif untuk Industri Hulu dan Hilir Migas

Jakarta, 22/10/2019 Kemenkeu - Kontribusi minyak dan gas (migas) nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mengalami tren penurunan. Pada tahun 2018, share migas hanya 5,3% dari PDB. Hal ini disebabkan oleh harga minyak dunia yang turun dan pertumbuhan yang mengalami kontraksi sejak 8 tahun terakhir.

Dikutip dari laman Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kepala BKF, Suahasil Nazara mengatakan bahwa konsumsi nasional sudah melebihi supply, mengakibatkan Indonesia harus mengimpor komoditas tersebut, utamanya minyak. Jumlah impor yang yang meningkat sejak 2011 membuat defisit transaksi berjalan makin melebar.  Untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan mendorong lifting migas yang semakin menurun, pemerintah akan memberikan sejumlah insentif untuk industri hulu dan hilir.  Agar meningkatkan kegiatan di sektor hulu, insentif fiskal dapat dimanfaatkan oleh investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BKF menjelaskan bahwa insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor hulu yaitu insentif fiskal dengan skema kontrak bagi hasil gross split. Insentif diberikan dari tahapan eskplorasi hingga eksploitasi yang berupa pembebasan bea masuk atas impor barang, PPN, PPNBM, PPh Pasal 22 yang tidak dipungut, pengurangan PBB 100%, kompensasi kerugian sampai dengan 10 tahun, dan pembebasan PPN untuk pemanfaatan asset bersama migas.

“Kita berharap dengan seluruh fasilitas dan insentif tersebut, maka industrinya menjadi economically more feasible,” ujar Kepala BKF pada saat acara sarasehan migas bertempat di City Plaza, Jakarta, pada Kamis (10/10).  (BKF/hr/ds).