Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Dukung Peningkatan Kapasitas Nasional, DJKN Sempurnakan Peraturan Pengelolaan BMN Hulu Migas

Jakarta, 03/10/2019 Kemenkeu –  Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa keberlanjutan investasi industri hulu migas di wilayah kerja eksploitasi menjadi prioritas untuk menjaga profil produksi dan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas nasional. Hal ini disampaikan Dirjen Kekayaan Negara saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Migas, pada Kamis (26/09).

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sosialisasi PMK ini diharapkan dapat memberikan arah pengelolaan BMN Hulu Migas di masa sekarang dan masa yang akan datang. “Mengingat produksi migas berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, pengelolaan aset yang digunakan dalam memproduksi migas tersebut menjadi kegiatan yang strategis,” ujarnya. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), keseluruhan BMN Hulu Migas dimaksud dicatat sebagai Aset Lainnya. Berdasarkan data LKPP tahun 2018 (Audited), 48% dari total Aset Lainnya merupakan aset hulu migas yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yaitu sebesar Rp491.6 T.

Sementara itu, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Dodi Iskandar mengatakan bahwa upaya optimalisasi pengelolaan BMN Hulu Migas sedang dan secara berkesinambungan akan terus dilakukan agar harapan dan potensi dapat terealisasikan. Menurutnya, proses ini juga membutuhkan peran dari para strategic partners Kementerian Keuangan c.q. DJKN selaku Pengelola Barang.  Ia berharap dengan ditetapkannya PMK 89 ini, tata kelola BMN Hulu Migas dapat dilakukan lebih baik, sekaligus memberikan nilai manfaat ekonomi, meningkatkan pengelolaan kekayaan negara, pengamanan BMN Hulu Migas dari aspek administratif, fisik dan yuridis semakin baik, serta penyajian nilai BMN Hulu Migas dalam LKPP yang semakin baik. (DJKN/hr/ds).