Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Early Warning System Semakin Dikuatkan

Jakarta, 09/10/2018 Kemenkeu – Beberapa bulan terakhir, Komisi Pemberantasan Koruspsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada sejumlah oknum pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Beberapa diantaranya berasal dari unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melihat banyaknya kasus yang terjadi, Inspektorat Jenderal (Itjen) mengambil langkah koreksi dan pencegahan melalui pertemuan dengan seluruh pejabat di lingkungan DJP yang tersebar di wilayah Jakarta pada Senin (08/10) bertempat di Aula Mezzanine, Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam rangka mengingatkan dan menanamkan kembali prinsip integritas kepada seluruh pimpinan di lingkungan DJP.

Dikutip dari laman Itjen, Inspektur Jenderal (Irjen) Sumiyati menekankan pentingnya nilai integritas dalam bertugas dan berperilaku. “Pada nilai-nilai Kementerian Keuangan, integritas ditempatkan di nomor satu. Artinya, nilai ini diharapkan akan menjiwai semua nilai lain di angka berikutnya,” tegas Irjen. Selain itu, Irjen juga mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Jika organisasi tidak memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik, maka hal tersebut dapat berdampak pada rendahnya public trust dan mengakibatkan rendahnya penerimaan negara karena pajak sulit ditarik dari masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Irjen juga menyampaikan rasa kecewa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati atas kejadian OTT pada sejumlah oknum pejabat dan pegawai Kemenkeu beberapa waktu silam. Menurut Menkeu, tindakan korupsi merupakan sebuah pengkhianatan yang menciderai dan menyakiti keluarga dan institusi. “Pengkhianatan dalam bentuk korupsi adalah sebuah tindakan yang tidak hanya memalukan mereka dan keluarganya tetapi juga memalukan seluruh institusi. Saya sangat kecewa tentunya,” ujar Irjen mengutip kalimat Menkeu.

Irjen menyampaikan bahwa dari hasil audit tim investigasi di DJP, secara umum disimpulkan bahwa pengawasan kepada anak buah yang bertugas ke lapangan dilihat kurang optimal. Karenanya, tone of the top merupakan hal yang kembali harus diperhatikan karena kepemimpinan dari pejabat merupakan hal yang sangat menentukan budaya organisasi. Pencegahan perilaku koruptif dapat dilakukan dengan beberapa hal, yakni memerhatikan pentingnya tone of the top dan walk the talk (menjalankan ucapan melalui perbuatan), memahami pegawai, menegakkan kode etik dan disiplin pegawai, serta selalu berpegang kepada nilai-nilai Kemenkeu. (Itjen/hr/rsa)